LOMBOK TIMUR – Proyek swakelola SMA di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) 2024 masih belum rampung memasuki triwulan kedua tahun 2025.
Pengejaan proyek tersebut pengerjaannya dimulai pada pertengahan 2024. Di lapangan, ditemukan sejumlah masalah, terutama terkait kualitas bahan material dan ketidaksesuaian pasokan.
Di beberapa SMA di Lombok Timur (Lotim), genteng multiroof yang belum terpasang ternyata berkualitas buruk. Barang tersebut ditemukan berkarat, dengan cat dan lapisan pasir yang sudah luntur. Seorang tukang di lokasi proyek mengaku hanya bertugas memasang material yang disediakan.
“Kita tidak tahu siapa suppliernya, dan belum jelas apakah barang ini bisa diretur atau tidak,” ujarnya sambil menyortir ratusan lembar genteng yang tidak memenuhi standar.
Selain masalah genteng, sejumlah SMA di Lombok Timur juga melaporkan kekurangan bahan mayor seperti besi beton dan kanal C. Padahal, material tersebut seharusnya sudah tersedia melalui proses e-catalog. Kondisi ini membuat kepala sekolah kebingungan memenuhi kebutuhan proyek.
“Perencanaan awal proyek ini banyak lika-likunya. Banyak yang tidak sesuai antara hitungan kebutuhan dan realisasi di lapangan,” kata Supar, warga yang rumahnya dekat dengan lokasi proyek.
Kekhawatiran terbesar adalah jika kekurangan bahan ditutup dengan mengurangi volume pekerjaan lain, berpotensi menurunkan kualitas proyek bernilai miliaran rupiah ini.
Saat dikonfirmasi via WhatsApp, mantan Kepala Dinas Pendidikan NTB, Aidy Furqon, mengalihkan pertanyaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang lebih memahami detail proyek.
Sementara itu, seorang pegawai Dikbud NTB yang enggan disebutkan namanya mengklaim bahwa seluruh proses pengadaan bahan mayor telah selesai. Bahkan, disebutkan bahwa supplier bahan mayor di proyek tersebut sudah meninggal dunia.
Namun, hingga berita ini diturunkan, PPK SMA Lalu Chandra belum memberikan konfirmasi resmi meski telah dihubungi via telepon.
Proyek DAK DIKBUD NTB 2024 ini semakin memprihatinkan dengan temuan-temuan di lapangan. Masyarakat berharap ada tindak lanjut serius dari pemerintah provinsi agar pembangunan sekolah dapat sesuai standar dan bermanfaat bagi dunia pendidikan di NTB. (**)
