oleh

Anggap Panitia Pilkades Tidak Transparan, DPMD Sarankan Belasan Warga Kotaraja Gugat ke PTUN

banner 300500

Nilai panitia Pilkades Kotaraja tidak transparan, belasan warga Desa Kotaraja datangi DPMD Lotim guna melayangkan aduan. Atas hal itu DPMD Lotim mempersilakan dilakukan gugatan ke PTUN, agar kondusifitas terjaga dan tahapan Pilkades di desa tetap berjalan.

LOMBOK TIMUR, Corongrakyat.co.id- Belasan masyarakat dari Forum Peduli Masyarakat Kotaraja, Kecamatan Sikur, datangi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lombok Timur. Kedatangan warga tersebut untuk mengadukan pihak Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Kotaraja, yang dianggap tidak transparan dalam memberikan data. Bahkan panitia Pilkades tersebut dinilai merahasiakan data yang seharusnya diketahui oleh masyarakat luas.

“Bentuk dan dasar penilaian bakal calon Pilkades Kotaraja tidak disampaikan secara terbuka kepada semua bakal calon,” tulis Lalu Anggi Hardiwianto selaku Ketua Forum Peduli Masyarakat Kotaraja dalam selebaran kertas gugatannya, Kamis (10/06/21)

Dia menceritakan pada tahap pleno Pilkades Kotaraja, di saat tahapan seleksi, dirinya menuding pihak panitia tidak menggunakan data. Parahnya lagi, ia menganggap data penilaian dan pendataan validasi syarat akan kecurangan.

Bahkan, dia membeberkan kalau salah satu bakal calon yang dinyatakan lulus ujian justru terindikasi memanipulasi data.

“Bakal calon yang sudah terindikasi memanipulasi data atau perekrutan aparatur desa, yang sudah dibuktikan dengan hasil pemerikasaan inspektorat yang notabenenya sebagai lembaga pemerintah,” sambung Anggi.

Menanggapi masyarakat Kotaraja tersebut, Kepala Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa pada Dinas PMD Lotim, Lukman Nul Hakim menerangkan, pada dasarnya seluruh tahapan proses untuk Pilkades tahun ini sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Pegangan kita jelas yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Desa dan turunannya, dan kita di Lotim ini, dasar kita adalah Perda Nomor 4 perubahan atas Perda Nomor 2 dan secara teknis itu diatur dalam Perbup Nomor 15 dan perubahannya pada Perbup Nomor 5 tahun 2021,” detailnya.

Adapun terkait dengan aduan dari masyarakat yang menilai panitia tidak transparan itu, Lukman belum bisa mengambil kesimpulan. Pasalnya, informasi yang disampaikan oleh masyarakat dinilai belum utuh. Artinya belum ada kelengkapan informasi dari pihak panitia Pilkades Kotaraja.

“Ranahnya itu panitia desa, kita tidak bisa intervensi. Maka dari itu, kita harus melihat persoalan ini secara utuh,” tegasnya.

Dia juga menyampaikan, terkait temuan Inspektorat kepada salah satu bakal calon, itu merupakan ranahnya Inspektorat. Tidak bisa kemudian pihak panitia ikut andil pada permasalahan tersebut.

Dari itu atas ketidakpuasan yang dialami, Lukman mempersilakan aliansi itu untuk melayangkan gugatan ke PTUN, agar didapat putusan pengadilan agar tidak terjadi kekisruhan dalam jalannya Pilkades di desa itu.

“Tadi sepakat sebagai solusi, kita persilakan gugat Panitia Pilkades ke PTUN. Kita dulu punya contoh kasus, seperti Desa Tebaban. Gugatan salah satu Bakal Calon diterima, jadi Pilkadesnya kita jadwal ulang. Artinya semua tetap berjalan dan tetap terjaga kondusifitas, itu yang paling utama,” beber dia.

Pada perhelatan Pilkades tahun 2021 ini, terdapat sembilan orang bakal bakal calon Kepala Desa Kotaraja. Diketahui menurut aturan, calon Kades maksimal 5 orang. Artinya 4 bakal calon harus tersingkir dari pesta Pilkades Kotaraja berdasarkan hasil tes seleksi akademik yang telah dilakukan.

Sampai dengan berita ini diturunkan, ketua panitia Pilkades Kotaraja belum bisa dikonfirmasi. (Cr-Pin)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA TERKAIT