JAKARTA – Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) pada Rabu (11/11). Didampingi Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik, Bupati berkonsultasi terkait tindak lanjut penataan PPPK Paruh Waktu dan sistem Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan bahwa di Kabupaten Lombok Timur terdapat sebanyak 10.852 PPPK paruh waktu yang meliputi guru, tenaga kesehatan, Satpol PP, Damkar, tenaga administrasi, dan tenaga teknis lainnya. Seluruhnya dipastikan telah masuk dalam database dan memiliki nomor induk PPPK. Konsultasi ini dilakukan guna memastikan langkah tepat dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah pusat terkait penataan aparatur.
Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN RB, Erwan Agus Purwanto, mengapresiasi respons Pemda Lombok Timur terhadap penataan aparatur tersebut. Didampingi Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi, Agus Uji Hantara, ia menegaskan bahwa pemerintah pusat melalui Menteri PAN RB, Kemendagri, dan BKN terus melakukan rapat berkesinambungan guna melaksanakan keputusan strategis pemerintah pusat dalam menata PPPK.
Pemerintah terus berupaya menghadirkan sistem manajemen ASN yang lebih pasti, adil, dan berkelanjutan. Langkah tersebut sekaligus memperkuat birokrasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Merujuk Siaran Pers Penataan PPPK Paruh Waktu, Guru Non-ASN, Tenaga Kesehatan, dan Rekrutmen CPNS 2026 pada 9 November lalu, pemerintah bersama DPR memutuskan lima hal, yaitu: PPPK Paruh Waktu diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu lintas profesi; PPPK Penuh Waktu berkesempatan mengikuti seleksi CPNS 2027; guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik dengan batas waktu Desember 2024 memperoleh perpanjangan dan kesempatan seleksi CPNS 2027 dengan pengaturan khusus; ketentuan yang sama berlaku bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis; serta rekrutmen CPNS dilaksanakan tahun 2026.
Pengangkatan berlaku secara bertahap mulai 1 Januari 2027. Tahapannya ditetapkan berdasarkan kesiapan regulasi, data, dan anggaran pada masing-masing instansi. Selama proses berjalan, PPPK Paruh Waktu tetap melaksanakan tugas.
Guru, tenaga kesehatan, serta PPPK Paruh Waktu yang melaksanakan tugas pemadam kebakaran dan Satpol PP dialihkan menjadi pegawai pusat. Guru menjadi PPPK Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kementerian Agama, tenaga kesehatan menjadi PPPK Kementerian Kesehatan, dan kelompok Damkar serta Satpol PP menjadi PPPK Kementerian Dalam Negeri. Dasar hukumnya berupa Peraturan Presiden yang sedang disiapkan. (**)
