Perdebatan mengenai keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mengarah pada satu persoalan besar: seberapa kuat ruang fiskal negara menanggung program dengan anggaran yang terus meningkat?
Artikel Tempo berjudul “Jika MBG Berlanjut dengan Anggaran Terus Bertambah” menempatkan persoalan tersebut dalam konteks kesehatan fiskal. Kekhawatiran mengenai semakin sempitnya ruang fiskal tentu patut dibahas. Namun, menurut saya, pembicaraan mengenai fiskal negara tidak seharusnya berhenti pada pertanyaan: berapa besar anggaran MBG?
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah:
Berapa besar uang negara yang sebenarnya dapat diselamatkan apabila kebocoran, salah sasaran, dan inefisiensi berbagai belanja publik ditutup?
Di sinilah diskursus tentang MBG perlu diperluas.
Jangan Hanya Menghitung MBG
MBG merupakan kebijakan yang membutuhkan anggaran besar dan berkelanjutan. Karena itu, pemerintah memang harus memastikan desain program, pengawasan, distribusi, kualitas makanan, serta mekanisme pertanggungjawabannya berjalan secara transparan.
Tetapi pada saat yang sama, pemerintah juga perlu melihat sisi lain dari APBN dan APBD: belanja apa saja yang selama ini masih memiliki ruang efisiensi?
Jika ruang fiskal dianggap semakin sempit, maka evaluasi tidak semestinya hanya diarahkan kepada program sosial yang menyentuh masyarakat.
Ada sejumlah sektor yang juga layak diperiksa secara serius: belanja birokrasi, berbagai bentuk subsidi, tata kelola energi, distribusi pupuk bersubsidi, sampai biaya penyelenggaraan pemilu.
Dengan kata lain, menyehatkan fiskal bukan hanya soal mengurangi program, tetapi juga memperkecil kebocoran.
1. BBM Bersubsidi Harus Berbasis Data Penerima
Keberanian pemerintah memperbaiki sistem distribusi BBM bersubsidi patut diarahkan pada satu tujuan: subsidi harus diterima mereka yang memang berhak.
Penggunaan sistem identifikasi atau barcode dalam pembelian BBM bersubsidi dapat menjadi instrumen pengawasan. Namun sistem tersebut harus terintegrasi dengan basis data sosial-ekonomi yang akurat dan terus diperbarui.
Masyarakat yang masuk kelompok penerima manfaat semestinya mendapatkan akses yang mudah, sementara pembelian dalam jumlah besar oleh pihak yang sebenarnya tidak berhak harus dapat terdeteksi.
Masalahnya bukan semata-mata pada berapa harga BBM subsidi.
Masalah utamanya adalah:
Siapa yang menikmati subsidi tersebut?
Jika subsidi untuk masyarakat miskin justru dinikmati oleh kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar, maka negara sebenarnya sedang memberikan subsidi secara tidak tepat sasaran.
2. Tambang dan Penyalahgunaan BBM Subsidi
Persoalan berikutnya adalah penggunaan BBM bersubsidi oleh kegiatan usaha yang seharusnya menggunakan BBM nonsubsidi.
Pengawasan harus menyentuh rantai distribusi secara menyeluruh, termasuk titik penyaluran, kendaraan atau alat yang menggunakan BBM, serta pihak yang membeli dalam jumlah tidak wajar.
Jika benar terdapat praktik penyalahgunaan yang melibatkan pihak-pihak tertentu, maka persoalannya bukan sekadar administrasi.
Itu adalah persoalan kebocoran keuangan negara dan tata kelola penegakan hukum.
Karena itu, pengawasan tidak boleh berhenti pada konsumen kecil. Negara perlu memiliki sistem yang mampu membaca pola transaksi dalam skala besar.
3. LPG Bersubsidi: Buka Data Penerima
Hal yang sama berlaku pada LPG bersubsidi.
Jika subsidi LPG memang ditujukan kepada kelompok masyarakat tertentu, maka pemerintah perlu memiliki mekanisme yang memungkinkan distribusinya ditelusuri.
Bukan berarti seluruh data pribadi penerima harus diumumkan secara terbuka. Yang dibutuhkan adalah transparansi yang tetap melindungi data pribadi, misalnya melalui dashboard agregat, wilayah penerima, jumlah kuota, dan mekanisme verifikasi penerima.
Dengan sistem digital, pemerintah sebenarnya dapat mengetahui:
berapa kuota LPG subsidi suatu wilayah;
berapa jumlah penerima;
berapa distribusi yang sudah dilakukan;
siapa distributor dan pengecernya;
serta apakah terdapat pola transaksi yang tidak wajar.
Praktik pemindahan isi LPG subsidi ke tabung untuk kebutuhan industri, apabila terbukti terjadi, harus dipandang sebagai persoalan tata kelola subsidi yang serius dan perlu ditindak berdasarkan bukti.
4. Pupuk Bersubsidi: Petani Harus Bisa Mengetahui Haknya
Pupuk subsidi juga menghadapi persoalan yang serupa.
