oleh

Himpaudi Minta Dikbud Lotim Sikapi Oknum Staf yang Sering Turun ke Paud Tanpa ST

banner 300500

Ketua Himpunan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini Indonesia (HIMPAUDI) Lombok Timur menyayangkan sikap salah seorang oknum staf di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) yang sering turun melakukan survei ke berbagai lembaga Paud tanpa membawa Surat Tugas (ST) dari kepala dinas dan sering mengajak orang lain di luar Dikbud turun ke berbagai PAUD yang mengakibatkan keresehan dikalangan pengelola PAUD.

LOMBOK TIMUR,Corongrakyat.co.id-Maraknya informasi dari para pengelola/kepala satuan PAUD di Lombok Timur tentang adanya oknum yang turun ke lembaga PAUD di Lombok Timur  yang melalukan survie dan menerbitkan izin  terdaftar lembaga PAUD oleh salah seorang oknum selayaknya seperti petugas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Padahal oknum tersebut tidak ada hubungan dan berkaitan apapun dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  ataupun dengan Instansi di Dinas terkait. Hal tersebut dikatakan ketua Himpaudi Lombok Timur Usman.

Usman, S.Pd yang juga merupakan ketua FK-FKBM Lombok Timur itu mengatakan, dirinya sudah menyampaikan hal tersebut kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur,  Kepala Bidang PAUD dan PNF tentang adanya salah satu stafnya yang sering turun ke PAUD dan mengajak orang luar yang tidak diketahui asal usulnya dan oknum tersebut juga menurut keterangan dari beberapa pengelola PAUD mereka yang membawakan izin nya.

“HIMPAUDI sebagai mitra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan adanya oknum yang sering diajak turun ke PAUD dari instasi nya apa dan bertugas dimana yang selama ini menandatangi pengelola/kepala Pendidikan Anak Usia Dini,” Ujarnya. 

Masih kata Usman, menjamurnya PAUD di Lombok Timur saat ini sudah mencapai 900 lembaga yang membutuhkan bantuan dari pemerintah, jangan sampai menjadi peluang pelaku kejahatan untuk melakukan penipuan. Motifnya akan membantu dari pengurusan izin, memberikan dana bantuan sebagai menunjang kegiatan lembaga tersebut dengan lebih dulu meminta  sejumlah uang.

“ Saya curiga kejadian seperti ini tidak hanya terjadi di satu PAUD saja. Oleh karena itu kami  berharap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyikapi hal tersebut agar tidak dibiarkan  berlarut-larut karena jelas ini merusak nama instansi terkait dan merugikan semua pihak dan masyarakat yang akan membangun lembaga PAUD,” Imbuhnya.

Usman juga mengatakan seharusnya yang akan mengajukan ijin harus memenuhi Persyaratan apakah faham atau tidak apa yang menjadi persyaratan Pendirian PAUD yang terdiri Atas Persyaratan Administratif dan Persyaratan Teknis yang Mengacu Pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Repuplik Indonesia no. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan administarasi/Dokumen   Yang Sesuai Dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Repuplik Indonesia No. 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

PAUD menjadi acuan dalam pengembangan, implementasi, dan evaluasi kurikulum PAUD. Standar PAUD terdiri atas :

1. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA); STPPA merupakan acuan untuk mengembangkan standar isi, proses, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, serta pembiayaan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini STPPA merupakan acuan yang dipergunakan dalam pengembangan kurikulum PAUD.STTPA adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, serta seni.

2. Standar Isi; Standar Isi adalah kriteria tentang lingkup materi dan kompetensi menuju tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak. Meliputi program pengembangan yang disajikan dalam bentuk tema dan sub tema

3. Standar Proses; Standar Proses adalah kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada satuan atau program PAUD dalam rangka membantu pemenuhan tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak.

4. Standar Penilaian; Standar Penilaian adalah kriteria tentang penilaian proses dan hasil pemebelajaran dalam rangka mengetahui tingkat pencapaian yang sesuai dengan tingkat usia anak.

5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria tentang kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.

6. Standar Sarana dan Prasarana; Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria tentang persyaratan pendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini secara holistik dan integratif yang memanfaatkan potensi lokal

7. Standar Pengelolaan; Standar Pengelolaan adalah kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan atau program PAUD.

8. Standar Pembiayaan. Standar Pembiayaan adalah kriteria tentang komponen dan besaran biaya personal serta opersional pada satuan atau program PAUD. Untuk lebih lengkap penjelasannya dapat disimak dalam Permen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 137 Tahun 2013, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

“ Jika persyaratan di atas terpenuhi baru di berikan ijin oleh pihak instansi terkait. Namun sekarang ini izin di terbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Lombok Timur,” Tutup Usman yang juga ketua SBMI Lombok Timur tersebut. (CR-Wenk).