oleh

Hearing di Bakesbangpol, SBMI Lotim Minta Pemda Perhatikan PMI

banner 300500

SBMI Lombok Timur menilai, dengan adanya Layanan Terpadu Satu Atap, pelayanan terhadap PMI akan lebih baik dari sebelumnya namun sebaliknya dikarenakan fasilitas yang ada di Disnakertransmigrasi belum maksimal.

LOMBOK TIMUR, Corongrakyat.co id- Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)  melakukan Hearing di Aula  Bakesbangpol Lombok Timur. di hadiri oleh Kepala Bakesbangpol, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi dan kepala Dinas Sosial Lombok Timur.

Pada kesempatan hearing tersebut Usman selaku ketua SBMI Lombok Timur menyampaikan,  tentang penanganan Pekerja migran Indonesia untuk lebih baik. Dirinya menilai seharusnya dengan adanya Layanan Terpadu Satu Atap akan lebih baik dari sebelumnya namun sebaliknya dikarenakan fasilitas yang ada di Disnakertransmigrasi tidak memiliki fasilitas yang cukup seperti mobil operasional.

“Fasilitas seperti mobil  sangat dibutuhkan dalam penangan pekerja migran untuk menjemput PMI yang  meninggal dunia atau sakit yang akan dipulangkan dari negara penempatan. Apalagi masih  dalam situasi pandemi PMI asal Lombok Timur hampir setiap hari dipulangkan. Sampai saat ini kami melihat dan nyatanya Disnaker tidak memilki fasilitas, bahkan sampai mobil pribadinya dan  mobil ambulan Desa dipakai,” Ujarnya.

Seperti yang diketahui, kata Usman, Disnaker adalah memilki tugas dan tanggungjawab hampir setiap hari menangani ribuan PMI. Seharusnya di berikan fasilitas gunanya untuk memfasilitasi calon PMI yang dipulangkan  sehingga pelayanan nya lebih baik bukan sebaliknya.

Masih kata Usman, secara umum belum bisa melihat apa yang dilakukan pihak pemerintah baik Pemda dan Provinsi terhadap PMI  yang berjasa, baik PMI legal maupun ilegal, padahal mereka menggunakan bank daerah untuk bertransaksi, khususnya di Lombok Timur mungkin mendekati setengah M.

“Belum lagi tentang perda TKI no 12 tahun 2006 yang hingga sekarang belum dilakukan revisi atau di amandemen  sesuai dengan UU no 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia  dari sebutan saja beda antara TKI dan PMI dan bisa di tindaklanjuti ke Desa untuk membuat Perdes tentang PMI agar jelas tanggungjawab Desa sesuai dari UU no 18 tahun 2017   tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,” Terangnya.

Usman menambahkan, seperti yang di ketahui dalam pasal 42 pemerintah desa memilki tugas, menerima dan memberikan informasi permintaan pekerjaan dari instansi ketenagakerjaan, melakukan verifikasi data dan pencatatan calon PMI, memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi , melakukan Pemantauan keberangkatan dan pemulangan, pemberdayaan pada calon PMI.

Lebih jauh Ia berharap agar Pemda Dan pemprov membalas jasa mereka. Ketika ada PMI yang meninggal dunia diberikan santunan. Diberikan pelatihan dan  Pembinaan bekerja sama dengan Dinas Sosial dan  mereka bisa mengelola keuangan yang mereka bawa bisa berguna dan bermanfaat  tidak menghambur-hamburkan uangnya.

” Kami juga minta agar dalam penanganan dan permasalah PMI untuk melibatkan pihak terkait seperti Baznas, Dinas sosial seperti di daerah lain. Dinas koprasi juga harus hadir dalam melakukan pemberdayaan dan pelatihan terhadap PMI purna atau yang pulang ke kampung halamannya agar bisa mengelola uang nya dengan baik,” Tutup nya. (Cr-wenk).