Bima—Melihat dari Tindakan Represifitas APH Pada Massa Aksi Di Kabupaten Lombok Timur Pada Kamis, 22/01 Yang Mengakibatkan Beberapa Massa Aksi Terluka Parah, Lebih Khusus itu Adalah Kader HMI MPO Cabang Lombok Timur.
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Bima secara tegas mendesak Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mencopot Kapolres Lombok Timur menyusul dugaan tindakan represif Aparat Penegak Hukum (APH) terhadap massa Aksi Jilid II Aliansi Pemuda Peduli Pariwisata di Kabupaten Lombok Timur.
Menurut HMI MPO, tindakan kekerasan dan intimidasi yang terjadi dalam pengamanan aksi tersebut tidak dapat dipandang sebagai kesalahan teknis di lapangan semata, melainkan sebagai kegagalan kepemimpinan dan pengendalian komando di tingkat Polres.
Ketua Umum HMI MPO Cabang Bima, Muzakir, menegaskan bahwa Kapolres Lombok Timur harus bertanggung jawab penuh atas tindakan aparat di bawah kendalinya.
“Dalam struktur kepolisian, Kapolres adalah penanggung jawab tertinggi di wilayah. Jika aparat bertindak represif, maka itu mencerminkan kegagalan komando. Karena itu, Kapolda NTB harus mencopot Kapolres Lombok Timur,” ujar Muzakir,(23/01).
Ia menyebut aksi Aliansi Pemuda Peduli Pariwisata merupakan bentuk kontrol sosial terhadap tata kelola pariwisata yang dinilai bermasalah dan tidak berpihak pada masyarakat lokal. Namun aspirasi tersebut justru dihadapi dengan pendekatan kekerasan yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi.
“Negara tidak boleh menggunakan aparatnya untuk melindungi kepentingan tertentu dengan mengorbankan hak sipil warga. Jika ini dibiarkan, maka aparat berubah dari pelayan publik menjadi alat represi,” katanya.
HMI MPO Cabang Bima menilai pencopotan Kapolres Lombok Timur penting sebagai bentuk pertanggungjawaban institusional sekaligus langkah korektif agar praktik serupa tidak terus berulang. Evaluasi internal tanpa sanksi tegas, kata dia, hanya akan memperkuat impunitas di tubuh kepolisian.
“Kami menolak penyelesaian normatif. Harus ada sanksi nyata. Pencopotan Kapolres adalah langkah minimal untuk memulihkan kepercayaan publik,” tegasnya.
Selain itu, HMI MPO juga mendesak Kapolda NTB membentuk tim independen guna mengusut dugaan pelanggaran prosedur dan HAM dalam pengamanan aksi tersebut, serta membuka hasilnya kepada publik secara transparan.
“Pariwisata yang dibangun dengan membungkam pemuda dan memukul rakyat bukanlah pembangunan. Jika Kapolda NTB tidak mengambil langkah tegas, maka publik berhak menilai kepolisian sedang melindungi kekerasan,” pungkasnya.||Ri CR
