Woro, 10 April 2025 – Aksi demonstrasi yang digelar oleh Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Desa Woro di depan Kantor Pemerintah Desa Woro berujung ricuh setelah terjadi tindakan anarkis yang dilakukan oleh oknum masyarakat yang diduga pro pemerintah desa. Aksi yang berlangsung sejak pagi ini awalnya berjalan damai, namun berubah menjadi kericuhan akibat adanya intimidasi dan kontak fisik terhadap massa aksi.
Aksi unjuk rasa ini dilatarbelakangi oleh dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Woro. Selain itu, demonstrasi juga merupakan bentuk penolakan terhadap dugaan intervensi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam proses hukum yang sedang berjalan terhadap kepala desa.
Dalam orasinya, massa aksi menuntut klarifikasi dari Kepala Desa Woro dalam kurun waktu 2×24 jam pasca penandatanganan kesepakatan bersama. Tuntutan ini juga mencakup protes terhadap dugaan adanya pembagian yang tidak adil dalam penyaluran Bantuan Cadangan Pangan Beras (CPB) pada tahun 2023-2024.
Massa aksi juga menyuarakan kekecewaannya atas tidak transparannya Pemerintah Desa Woro dalam pengelolaan informasi publik. Mereka menuntut agar pihak desa segera memberikan akses terhadap dokumen penting seperti RPJMDes, RKPDes, LPPD, dan LPJ Kepala Desa dari tahun 2020 hingga 2024. Sayangnya, seluruh tuntutan tersebut tidak mendapat respons dari pihak desa.
Kericuhan terjadi ketika oknum masyarakat pro pemerintah melakukan tindakan provokatif dan anarkis terhadap para peserta aksi. Tindakan tersebut tidak hanya berupa intimidasi verbal, tetapi juga telah mencapai kekerasan fisik. Ironisnya, aparat keamanan gabungan dari kepolisian dan TNI yang seharusnya menjaga netralitas tidak mampu meredam aksi kekerasan tersebut. Bahkan, pihak kepolisian justru terlihat mengamankan massa aksi, bukan pelaku anarkis.
Hingga berita ini diturunkan, situasi di sekitar Kantor Desa Woro masih tegang. Massa aksi menyatakan akan terus mengawal proses hukum dan tuntutan mereka, serta mengecam keras tindakan represif yang mereka alami. Mereka juga mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak adil dan profesional dalam menangani kasus ini.|| Team CR
