MATARAM – Ketua Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi Bali-Nusa Tenggara (HMI MPO Badko Bali-Nusra), Zulhuda Apriadi, secara resmi menuntut klarifikasi terbuka dari PT PLN (Persero) terkait dua peristiwa kebakaran besar yang melanda Pulau Lombok baru-baru ini. Dua insiden tersebut menghanguskan pemukiman di Desa Adat Sade, Lombok Tengah, dan fasilitas pendidikan di Madrasah Aliyah (MA) NW Anjani, Lombok Timur. Kedua peristiwa tersebut diduga kuat terjadi akibat korsleting arus pendek listrik.
Zulhuda Apriadi menegaskan bahwa rentetan musibah ini menjadi rapor merah bagi sistem pengawasan, standardisasi, dan pemeliharaan instalasi kelistrikan yang dilakukan oleh PLN di wilayah Nusa Tenggara Barat.
“Kami menyampaikan rasa prihatin dan duka mendalam kepada warga Desa Adat Sade serta keluarga besar pondok pesantren MA NW Anjani. Namun, kami tidak bisa menoleransi jika infrastruktur kelistrikan publik yang kurang terawat terus menjadi pemicu hancurnya fasilitas pendidikan dan situs warisan budaya kita,” ujar Ketua HMI MPO Badko Bali-Nusra, Zulhuda Apriadi, dalam keterangan resminya, Senin (24/08/2026).
Menurut Zulhuda, dampak dari kedua kebakaran ini sangat fatal bagi masyarakat. Kebakaran di Desa Sade mengancam pudarnya kelestarian identitas budaya lokal yang menjadi aset pariwisata internasional. Sementara itu, kebakaran di MA NW Anjani secara langsung merugikan hak belajar ratusan generasi muda.
“Kerugian akibat kebakaran ini tidak hanya dapat diukur dari sisi materi, tetapi juga mencakup berbagai kerugian lain yang nilainya tidak dapat dihitung dengan materi semata”,tegasnya Zulhuda.
Atas dasar itu, HMI MPO Badko Bali-Nusra di bawah kepemimpinan Zulhuda Apriadi menyampaikan tiga tuntutan tegas:
1. Menuntut Klarifikasi Terbuka: PLN wajib memberikan penjelasan teknis transparan mengenai kronologi kelayakan arus dan instalasi jaringan di kedua lokasi sebelum kebakaran terjadi.
2. Mendesak Audit Investigatif: PLN bersama pihak kepolisian dan tim independen harus segera melakukan audit investigatif menyeluruh untuk memeriksa potensi kelalaian dalam pemeliharaan (maintenance) jaringan.
3.Peremajaan Jaringan Massal: PLN didesak melakukan pemeriksaan massal dan peremajaan instalasi listrik di seluruh lembaga pendidikan, area publik, serta kawasan pemukiman padat adat di wilayah Bali-Nusra guna mencegah potensi bencana serupa.
Zulhuda menyatakan bahwa HMI MPO Badko Bali-Nusra akan mengawal ketat persoalan ini hingga pihak PLN memberikan pertanggungjawaban konkret dan melakukan langkah mitigasi nyata demi keselamatan masyarakat.(CR)
