oleh

SBMI Minta Perda Perlindungan PMI Lotim Diubah, Ini Alasannya

banner 300500

SBMI Lombok Timur meminta Pemerintah Daerah (Pemda) kabupaten Lombok Timur mengamandemen Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 12 Tahun 2006. karena dinilai sangat lemah dan sudah tidak sesuai dengan amanah Undang-Undang NO 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja Migran Indonesia (PMI).

LOMBOK TIMUR, Corongrakyat.co.id -Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Usman berharap Hearing yang berlangsung di Aula  Bakesbangpol Lombok Timur yang dihadiri oleh Kepala Bakesbangpol, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi dan kepala Dinas Sosial Lombok Timur  yang telah dilaksanakan beberapa hari lalu di kantor Bakesbangpol bisa ditindaklanjuti perihal  perlindungan  Pekerja migran Indonesia (PMI), Layanan Terpadu Satu Atap, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur sehingga calon PMI, PMI Purna, PMI dan keluarganya bisa merasakan pelayanan dan perlindungan yang lebih baik di daerah kabupaten Lombok Timur.

Menurut Usman, Lombok Timur sebagai lumbung Pengirim PMI masih jadi urutan pertama di seluruh Kabupaten di Indonesia.,”Seharusnya  Kabupaten Kita harus menjadi contoh terbaik dalam penanganan, perlindungan CPMI, PMI dan keluarganya,” Ujarnya.13/02/2021.

Usman menegaskan, pertama yang harus lebih dulu dilakukan oleh pemerintah daerah adalah revisi atau bila perlu mengamandemen Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Penempatan, Perlindungan dan Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Lombok Timur. Karena menurut Usman, dari sebutan saja sudah berbeda dan isi dari perda terebut juga sangat lemah dan jelas sudah tidak sesuai dengan amanah Undang-Undang NO 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja Migran Indonesia dan jelas masing – masing memilki tanggungjawab, baik pemerintah Daerah dan Desa.

Seperti yang diketahui dalam Undang-Undang No 18 tahun 2017 Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Perlindungan Sebelum Bekerja pada Pasal 8  meliputi: a. perlindungan administratif dan b. perlindungan teknis. Perlindungan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi: a. kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan; dan b. penetapan kondisi dan syarat kerja. Perlindungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi: a. pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi; b. peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kerja; Jaminan Sosial; fasilitasi pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia; e. penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja; f. pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia; dan g. pembinaan dan pengawasan.

Usman juga mengatakan sangat jelas pembagian tugas Pemerintah Desa juga dalam Undang –Undang  Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia No 18 tahun 2017   pada pasal 42 Pemerintah Desa memiliki tugas dan tanggung jawab: a. menerima dan memberikan informasi dan permintaan pekerjaan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; b. melakukan verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia; c. memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan Calon Pekerja Migran Indonesia; d. melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia; dan e. melakukan pemberdayaan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan keluarganya.

Usman menambahkan, Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan Baznas harus hadir disini bersama-sama dalam melakukan pembinaan, perlindungan, pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna, ketika ada PMI ilegal mendapat Musibah Meninggal dunia di Luar Negeri bagaimana tanggungjawab Pemerintah daerah untuk membantunya agar tidak terlalu membebankan keluarga PMI itu sendiri.

“Melihat dari kejadian kejadian yang sudah lalu biaya pemulangan satu  jenazah dari Negara Malaysia membutuhkan biaya cukup besar hingga Rp, 21.000.000 dan bahkan lebih, jika pihak pemda tidak membantu akan cukup terbeban kelurganya,” Imbuhnya.

Lebih jauh Usman mengatakan, ketika Ada PMI yang sakit ataupun yang mengalami penyiksaan, penipuan dan lainya. Disinilah pihak Dinas Sosial, Pemerintah Desa,  Baznas, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur harus hadir untuk membantunya.

“Terakhir PMI yang pulang sehat bagaimana upayanya Dinas sosial, Dinas Koprasi, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pemerintah Desa bersama untuk diberikan pelatihan pembinaan dan bimbingan untuk mengelola uang yang di bawa pulang sehingga bisa mendiri dan tidak lagi mencari nafkah sampai ke luar Negri,”Tutupnya.(Cr-Wenk).