Lombok Timur. corongrakyat.co.id – Bupati Lombok Timur Dr. H. Ali Bin Dachlan SH sering dan berkali-kali menyebut bahwa penambahan Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) telah membebani anggaran tidak langsung daerah, bahkan hampir 60 persenAPBD Kabupaten L:ombok Timur terserap pada Belanja Pegawai.
Tingginya biaya belanja pegawai di daerah” Patuh Karya” ini tidak berbanding lurus dengan tingkat produktivitas pegawainya, sehingga persoalan ini akan terus merugikan rakyat.
“ Bila belanja langsung kurang dari 60 persen, maka daerah itu dikategorikan gagal dalam membangun,” tegas bupati pada acara penyerahan SK kenaikan pangkat dan CPNS di Pendopo bupati.( Senin, 16/03/2015 ) Kemarin.
Saat ini lanjut mantan pegiat LSM Pertama di NTB ini, Pemerintah telah berhasil menggalakkan reformasi hukum, peradilan dan pertanian, namun dari sekian sektor yang berhasil di reformasi, hanya sektor reformasi biriokrasilah pemerintah gagal melakukannya, dengan ditandai semakin tingginya angka belanja pegawai disetiap daerah, kecuali hanya beberapa daerah yang telah berhasil seperti Provinsi DKI.
“ Kalau Kepala BKD berdoa semoga tahun depan ada formasi CPNS, justru saya berdoa semoga tidak ada. Ya Karena gaji mereka daerah semua yang tanggung,” tegas bupati.
Selama ini Lanjut bupati, cara BKD menghitung formasi CPNS dianggap keliru. Mestinya usulan formasi CPNS dihitung dengan berapa banyak PNS yang pensiun, kemudian apakah perlu diusulkan penggantinya, bukan kemudian dengan membuat formasi yang menambah jumlah PNS di daerah, cara menghitung ini menurutnya bisa membuat jebol APBD Lotim.
Pada kesempatan itu juga bupati meminta agar PNS hemat dalam menggunakan gajinya, mereka juga diminta tidak cepat- cepat merubah pola hidupnya, “ ini terkadang melebihi pola hidup seorang pengusaha swasta,” ujar Ali BD panggilan akrab sang pendobrak ini.(cr-one)
