Lombok Timur – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lombok Timur yang tergabung dalam Aliansi Peduli Pariwisata menyatakan ketidakpuasannya terhadap jawaban Bupati Lombok Timur terkait tuntutan pencopotan Kepala Dinas Pariwisata beserta Staf Khusus Pariwisata. Sikap tersebut disampaikan usai pertemuan dan penyampaian aspirasi yang dinilai tidak memberikan kepastian dan solusi konkret.
Ketua Umum HMI Cabang Lombok Timur. Agamawan Salam, menegaskan bahwa jawaban yang disampaikan Bupati bersifat normatif dan terkesan menghindari substansi tuntutan massa aksi. Menurutnya, tuntutan pencopotan Kadis Pariwisata dan Staf Khusus Pariwisata bukan tanpa dasar, melainkan berangkat dari berbagai persoalan tata kelola pariwisata yang dinilai amburadul serta tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.
“HMI bersama Aliansi Peduli Pariwisata menilai Bupati belum menunjukkan komitmen tegas dalam menyikapi tuntutan kami. Jawaban yang disampaikan belum menjawab keresahan publik dan tidak menyentuh akar persoalan,” tegasnya.
Ia menambahkan, apabila tuntutan tersebut tidak segera direalisasikan dalam waktu dekat, maka HMI Cabang Lombok Timur menyatakan sikap siap untuk kembali turun ke jalan dalam aksi lanjutan atau aksi jilid III sebagai bentuk pengawalan terhadap tuntutan rakyat.
“Aksi jilid III adalah opsi yang tidak bisa kami hindari jika pemerintah daerah terus mengabaikan tuntutan ini. Kami akan terus mengawal sampai ada keputusan tegas terkait pencopotan Kadis Pariwisata dan Staf Khusus Pariwisata,” lanjutnya.
HMI Cabang Lombok Timur juga mengajak seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, dan pemuda untuk tetap turut mengawasi jalannya pemerintahan, khususnya dalam sektor pariwisata yang memiliki peran strategis bagi pembangunan daerah Lombok Timur.
Iya juga menegaskan bahwa gerakan ini murni demi perbaikan tata kelola pariwisata yang transparan, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, bukan kepentingan kelompok tertentu.||Bilhadi