Petani penerima manfaat semestinya mengetahui secara jelas:
berapa alokasi pupuk subsidi yang menjadi haknya, kapan tersedia, dan di mana mengambilnya.
Digitalisasi data penerima dapat mempersempit ruang permainan di tingkat distribusi.
Jika petani memiliki akses terhadap informasi alokasi berdasarkan identitasnya, maka posisi petani menjadi lebih kuat. Ia tidak lagi sepenuhnya bergantung pada informasi dari pengecer.
Pada saat yang sama, pemerintah dapat melakukan pencocokan antara:
alokasi → penyaluran → penerima → transaksi.
Jika terdapat perbedaan, sistem dapat memberikan tanda peringatan untuk dilakukan pemeriksaan.
Adapun dugaan penggantian kemasan pupuk subsidi, pengalihan distribusi ke wilayah yang tidak sesuai sasaran, atau praktik lainnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan audit. Jangan sampai dugaan menjadi tuduhan tanpa dasar.
Potensi Penghematan Harus Dihitung, Bukan Sekadar Diduga
Di sinilah pemerintah membutuhkan satu pekerjaan besar: audit kebocoran subsidi secara terintegrasi.
Tidak cukup mengatakan bahwa kebocoran mencapai puluhan atau bahkan ratusan triliun rupiah tanpa metodologi yang jelas.
Angka tersebut harus dapat ditelusuri:
berapa potensi kebocoran, bagaimana metode penghitungannya, di sektor mana terjadi, dan berapa yang benar-benar dapat diselamatkan negara.
Jika ternyata nilai efisiensi yang dapat diperoleh sangat besar, maka hasilnya dapat menjadi sumber ruang fiskal baru.
Dengan demikian, perdebatan tentang MBG tidak lagi hanya:
“Anggarannya terlalu besar atau tidak?”
Tetapi berubah menjadi:
“Bagaimana negara mendapatkan ruang fiskal untuk membiayai program yang memang diprioritaskan masyarakat, sekaligus menutup kebocoran yang selama ini terjadi?”
Pemilu Juga Perlu Masuk Dalam Pembicaraan Fiskal
Ada satu sektor lain yang jarang ditempatkan dalam diskusi efisiensi fiskal: biaya penyelenggaraan pemilu.
Indonesia memiliki sistem pemilu yang sangat besar dan kompleks. Karena itu, biaya penyelenggaraannya juga menjadi persoalan yang layak dievaluasi secara berkala.
Salah satu gagasan yang dapat dikaji adalah e-voting.
Tentu e-voting bukan solusi sederhana. Ada persoalan keamanan siber, kerahasiaan suara, verifikasi pemilih, audit sistem, akses masyarakat, kesenjangan teknologi, serta kepercayaan publik yang harus dijawab terlebih dahulu.
Karena itu, gagasan e-voting tidak semestinya langsung diposisikan sebagai pengganti seluruh sistem pemilu.
Tetapi dapat diuji secara terbatas dan terukur, misalnya melalui pilot project dengan audit independen dan mekanisme verifikasi yang dapat diperiksa publik.
Masyarakat Indonesia semakin terbiasa menggunakan teknologi digital dalam berbagai aktivitas. Namun kemampuan menggunakan gawai tidak otomatis berarti sistem e-voting aman untuk pemilu. Keduanya harus dibuktikan melalui pengujian teknis dan kelembagaan.
Fiskal Sehat Bukan Berarti Negara Harus Berhemat kepada Rakyat
Inilah titik penting dalam perdebatan MBG.
Negara memang harus menjaga kesehatan fiskal. Tetapi kesehatan fiskal tidak seharusnya diterjemahkan semata-mata sebagai pengurangan belanja yang dirasakan masyarakat.
Fiskal sehat juga berarti negara mampu menghentikan pemborosan, memperkecil kebocoran, memperbaiki targeting subsidi, dan memastikan setiap rupiah APBN benar-benar menghasilkan manfaat publik.
MBG boleh diperdebatkan dari sisi besaran anggaran, desain program, kualitas pelaksanaan dan keberlanjutannya.
Tetapi bersamaan dengan itu, pemerintah juga perlu berani membuka buku besar efisiensi negara:
BBM subsidi, LPG subsidi, pupuk subsidi, belanja birokrasi, belanja program, hingga biaya penyelenggaraan pemilu.
Jangan sampai negara sibuk mencari penghematan dari satu program, sementara kebocoran pada program lain dibiarkan.
Pada akhirnya, persoalannya bukan semata-mata “MBG mahal atau murah.”
Persoalannya adalah:
Apakah setiap rupiah uang rakyat sudah dikelola dengan cara yang paling transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan?
Jika jawabannya belum, maka pekerjaan rumah pemerintah bukan hanya menghitung tambahan anggaran MBG.
Pekerjaan rumahnya adalah menemukan dan menutup seluruh ruang kebocoran yang masih terbuka.
Bang Wan (Direktur Pusat Kajian Jalan Tengah Nusa Tenggara Barat)
