JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Anggota DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menyampaikan dukungannya terhadap peluncuran Jimly Award, sebuah inisiatif dari Jimly School of Law and Government untuk memberikan apresiasi kepada individu maupun kelompok yang gigih membela prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi.
Dalam sambutannya sebagai keynote speaker di acara Kick Off Jimly Award yang digelar Kamis (17/4), Bamsoet menekankan bahwa perbaikan bangsa tidak bisa dilepaskan dari reformasi di tubuh partai politik. Ia menyebut partai politik sebagai “hulu demokrasi” yang menentukan kualitas penyelenggaraan negara, dari proses pemilu hingga seleksi pejabat publik.
“Demokrasi kita tak bisa kuat jika fondasinya rapuh. Dan fondasi itu adalah partai politik. Jika partainya sehat, kuat, dan berintegritas, maka hasilnya pun akan tercermin dalam kehidupan berbangsa yang lebih baik,” kata Bamsoet.
Ia menyoroti peran besar partai politik dalam berbagai aspek ketatanegaraan, termasuk pencalonan presiden dan wakil presiden, seleksi pejabat lembaga tinggi negara, hingga proses uji kelayakan terhadap Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung. Karena itu, ia menilai perbaikan internal partai bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.
Lebih lanjut, Bamsoet menyampaikan keprihatinannya terhadap menurunnya kualitas demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia. Merujuk pada data Economist Intelligence Unit (EIU), Indeks Demokrasi Indonesia berada di angka 6,44 pada tahun 2024, menempatkan Indonesia dalam kategori “flawed democracy” atau demokrasi yang cacat. Amnesty International pun mencatat masih banyaknya pelanggaran hak sipil yang belum terselesaikan.
Dalam konteks inilah, menurut Bamsoet, kehadiran Jimly Award menjadi sangat relevan. Selain sebagai bentuk apresiasi, penghargaan ini juga menjadi pengingat bagi bangsa bahwa perjuangan menegakkan konstitusi dan keadilan harus terus dijaga, bahkan ketika jalannya tidak mudah.
“Jimly Award menghidupkan kembali semangat untuk menegakkan demokrasi yang bermartabat. Ia mengingatkan kita bahwa demokrasi bukan sekadar pemilu dan kekuasaan mayoritas, tapi tentang membangun masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadaban,” tegas mantan Ketua DPR RI itu.
Ia juga mengajak semua elemen bangsa—dari sekolah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, hingga media—untuk ikut terlibat dalam menyemai nilai-nilai demokrasi dan konstitusi. Menurutnya, perubahan tidak hanya dimulai dari elit, tapi juga harus tumbuh dari kesadaran kolektif masyarakat.
“Lewat Jimly Award, kita diberi harapan bahwa perjuangan menegakkan hukum dan keadilan bukan perjuangan yang sia-sia. Ini adalah tonggak penting dalam menjaga nyala demokrasi agar terus menyala, terutama di tengah situasi politik yang kerap tidak menentu,” pungkasnya.
Acara peluncuran Jimly Award turut dihadiri oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Prof. Jimly Asshiddiqie selaku pendiri Jimly School of Law and Government, serta sejumlah tokoh akademik dan masyarakat sipil dari berbagai daerah.
