LOMBOK TIMUR – Eskalasi polemik di internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur kian memanas. Kasus dugaan pesta minuman keras (miras) yang melibatkan oknum anggota DPRD berinisial YS kini berbuntut panjang dan menyeret integritas Badan Kehormatan (BK) selaku lembaga penegak kode etik legislatif.
Ketua Umum HMI Cabang Lombok Timur, Agamawan Salam, menyayangkan sikap Ketua BK DPRD Lombok Timur, Ahyar Rosyidi, yang dinilai pasif dan terkesan pasang badan melindungi oknum YS. Publik menduga kuat adanya benturan kepentingan (conflict of interest) dan solidaritas kelompok yang keliru, mengingat keduanya bernaung di bawah partai politik yang sama, yakni Partai Perindo.
“Sangat disayangkan, Badan Kehormatan yang seharusnya berdiri di garda terdepan untuk menjaga kemuliaan sanksi etik dan moral institusi, justru mempertontonkan keberpihakan. Sikap melindungi sejawat satu partai ini telah mencederai rasa keadilan publik dan meruntuhkan objektivitas fungsi pengawasan legislatif,” tegas Agamawan Salam dalam rilis resminya.
Gelombang kecaman publik semakin tidak terbendung setelah Ketua BK sendiri kini disorot atas dugaan keterlibatan dalam tindakan pelecehan verbal. HMI menilai, rentetan perilaku amoral tersebut merupakan tindakan yang sangat memalukan dan secara nyata telah mencoreng nama baik serta marwah DPRD Kabbupaten Lombok Timur sebagai lembaga negara yang terhormat.
Buntut dari krisis moral dan mandegnya penegakan etik ini, HMI Cabang Lombok Timur secara kelembagaan mempertanyakan mekanisme pengangkatan serta penetapan unsur pimpinan Badan Kehormatan DPRD Lombok Timur. HMI menduga kuat bahwa proses pengisian posisi di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) tersebut berjalan amburadul dan mengabaikan aturan hukum yang berlaku.
“Bagaimana mungkin fungsi penegakan kode etik dapat berjalan dengan objektif dan berwibawa jika proses rekrutmen internalnya diduga amburadul dan tidak sesuai aturan? Pengisian jabatan BK seharusnya mengedepankan rekam jejak moral dan kepatuhan regulasi, bukan sekadar akomodasi kepentingan politik praktis. Kondisi ini membuktikan adanya kelemahan sistemik dalam tata kelola DPRD Lotim,” lanjut Agamawan.
HMI Lombok Timur menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas demi memastikan nilai-nilai moralitas dan supremasi aturan tetap tegak di bumi penegak hukum Lombok Timur.(CR)
