oleh

Tim Pokja Distanbun NTB Datangi Perusahaan Tembakau, Berikut Hasilnya!

banner 300500

Tim Pokja Distanbun Provinsi NTB lakukan monitoring pada perusahaan tembakau. Terdapat beberapa hal yang disampaikan kepada perusahaan agar dapat disikapi bersama, utamanya menyangkut persoalan petani tembakau swadaya.

LOMBOK TIMUR, Corongrakyat.co.id- Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi NTB, melalui Tim Kelompok Kerja (Pokja) yang merupakan sub kerja dari Tim Pembina dan Pengendali Agribisnis Tembakau Virginia terjun ke lapangan, kegiatan itu dimaksudkan untuk melakukan pengawasan pembelian oleh perusahaan tembakau yang beroperasi di Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur.

Tim Pokja yang terdiri dari unsur Distanbun NTB, Hiptal, KSPN NTB, APTI Loteng, APTI Lotim dan diperbantukan juga oleh Dinas Pertanian Lotim ini, terbagi dalam empat tim yang akan menyasar pada 24 perusahaan tembakau yang ada di Pulau Lombok. Adapun dalam pengawasan perdana ini menyasar tidak kurang dari 14 perusahaan, adapun beberapa dari yang 14 itu seperti PT. Djarum, PT. BAT (Bentoel, red) PT. Sata. PT. Indo Kasturi Perkasa, CV. Budi Jaya Sentosa, UD. Sugianto, dan lainnya dan akan dilakukan juga hal yang sama pada perusahaan lain pada kesempatan berbeda.

“Kita akan lakukan monitoring ini lagi secara tiba-tiba. Kita tidak akan kasi tahu mereka (perusahaan, red) kalau kita akan datang,” kata Kepala Bidang Perkebunan Provinsi NTB, H. Ripai Faisal, Senin (20/09/2021).

Kepala Dinas Pertanian Lotim, H. Abadi yang menggantikan Kepala Dinas Provinsi NTB yang berhalangan hadir di tim satu, pada saat melakukan pengawasan di PT. Djarum dan BAT menyampaikan kepada perwakilan perusahaan menyampaikan keluhan dari petani mitra, utamanya petani swadaya jika terjadi penurunan harga dan kualitas produksi yang menurun sebagai akibat dari anomali cuaca sehingga berdampak pada hasil produksi mereka tidak terserap oleh perusahaan. Sehingga atas persoalan itu dirinya berharap ada kebijakan khusus dari perusahaan untuk menyikapi hal itu.

“Dari itu kami berharap ada kebijakan agar petani tidak merugi, ada peningkatan harga dan penambahan kuota pembelian, khususnya bagi petani swadaya dan kedepan ada pola kemitraan dengan mereka (petani swadaya, red), katanya di PT Djarum.

Pesan senada juga disampaikan oleh Ketua Hiptal Lotim, Sarjan. Menurut dia, dirinya melihat suatu perbedaan terkait kebijakan dari PT Djarum pada masa panen raya tahun ini, baik itu dari sistem pemberian kredit, nilai beli dan lainnya, padahal kata dia para petani selama mengandalkan Djarum sebagai garda terdepan untuk menyelamatkan petani, dari itu harapannya di tahun berikutnya Djarum dapat menerapkan sistem seperti tahun sebelumnya (2020, red).

“Kami berharap sistem dari Djarum dikembalikan seperti tahun lalu. Untuk tahun ini kita harap harga di top gradenya dinaikan, agar petani tidak terlalu rugi,” cetusnya.

Menjawab apa yang disampaikan oleh Tim Pokja itu, Manajer PT Djarum Gudang Lombok, Dawam menyatakan kebijakan pihaknya pada tahun ini didasarkan atas beberapa pertimbangan, utamanya terkait dengan kondisi pasar, prakiraan cuaca, penyesuaian atas regulasi baru (kenaikan tarif cukai, red) dan dampak dari pandemi Covid-19 terhadap industri rokok yang cukup sistemik. Dari itu kata dia, jauh sebelumnya pihaknya melalui petugas pembina teknis melakukan sosialisasi kepada petani mitra agar melakukan efisiensi biaya produksi.

“Tahun 2021 kita ada prediksi kemarau basah, sehingga kami sangat hati-hati, termasuk pada pemberian kredit. Terjadi juga perubahan segmen pasar dari rokok kelas satu ke menengah. Dari itu kami imbau dilakukan efisiensi kepada petani,” tuturnya.

Terkait dengan penambahan kuota bagi petani swadaya, dia mengatakan di tahun 2022, pihaknya siap untuk menambah petani mitra dengan menggandeng petani swadaya. Itu pun dengan catatan kuota untuk mitra pasar, dialihkan menjadi kuota bagi petani mitra yang baru nantinya. “Itu bisa masuk, kalau mereka daftar pada Januari, tapi harus sesuai dengan kebutuhan berdasarkan daerah yang cocok dengan produksi kita, karena kita sudah kita petakan arena mana yang cocok dengan kebutuhan kita,” sebutnya.

Pesan senada juga disampaikan oleh Tim Pokja di PT BAT malahan Ketua KSPN NTB, L. Iswan Muliadi menyebut saat ini terdapat indikasi oknum internal dari BAT (Petugas Lapangan, red) yang memperjualbelikan kuota milik petani mitra kepada pihak tertentu, bahkan kata dia per kilogram ada yang dihargakan sampai dengan Rp 5 ribu. Pernyataan tentang adanya dugaan intrik yang disampaikan oleh Iswan Muliadi itu, diamini juga oleh Sarjan, dari itu ia berharap tindakan itu dapat disikapi segera oleh manajemen.

“Isu-isu semisal ada PL yang menjual jatah merupakan suatu hal yang tidak terpuji, jadi itu harus kita sikapi, karena akan berdampak pada kegelisahan pada petani. Dari itu perlu disikapi untuk menghindari itu. Sekarang bagaimana tindakan pihak manajemen terhadap perbuatan oknum-oknum itu,” tegasnya.

Lanjut dia, pihaknya juga berharap, BAT dapat mengakomodir hasil produksi petani swadaya, dengan menyerap hasil produksi dengan cara menambah kuota pembelian.

Menyikapi apa yang disampaikan oleh Tim Pokja itu, Manajer Regional PT BAT, Ketut Sukre menyatakan pihaknya akan bersikap tegas jika terdapat praktek ilegal semacam itu dan memastikan akan dilakukan evaluasi di penghujung pembelian. “Kalau ada praktek semacam itu kita akan tegas. Jadi kita akan panggil nanti oknum-oknum itu jika ada,” ketusnya.

Sambung dia, terkait dengan penambahan kuota pembelian, pihaknya agak sulit untuk melakukan itu, dengan alasan pihaknya telah melakukan perencanaan tahun 2021 pada tahun sebelumnya (2020, red) dengan berbagai variabel analisa dan menegaskan pihaknya tetap konsisten perihal harga beli, sekalipun diakuinya pada tahun ini terjadi penurunan serapan sebesar 5 persen dari tahun 2020.

“Kalau kuota, kita punya plan, dan itu dibuat di bulan September tahun 2020, kita baca pasar. Lalu kita analisa petani, jadi itu dasar kita sebagai acuan untuk menyerap hasil produksi. Terkait harga kami tetap konsisten, pun ada penurunan serapan. Jadi tahun ini kita serap 7000 ton dari 1.086 petani binaan,” tandasnya. (Pin)