LOMBOK TIMUR (9/11/ 2026) — Tata kelola keuangan di Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, tengah menjadi perhatian publik setempat. Perhatian masyarakat mencuat setelah timbul dugaan adanya ketidaksesuaian antara sumber pendanaan riil dari sejumlah proyek pembangunan dengan pencatatan administratif dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025–2026.
Dugaan pergeseran pencatatan administrasi anggaran ini diangkat oleh tokoh muda Desa Pandan Wangi, Bung Sirot. Berdasarkan informasi yang dihimpun, beberapa kegiatan pembangunan diduga mendapatkan penganggaran dari dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD. Namun, dalam pencatatan administratif pemerintah desa, kegiatan-kegiatan tersebut disinyalir dibukukan sebagai program yang bersumber dari Dana Desa.
Rincian Lima Proyek Pembangunan yang Disorot
Berdasarkan dokumen yang menjadi rujukan pemberitaan, terdapat lima kegiatan pembangunan pada TA 2025–2026 yang dipertanyakan kesesuaian dan kejelasan sumber penganggarannya:
Pembangunan Jalan Usaha Tani, dengan alokasi anggaran tercantum sebesar Rp16.500.000.
Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa, dengan nilai anggaran sebesar Rp57.000.000.
Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa, dengan nilai anggaran sebesar Rp50.000.000.
Pengembangan Sistem Informasi Desa, dengan nilai anggaran sebesar Rp27.000.000.
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (Polindes) milik desa, anggaran 139.800.000
Sejumlah pihak menilai kegiatan-kegiatan tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut guna memastikan kesesuaian antara dokumen perencanaan, pelaksanaan fisik di lapangan, hingga laporan realisasi anggaran yang sah.
Ketepatan pencatatan sumber pendanaan merupakan prinsip krusial dalam pertanggungjawaban keuangan negara dan desa. Dana Desa, bantuan keuangan pemerintah daerah, maupun alokasi Pokir DPRD memiliki mekanisme penganggaran, alur penyaluran, serta regulasi pertanggungjawaban yang berbeda satu sama lain.
Apabila suatu kegiatan pembangunan dibiayai melalui Pokir DPRD, maka pencatatan administrasinya harus berpatokan pada dokumen yang sah dari sumber tersebut. Sebaliknya, jika kegiatan murni menggunakan Dana Desa, proses pencatatan dan pelaporannya pun wajib disesuaikan dengan aturan pengelolaan keuangan desa yang berlaku. Ketepatan ini dinilai penting agar integritas pertanggungjawaban publik tetap terjaga.
Landasan Hukum Keterbukaan Informasi Publik
Masyarakat menegaskan bahwa keterbukaan informasi mengenai alokasi anggaran bukan sekadar formalitas. Keterbukaan tersebut merupakan kewajiban penyelenggara pemerintahan dalam memenuhi hak warga negara untuk mendapatkan informasi yang akurat. Hal ini sejalan dengan prinsip yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Warga pada dasarnya tidak menolak hadirnya pembangunan di desa mereka. Sebaliknya, warga berharap setiap program pembangunan dijalankan melalui tata kelola yang benar, sumber anggaran yang dapat diverifikasi, serta mekanisme pertanggungjawaban yang terbuka untuk diperiksa.
Untuk mencegah berkembangnya kesalahpahaman di tengah masyarakat, Pemerintah Desa Pandan Wangi diharapkan dapat memberikan penjelasan resmi terkait empat poin utama:
Kejelasan Sumber Pendanaan: Kepastian mengenai dari mana sumber anggaran sebenarnya untuk tiap kegiatan yang dipersoalkan.
Kesesuaian APBDes: Kepastian pencatatan seluruh kegiatan tersebut dalam APBDes TA 2025–2026 beserta dasar hukum penganggarannya.
Kelengkapan Dokumen Pendukung: Kesesuaian antara dokumen perencanaan, realisasi fisik di lapangan, dan laporan pertanggungjawaban keuangan.
Jaminan Transparansi: Langkah konkrit pemerintah desa dalam menjamin akses keterbukaan informasi publik kepada masyarakat.
Dorongan Pengawasan dari Lembaga Terkait
Selain menantikan klarifikasi dari pihak Pemdes, lembaga pengawas juga diharapkan dapat mengambil peran aktif.
Inspektorat Kabupaten Lombok Timur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pandan Wangi diimbau untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan sesuai kewenangan masing-masing guna menguji kesesuaian administrasi pelaporan keuangan tersebut.
Catatan redaksi: Tulisan ini disusun berdasarkan dokumen yang tersedia dan informasi yang perlu diklarifikasi lebih lanjut. Pihak Pemerintah Desa Pandan Wangi diberikan ruang untuk menyampaikan hak jawab dan klarifikasi. Dugaan yang disampaikan bukan merupakan kesimpulan bahwa telah terjadi penyimpangan hukum atau tindak pidana.
