Setelah Dilantik, Para Pjs Kades Diminta Sukseskan Pemilu dan Rajin Konsultasi

LOMBOK TIMUR, Corongrakyat.co.id – Tidak kurang sebanyak 90 penjabat sementara (Pjs) kepala desa di Lombok Timur dilantik dan diambil sumpahnya oleh Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur, Drs. HM. Juaini Taofik, M.AP di Balroom Kantor Bupati. Senin (12/02/2024).

Para Pjs kepala desa itu bakal menjabat paling lama satu tahun, sampai adanya kepala desa definitif hasil dari pemilihan kepala desa (Pilkades). “Tugas dari Pjs kepala desa adalah memastikan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat desa berjalan dengan baik,” kata Taofik dalam sambutannya.

Lebih jauh, Taofik menekankan kepada semua Pjs kepala desa untuk mensukseskan jalannya pemilihan umum (Pemilu) dengan menggandeng semua pihak di tingkat desa tanpa terkecuali.

“Jangan dulu urus APBDes, sukseskan Pemilu 2024 ini. Kerahkan potensi dan bukan untuk memilih salah satu peserta Pemilu. Ukurannya berapa jumlah partisipasi masyarakat di Pemilu akan kami evaluasi,” tegasnya.

Lebih jauh disampaikan Taofik, sebagai ukuran, pada Pemilu tahun 2019 lalu, tingkat partispasi masyarakat 80,1 persen. Diharapkan pada Pemilu 2024 ini angka partisipasi masyarakat dapat meningkat di tengah musim penghujan.

“Lombok Timur adalah daerah yang paling banyak pemilihnya dari 10 kabupaten/kota di NTB atau sekitar 25,4 persen lebih dari jumlah DPT, atau sekitar 985.365 jiwa dengan 4.010 TPS,” ungkapnya.

Lebih jauh, dia meminta Pjs kepala desa untuk memastikan kelancaran segala kebutuhan logistik Pemilu di masing-masing wilayahnya, baik penggunaan fasilitas aset daerah untuk lokasi TPS, termasuk memanfaatkan gedung sekolah sebagai lokasi pemungutan suara.

“Ada sekitar 585 TPS berada di gedung sekolah dijadikan lokasi TPS. Tidak ada kepala sekolah yang menjadi aset daerah yang tidak mengizinkan gedung sekolah dijadikan lokasi TPS,” jelasnya.

Selanjutnya terkait dengan penggunaan anggaran, dia meminta Pjs kepala desa terus berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pihak kecamatan, Dinas PMD hingga Inspektorat Lombok Timur.

“Untuk tata kelola keuangan dan pemerintahan, utamakan akuntabilitas. Jadi sebelum menetapkan sebuah keputusan, jangan malas melakukan konsultasi, karena setiap tiga bulan kami akan lakukan evaluasi,” tandasnya. (**)