Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi melantik Dra. Putu Selly Andayani Msi sebagai penjabat Walikota Mataram dan Drs. Bachrudin MPd sebagai penjabat Plt Bupati Bima.
MATARAM, Corongrakyat.co.id – Pelantikan kedua penjabat Walikota Mataram dan Bupati Bima ini, berlangsung di gedung Graha Bhakti Praja kantor Gubernur NTB, pada Senin (10/8/2015) pagi. Dihadiri langsung oleh H. Ahyar Abduh mantan Walikota Mataram periode 2010-2015, serta Drs. H. Syafruddin H. M. Nur MPd mantan Bupati Bima periode 2010-2015.
Keduanya, usai dilantik akan menjalankan roda pemerintahan di posisinya masing-masing, dengan batas waktu yang diberikan satu tahun menjabat sebagai pejabat Walikota Mataram dan pejabat Bupati Bima. Dalam kesempatan itu, TGB meminta pejabat menjadi menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Memfasilitasi pemilihan Walikota dan Bupati serta menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pemilukada.
Gubernur menekankan kepada para penjabat yang dilantik untuk bisa memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan dengan lancar, agar program-program yang sedang berjalan dapat sinkron dan berkelanjutan.
“Tugas bapak ibu sebagai penjabat untuk membangun komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat, tanpa terkecuali. Baik itu unsur pemerintahan maupun unsur-unsur non pemerintahan,” pesan gubernur.
Ia menekankan agar penjabat yang dilantik benar-benar menjaga netralitas PNS jelang pilkada mendatang. Keduanya juga diminta aktif untuk memfasilitasi penyelenggaraan pemilukada untuk melahirkan pimpinan daerah definitif dan berkualitas.
Di samping itu, Gubernur TGB ikut menyinggung masalah birokrasi yang rawan ternodai demi kepentingan segelintir pihak. Penjabat diminta menjaga keutuhan birokrasi agar senantiasa diberdayakan untuk kepentingan masyarakat umum.
Ia menekankan, dalam situasi politik apapun jangan sampai ada upaya untuk mensubordinasi birokrasi untuk kepentingan mana pun. “Birokrasi adalah alat negara, bukan alat orang per orang. Saya sebagai gubernur memiliki tugas untuk memastikan agar birokrasi berjalan sebagaimana mestinya. Birokrasi diciptakan untuk membantu masyarakat,” tandas gubernur.
Dalam kesempatan itu Gubernur juga menenkankan agar pembahasan APBD-P yang dilakukan bersama DPRD, baik di kabupaten Bima maupun di Kota Mataram supaya terus dikomunikasikan agar bisa berjalan. Gubernur juga meminta agar proyek-proyek pro rakyat dipercepat pelaksanaannya.”Kita dapat arahan dari pemerintah pusat supaya penyerapan anggaran on time agar tidak terjadi silva di akhir tahun anggaran”, ungkap Gubernur. (fif)
