oleh

Soal SK Pemecatan Perangkat Desa BPS, Asmuni: Kenapa Nasib Kami Berbeda?

banner 300500

 

Kisruh pemecatan dua perangkat desa BPS terus bergulir. Dinas PMD Lotim sejauh ini masih mengkaji SK pemecatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa BPS dengan Bagian Hukum Setda Lotim. Di sisi lain salah salah satu perangkat yang dipecat, mempertanyakan SK pemecatan yang ditujukan padanya, sebab ada empat perangkat desa yang proses pengangkatannya sama, tapi mendapat perlakuan berbeda.

LOMBOK TIMUR, Corongrakyat.co.id- Kisruh pemecatan Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan Desa Bagik Payung Selatan (BPS) Kecamatan Suralaga terus bergulir. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Lombok Timur, M. Hairi menyatakan terkait itu, pihaknya telah dua kali melakukan komunikasi langsung kepada Kepala Desa BPS, guna mencari titik tengah atas persoalan yang terjadi, namun disampaikan olehnya, sejauh ini sikap dari Kepala Desa BPS tetap bersikukuh dengan keputusannya, dengan alasan proses pengangkatan Sekdes dan Kaur Keuangan tidak sesuai dengan aturan.

“Kami sudah dua kali ke Desa Bagik Payung Selatan untuk mengkomunikasikan ini dengan kepala desa. Tapi dia tetap dengan keputusannya, karena dulu waktu pengangkatan dia sampaikan tidak sesuai aturan,” katanya (18/10/2021).

Atas Surat Keputusan (SK) pemecatan yang dikeluarkan oleh kepala desa kepada Sekdes dan Kaur Keuangan itu, diakui Hairi tidak serta merta langsung menggugurkan status jabatan Sekdes dan Kaur Keuangan, atau dengan kata lain pejabat yang dipecat berdasarkan SK kepala desa, saat ini masih aktif menjabat pada jabatan itu. “Secara kasat mata sesuai aturan masih aktif, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh kosong. Kasian juga kepada Plt Sekdesnya, nanti dasar penggajiannya seperti apa,” terang Hairi.

Diakui oleh Hairi, terkait dengan SK pemecatan itu, saat ini pihaknya belum memutuskan langkah lebih jauh dan menyatakan akan berkoordinasi intensif dengan Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Lombok Timur agar persoalan itu jelas dan tidak menjadi bola liar.

“Kita masih kaji dengan bagian hukum, agar tidak menjadi bola liar. Kami belum memutuskan,” jelasnya dan menyatakan juga, bagi perangkat desa yang dipecat (Sekdes dan Kaur Keuangan, red) sebagai warga negara bisa melakukan upaya hukum ke PTUN, guna menggugat SK pemecatan yang ditujukan padanya.

“Tentu setiap orang punya kesamaan hak secara hukum. Jika dilakukan gugatan ke PTUN bisa saja, dan nanti itu kan ranah pengadilan untuk itu,” bebernya.

Dihubungi terpisah, Asmuni Riadi selaku Sekdes yang dipecat berdasarkan SK Kepala Desa
BPS menyatakan secara prinsip dirinya akan menerima keputusan pemecatan yang dialamatkan kepadanya. Namun dengan catatan, keputusan itu mesti juga diberlakukan sama kepada Kepala Wilayah Kecegem dan Dasan Reban yang proses pengangkatannya sama dengan dirinya.

“Kalau saya dipecat dengan alasan tidak sesuai aturan, silahkan dong Kawil Kecegem dan Dasan Reban juga diberhentikan, karena proses pengangkatannya sama dengan saya. Kawil Kecegem diangkat 2014, Kawil Dasan Reban diangkat tahun 2016, saya dan Kaur Keuangan juga tahun 2016. Jangan ada perbedaan,” paparnya.

Disampaikan olehnya, terkait dengan status dirinya yang diangkat menjadi Sekdes, telah sesuai dengan aturan yang berlaku, khususnya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, dan Perda Lombok Timur No. 3 tahun 2016 tentang Perangkat Desa. Terkait dengan pemberhentian dirinya selaku Sekdes, dikatakan dia bertentangan dengan Perbup No. 6 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa, sebab dikatakan dia, SK pemecatan yang dikeluarkan oleh kepala desa, tanpa proses koordinasi dan tidak mendapatkan rekomendasi dari Camat Suralaga, di samping juga dirinya tidak pernah mendapat surat peringatan satu hingga tiga.

“Saya diangkat berdasarkan aturan yang berlaku, tentu dengan rekomendasi camat. Tapi pemecatan saya tidak ada rekomendasi camat, ditambah juga saya tidak pernah mendapat teguran berupa SP l, SP ll dan SP lll,” sebutnya.

Terkait dengan persoalan yang berlarut tersebut, dirinya berharap Dinas PMD Lotim segera melakukan mediasi antar para pihak terkait, agar tidak berlarut dan segera ada kepastian hukum, terlebih diakui Asmuni pihaknya telah bersurat kepada Dinas PMD untuk terselenggaranya mediasi tersebut.

“Harapan saya segera ada mediasi antara Dinas PMD dengan pihak desa Karena kami sudah bersurat satu minggu yang lalu,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Desa BPS, Abdul Manan seperti yang dikutip dari Nusrapost.com dalam pemberitaan berjudul “Pemberhentian Dua Perangkat Desa BPS Sesuai Aturan” yang terbit (12/10) menyatakan jika langkahnya memberhentikan dua perangkat desa itu dilakukan guna menegakkan aturan, karena proses pengangkatannya tidak melalui penjaringan.

“Alasan saya memberhentikan perangkat desa ini karena tidak melalui proses penjaringan. Jadi saya selaku kepala desa menjalankan Permendagri No. 67 tahun 2017, tentang perubahan Permendagri No. 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa,” jelasnya. (Pin)

BERITA TERKAIT