Mataram – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (Badko HMI MPO) Bali-Nusra mengecam keras sikap provokatif dan dugaan intimidasi yang dilakukan oleh oknum Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Bali saat memimpin mediasi kasus rasisme. Proses penyelesaian yang seharusnya adil, dinilai justru menyudutkan korban dan mencederai rasa keadilan masyarakat.
Ketua Badko HMI MPO Bali-Nusra, Zulhuda Apriadi, menyatakan bahwa tindakan oknum pejabat negara tersebut sangat memprihatinkan. Alih-alih bertindak sebagai penengah yang netral, oknum anggota DPD RI tersebut dianggap mempertontonkan arogansi kekuasaan yang berpotensi merusak persatuan antarsuku bangsa.
“Kami mengutuk keras sikap oknum Senator DPD RI asal Bali tersebut. Sebagai representasi daerah dan pejabat tinggi negara, tindakan yang menekan serta mengintimidasi korban rasisme di ruang mediasi adalah hal yang memalukan dan sangat provokatif,” ujar Zulhuda Apriadi dalam keterangan pers tertulisnya, Jumat (14/08/2026).
Pernyataan ini merespons jalannya agenda mediasi kasus dugaan rasisme terhadap perantau asal Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang viral di media sosial. Dalam rekaman yang beredar, pihak korban justru dicecar dan diancam akan dilaporkan balik menggunakan UU ITE karena memviralkan video insiden tersebut.
Zulhuda menegaskan bahwa kehadiran pejabat negara dalam kasus sensitif seperti rasisme seharusnya menjamin perlindungan hukum bagi korban, bukan menjadi pelindung bagi pelaku rasisme.
“Sikap berat sebelah itu tidak bisa ditoleransi. Tugas pejabat publik adalah menegakkan keadilan secara objektif, bukan membela kesalahan atas dasar sentimen kedaerahan semata. Rasisme adalah musuh bersama dan musuh konstitusi kita,” tegasnya.
Menyikapi tindakan tersebut, Badko HMI MPO Bali-Nusra menyatakan tidak akan tinggal diam. Pihaknya sedang merampungkan berkas laporan resmi untuk segera menyeret oknum senator tersebut ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
“Kami tidak akan membiarkan tindakan provokatif dan intimidatif ini menguap begitu saja. Tim hukum kami tengah menyiapkan berkas dan bukti-bukti yang kuat. Dalam waktu dekat, kami akan melaporkan oknum senator tersebut ke MKD agar diproses secara etik dan diberikan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku,” Ucapnya
“Dan kami juga meminta audit kronologis secara menyeluruh, supaya persoalan ini terang benderang. Karena ini sangat sensitif, bisa memecah belah kesatuan kita dalam bernegara” Tutup Zulhuda.(Rie CR)
