LOMBOK TIMUR – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus menggencarkan upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting di tahun 2026. Penguatan ini dilakukan melalui rapat koordinasi pembagian wilayah binaan Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) yang berlangsung di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur, Selasa (1/9).
Rapat yang dihadiri oleh Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Pencegahan Penurunan Stunting (TP3S), ini bertujuan untuk membangun sistem kerja yang lebih solid lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dan unsur terkait. Fokus utama pertemuan adalah mekanisme pembagian wilayah binaan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Bupati.
Wakil Bupati menekankan bahwa pembagian wilayah bukan sekadar tugas administratif, tetapi untuk memperjelas penanggung jawab atau person in charge (PIC) di setiap daerah. “Keberadaan PIC ini vital untuk mempercepat komunikasi dan koordinasi. Setiap OPD harus memiliki personel yang benar-benar memahami perkembangan program di binaannya, sehingga informasi dan tindak lanjut tidak terputus,” ujarnya.
Dalam arahannya, Wakil Bupati juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas kader melalui pelatihan teknis, terutama dalam penyuluhan dan pencatatan data. Dukungan operasional seperti logistik, insentif, dan koordinasi rutin di tingkat wilayah juga menjadi perhatian.
Pelaksanaan Program Genting dilakukan melalui dua pendekatan utama. Pertama, intervensi spesifik berupa bantuan nutrisi melalui pemberian makanan tambahan (PMT) berbahan protein hewani bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak di bawah dua tahun (baduta). Kedua, intervensi sensitif yang mencakup perbaikan infrastruktur dasar seperti bedah rumah tidak layak huni, penyediaan akses air bersih, pembangunan jembatan, serta pendampingan edukasi dan pemantauan tumbuh kembang anak secara berkala.
Wakil Bupati menegaskan bahwa prinsip utama program ini adalah gotong royong. “Pertemuan ini untuk membangun sistem kerja. Intervensi yang diperlukan harus disampaikan kepada mitra-mitra Genting,” tegasnya.
Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) Provinsi NTB, Lalu Makripuddin, menyebut Lombok Timur sebagai salah satu barometer penurunan stunting di NTB. “Posisi ini menjadi tantangan sekaligus dorongan agar terus bekerja keras,” ujarnya.
Ia mengapresiasi inovasi Pemkab Lotim, namun juga menyoroti realisasi Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang belum sinkron antara aplikasi dan laporan Dinas P3AKB. Ia berharap data segera diperbarui ke pusat agar sesuai kondisi aktual. Selain itu, capaian program Genting yang saat ini mencapai 81 persen diharapkan terus ditingkatkan, dengan memastikan bantuan tepat sasaran dan benar-benar dikonsumsi penerima manfaat.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Lombok Timur, Muksin, menjelaskan bahwa program ini menyasar keluarga berisiko stunting (KRS) yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, baduta, dan anak stunting. Berdasarkan target BKKBN, jumlah KRS di Lotim mencapai 14.106 keluarga, dan sebanyak 11.610 KRS telah terintegrasi.
Rincian intervensi yang telah diberikan meliputi, Edukasi kepada 9.627 KRS, Intervensi nutrisi kepada 1.574 KRS, Intervensi air bersih kepada 394 KRS, Intervensi jamban sehat kepada 14 KRS, Bantuan rumah layak huni kepada 1 keluarga.
Pemkab Lotim berharap intervensi ini tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi mampu mendorong perubahan perilaku. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan berbagai unsur lainnya (termasuk camat, puskesmas, BUMN, BUMD, LSM, dan kader) diharapkan membuat percepatan penurunan stunting di Lombok Timur semakin terarah, terukur, dan berkelanjutan. (**)
