Oleh : Komunitas Literasi dan Diskursus Politik (Narasi Politik).
Opini || Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicetuskan Presiden Prabowo Subianto merupakan salah satu gagasan paling ambisius dalam sejarah kebijakan sosial Indonesia. Dengan semangat menghilangkan stunting, menekan angka gizi buruk, serta menggerakkan ekonomi rakyat, program ini didesain untuk menyentuh dua poros sekaligus: kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi.
Selama sembilan bulan berjalan, efek ekonomi dari program ini mulai terasa, terlihat program ini mampu memacu pertumbuhan ekonomi. Dapur MBG yang berdiri mampu menyerap ribuan tenaga kerja mulai dari sektor pengadaan bahan pangan, jasa katering lokal, hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah. Bahkan tidak bisa dipungkiri, gaung teriakan syukur masyarakat yang memperoleh pekerjaan dari adanya program MBG terdengar riuh gelegar. Transaksi ekonomi mikropun meningkat di berbagai daerah, terutama di kawasan pedesaan. Program ini, dari segi ide serta niat, patut diapresiasi. Ia menegaskan bahwa negara hadir menyentuh ruang-ruang hampa masyarakat, negara hadir untuk menyehatkan generasi penerus bangsa sekaligus menyejahterakan rakyatnya.
Namun, bila kita menyibak tabir yang bernama niat mulia itu, muncul persoalan serius yang tak bisa diabaikan atau dianggap enteng. Berdasarkan data yang beredar yang dilansir dari media arus utama, hingga 4 Oktober 2025, tercatat 10.482 anak mengalami keracunan makanan di berbagai wilayah, dengan sebaran besar di Pulau Jawa, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Tengah. Fakta ini menggoyahkan kepercayaan publik terhadap kredibilitas pelaksanaan program.
Pertanyaan yang kemudian muncul: apakah peristiwa ini murni kesalahan teknis, atau justru mencerminkan adanya cacat sistemik dalam perencanaan dan pengawasan?
Pemerintah melalui penyelenggara program menegaskan bahwa insiden tersebut disebabkan oleh kesalahan teknis di lapangan mulai dari penyimpanan bahan pangan yang tidak sesuai standar, hingga kelalaian dalam proses distribusi. Penjelasan ini tentu dapat diterima sejauh ada langkah korektif nyata yang menyusulnya. Namun, ketika angka korban mencapai ribuan, publik berhak meragukan bahwa persoalan ini hanya sebatas teknis.
Kegagalan teknis yang terus berulang dalam ukuran nasional mengindikasikan persoalan yang lebih dalam manajemen risiko yang lemah, sistem pengawasan yang tidak konsisten, serta transparansi yang belum optimal.
Lebih jauh, mutu gizi yang menjadi inti dari program ini juga perlu dikritisi. Banyak laporan dari lapangan menyebutkan bahwa porsi makanan yang disediakan belum memenuhi standar gizi seimbang. Makanan yang diberikan terkadang hanya berisi karbohidrat dan protein rendah, tanpa asupan sayur dan buah yang memadai. Padahal, inti dari Makan Bergizi Gratis bukan sekadar memberi makan, tetapi memastikan setiap anak menerima nutrisi yang benar-benar dibutuhkan tubuhnya.
Program ini berpotensi menjadi “senjata makan tuan” bila tidak dikawal dengan serius. Alih-alih memperbaiki status gizi anak bangsa, program justru dapat melahirkan masalah baru mulai dari keracunan massal hingga pemborosan anggaran.
Karena itu, pemerintah harus berani melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh rantai pelaksanaan program MBG. Pengawasan tidak cukup berhenti di tingkat pusat. Evaluasi harus dilakukan mulai dari akar rumput, penyedia jasa, mekanisme tender, sistem penyimpanan, sampai penyaluran ke sekolah-sekolah. Jangan sampai ada pelanggaran yang dimaklumi karena faktor keluarga, kolega dan lain sebagainya. Setiap pelanggaran, sekecil apa pun, harus ditindak secara tegas dan transparan.
Kita tidak sedang berbicara tentang kegagalan satu kementerian, melainkan tentang masa depan kebijakan sosial Indonesia. Program yang menyangkut gizi anak dan ibu hamil tidak boleh menjadi ajang eksperimen politik, apalagi ladang keuntungan bagi segelintir pihak.
Niat baik pemerintah layak dihargai, namun kebijakan publik tidak dapat dinilai dari niat semata. Ia harus diukur dari mutu pelaksanaan dan dampak nyata di lapangan. Jika Presiden Prabowo ingin program ini menjadi warisan kebijakan yang dikenang positif, maka koreksi struktural harus segara dilakukan sebelum kepercayaan publik benar-benar hilang.
Baru-baru ini muncul gerakan aksi damai penolakan Makan Bergizi Gratis yang dilakukan oleh Koalisi Warga Tolak Proyek Makan Bergizi Gratis, gerakan yang dipelopori oleh ibu-ibu ini merupakan respon dari munculnya masalah serius yang menerpa program MBG. Gerakan ini menjadi sinyal bagi pemerintah agar segara evaluasi dan berbenah, agar gerakan serupa tidak lagi muncul di daerah-daerah lain.
Sebagaimana ungkapan pepatah, “jalan ke neraka seringkali diaspal dengan niat baik.” Program Makan Bergizi Gratis jangan sampai menjadi contoh baru dari pepatah itu. Program ini harus menjadi bukti riil bahwa negara mampu mawas diri, belajar, berbenah, dan menegaskan setiap kebijakan besar benar-benar mampu membawa perbaikan yang berkelanjutan bagi rakyatnya.
