Lombok Timur, corongrakyat.co.id – Alur pendaftaran untuk menjadi anggota penerima jaminan kesehatan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sampai saat ini masih membuat bingung masyarakat Kelurahan Suryawangi, hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi di tengah masyarakat. Demikian diungkapan oleh Mulyadi, ketua Kelompok Konstituen Kelurahan Suraywangi, Kecamatan Labuhan Haji kepada wartawan di sela-sela kegiatan Faslitasi Penguatan Kelompok Konsituen di Kantor Lurah Setempat.( Rabu,18/2/2015).
“Jangankan masalah pengkelasan jaminan yang harus dibayarkan dan yang akan diterima oleh masyarakat, untuk mendaftarkan diri saja masyarakat masih kebingungan”, tambahnya.
Mulyadi menambahkan bahwa saat ini masyarakat Kelurahan Suryawangi g rata-rata berpenghasilan rendah, ia berharap pemerintah kabupaten Lombok Timur memberikan perhatian dengan jaminan sosial kesehatan gratis serta kuota yang sesuai dengan jumlah penduduk berpenghasilan rendah di Suryawangi, terlebih ada rencana Pemkab untuk menyediakan 5000 kuota bagi masyarakat miskin.
Senada dengan Mulyadi, Hasni salah seorang kader posyandu Kelurahan Suryawangi mengatakan, hingga saat ini rata-rata sangat masyarakat sangat minim penegetahuannya tentang BPJS Kesehatan , baik kualifikasi maupun alur pendaftarannya.
“Kader posyandu sebagai ujung tombak di masyarakat siap melakukan kerjasama dengan BPJS untuk melakukan sosialisasi”, ujarnya.
Terkait dengan rencana penambahan kuota jaminan kesehatan yang dibayarkan oleh Pemkab Lotim Hasni juga berharap, para Kader Posyandu menjadi prioritas utama, karena rata-rata Kader Posyandu bekerja sukarela dan berasal dari keluarga berpenghasilan rendah.
Menanggapi hal tersebut Nurjanah, koordinator Program Mampu Yayasan Bakti mengatakan, Kader Posyandu adalah ujung tombak bagi penurunan angka kematian ibu dan bayi, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat sudah sepatutnya menjadi perhatian pemerintah.
“Diharapkan ada regulasi dari Pemkab Lotim untuk memenuhi harapan para Kader Posyandu tersebut”, ujarnya.
Selain membahas tentang BPJS Kesehatan, kegiatan tersebut juga membahas tentang hasil pemantauan Kelompok Konstituen tentang akses perempuan terhadap perlindungan sosial, akses perempuan terhadap pekerjaan, kesehatan reproduksi, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami perempuan dan kondisi tenaga kerja migran asal kelurahan Suryawangi.
Dari hasil diskusi tersebut yang cukup menarik adalah kasus KDRT terhadap perempuan, muncul di saat suami meminta izin untuk berpoligami dan adanya kecurigaan perselingkuhan yang dilakukan terhadap para isteri di saat ditinggal bekerja oleh suami.
Kegiatan yang difasilitatori oleh M. Saleh tersebut dihadiri oleh 35 orang kelompok Konstituen, terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, kader posyandu dan dihadiri juga oleh Fathoroni dari divisi pemasaran BPJS Kesehatan untuk memberikan sosilisasi dan penjelasan kepada anggota Kelompok Konstituen tentang BPJS dan programnya.(cr-de)
