DPRD Provinsi Prihatin Atas Kebijakan Bupati Merumahkan Ratusan THL

Wakil Ketua Dewan Prov NTB TGH Mally Fikri
Wakil Ketua Dewan Prov NTB TGH Mahally Fikri

Lombok Timur, Corong Rakyat – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB Dari Partai Demokrat merasa Prihatin atas kebijakan Bupati Kabupaten Lombok Timur H. Moch Ali Bin Dachlan yang telah memberhentikan seluruh Tenaga Harian Lepas (THL) di semua dinas dan instansi yang ada di Kabupaten Lombok Timur.

Menurut Mahally Fikri, saat ditemui media ini dalam kunjungannya ke
DPRD Kabupaten Lombok Timur Kamis (14/01/2016) menyampaikan, bahwa ia merasa prihatin atas keputsan Bupati Lombok Timur selaku pengambil kebijakan yang terlihat kurang arif dan bijaksana dalam memberhentikan seluruh tenaga THL yang sudah bekerja sekian lama, terlebih dalam pemberhentian tersebut mengatasnamakan penegakan peraturan tanpa ada solusi bagi para THL.

Mestinya Pemkab harus melihat dampak yang ditimbulkan dibelakang mereka para THL yang diberhentikan, karena bagaimanapun juga mereka harus menghidupi keluarganya.

“Saya sangat mendukung siapapun dalam menegakkan aturan, akan tetapi sebelum aturan tersebut ditegakkan, harus di lohat dulu dampak yang akan ditimbulkan, jangan sampai masyarakat menjadi korban, dikhawatirkan nantinya akan timbul masalah sosial yang justru mengatasinya akan lebih susah kedepan,” ingatnya.

Kalau sekarang mereka diberhentikan tanpa ada solusi, lalu kemudian mereka melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan misalnya seperti kriminalitas, siapa yang akan kita salahkan, tambah Wakil Ketua Dewan Prov NTB ini

“Oleh karenanya, saya berharap kepada pemkab lotim, carilah solusi yang tepat dengan duduk bersama, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan, saya juga berharap , siapapun kita di NTB yang menjadi pemimpin yang diberikan kewenangan, gunakanlah kewenangan tersebut dengan penuh tanggung jawab dan arif serta tidak sewenang-wenang mengeluarkan kebijakan, yang pada akhirnya masyarakat yang dikorbankan,” tutupnya. (Ari)

1 komentar

  1. ini kebijakn tepat.karena byk thl yg diangkat dekat dekat pilkada.klu kita mau jujur ratusan kepdis terbit jelng pilkada dan kebijakn ink zolim.komen anggota dewan inj karena diakukan rezimnya dulu

Komentar ditutup.