Lombok Timur —Aksi demonstrasi yang digelar oleh aliansi Cipayung Plus Kabupaten Lombok Timur(1/9)di depan gedung DPRD Lotim berujung pada gelombang kecaman. Bukan karena substansi tuntutan yang disuarakan, melainkan karena tindakan tidak etis dari Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Lombok Timur yang membagi-bagikan nasi bungkus di halaman gedung saat massa aksi masih berlangsung.
Tindakan tersebut langsung menuai reaksi keras dari berbagai pihak, terutama dari barisan massa aksi yang tergabung dalam Cipayung Plus, aliansi yang terdiri dari sejumlah organisasi kemahasiswaan seperti HMI MPO Cabang Lotim, PMII Cabang Lotim, HMI Cabag Selong, GMNI, IMM, Ek LMND, KAMMI Lotim, HIMMAH NW dan HIMMAH NWDI, Mereka menilai tindakan Sekwan tersebut sebagai bentuk pelecehan terhadap semangat perjuangan mahasiswa dan upaya nyata untuk membungkam suara kritis rakyat.
“Kami sangat mengecam tindakan sewenang-wenang dan tidak beretika dari Sekwan DPRD Lotim. Ini bukan sekadar pembagian nasi, ini simbol penghinaan terhadap perjuangan dan idealisme kami,” tegas salah satu orator aksi.
Aliansi mahasiswa menyebut, aksi yang digelar membawa isu-isu penting dan menyuarakan keresahan publik, namun justru dibalas dengan sikap yang tidak pantas dari seorang pejabat publik. Pembagian nasi bungkus di tengah aksi disebut sebagai upaya melemahkan semangat demonstran dan mengalihkan fokus isu yang sedang diperjuangkan.
“Ada cara yang lebih beretika jika memang ingin menunjukkan empati atau sikap terbuka terhadap aksi. Tapi ini justru memperlihatkan betapa rendahnya penghargaan mereka terhadap aspirasi rakyat,” ujar perwakilan Cipayung Plus lainnya.
Kecaman juga datang dari pengamat sosial dan aktivis lokal yang menilai tindakan tersebut sebagai preseden buruk dalam kehidupan demokrasi lokal. Seorang akademisi dari salah satu perguruan tinggi di NTB menyebut, tindakan Sekwan tidak hanya mencoreng institusi DPRD, tapi juga bisa dilihat sebagai bentuk manipulasi psikologis terhadap massa aksi.
“Pemberian makanan di tengah aksi bukan tindakan netral. Ini manipulatif dan bisa ditafsirkan sebagai strategi pembungkaman halus. Hal seperti ini harus dihentikan,” ungkapnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Sekwan DPRD Lombok Timur belum memberikan keterangan resmi atas kontroversi yang terjadi. Sementara itu, Cipayung Plus menegaskan akan terus mengawal isu yang mereka bawa dan tidak akan terprovokasi oleh tindakan-tindakan yang melecehkan nilai-nilai demokrasi.||Asrori CR
