Bupati Lombok Timur, HM Sukiman Azmy kembali merotasi beberapa pejabat eselon ll dan lll, dengan alasan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah jelang sisa massa jabatan pada Rabu (13/04/2022).
LOMBOK TIMUR, Corongrakyat.co.id- Adapun pejabat eselon ll yang dilantik oleh Bupati Sukiman pada jabatan baru adalah, Izzuddin dilantik menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) yang sebelumnya melantik Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Dewanto Hadi dilantik menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Dikbud, dan Mugni dilantik menjadi Kepala BKPSDM yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pariwisata.
Sementara itu, terdapat beberapa pejabat eselon lll yang menempati jabatan baru, yakni Husnul Basri sebagai Sekretaris DPMPTSP,
As’ad dilantik jadi Sekretaris BKPSDM, Yulian Ogi Sulistianto dilantik jadi Sekdis Dikbud.
Kemudian, Mustawan menempati jabatan Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian,
Zuhur, Kepada Bidang Persandian pada Dinas Kominfo, Mirza Sopian sebagai Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian, Muhur menjabat Kepala Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi pada Dinas Perdagangan, Abdul Hadi menjabat Sekcam Selong dan Agus Alwi Sekcam Wanasaba
Untuk eselon IV atau jabatan administrator, beberapa pejabat yang dilantik adalah Najamudin, Lurah Kelayu Jorong, Ahmad Mustofa, Kasi Trantib Kecamatan Labuhan Haji, Ziyad Wijaya Lurah Suryawagi, Asmayadi Kasi Trantib Kecamatan Wanasaba
Lalu Abdul Qodir Jailani, Kasi Trantib Kecamatan Keruak dan Masrul Kasi Trantib Kecamatan Jerowaru.
Dalam kata sambutannya, Bupati Sukiman menekankan kepada pejabat yang baru untuk memberikan kinerja terbaik, dan loyalitas kepada pimpinan, terlebih kepada Kepala Dinas Dikbud untuk meningkatkan kualitas IPM dengan menuntaskan persoalan pendidikan, seperti dapodik dan fasilitas pendidikan yang tak layak.
“IPM kita kurang optimal karena pendidikan, ada beberapa alasan karena sekolah kita banyak tidak layak lantaran dapodik tidak terisi. Saat ini kita selalu tau tidak layaknya sekolah kita itu dari NGO, bukan dari UPTD dan pengawas yang justru punya peran, dari itu pejabat baru harus menertibkan ini,” katanya.
Kemudian ditekankan juga kepada Kepala BKPSDM yang baru untuk segera merapikan semua hal, mengingat dalam waktu dekat Lombok Timur akan mendapat kuota PPPK, khususnya pada Dinas Dikbud dan Dinas Kesehatan.
“Saya minta kepada Kepala BKPSDM yang baru untuk merapikan kesiapan kita terhadap PPPK yang akan kita terima. Saya tidak mau lagi dengar ada oknum yang menari di atas penderitaan orang lain,” kata Bupati.
Dia juga mengatakan kepada Kepala DPMPTSP untuk melakukan koordinasi dengan pimpinan, jika terdapat izin yang kiranya berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari, seperti yang telah terjadi pada beberapa kasus yang lalu.
“Saya harap Kepala DPMPTSP yang baru untuk tidak lupa koordinasi kepada pimpinan terkait izin yang beresiko, tapi untuk yang lain silahkan terbitkan dengan cepat kepada masyarakat,” tekan bupati. (Pin)
