Kali ini masyarakat Dusun Ambengan Labuhan Haji Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur mulai mengharapkan bupati Kabupaten Lombok Timur HM Ali Bin Dachlan SH untuk dapat turun langsung kemasyarakat guna melihat dengan jelas kondisi ekonomi masyarakat pesisir
Lombok Timur, corongrakyat.co.id – Menurut Amaq Ifan selaku pengurus usaha kreatif bersaudara pada wilayah pesisir Labuhan Haji menyampaikan, kami sangat berharap kepada bupati Lombok Timur agar mau melihat kondisi warganya, mengingat saat ini persoalan yang tengah dihadapi oleh masyarakat pesisir sangatlah komplek, semua persoalan tersebut tentunya dipicu oleh rendahnya akan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada masyarakat pesisir .
“Kendati demikian dalam persoalan ini masyarakat tidak bisa kita persalahkan kata Amaq Ipan. Akan tetapi pemerintahlah yang seharusnya bertanggungjawab atas semua itu untuk dapat mengentaskannya melalui program-program unggulan pro rakyatnya”, terang amaq Ifan.
Selain itu, masyarakat juga dalam hal ini tidak saja menuntut pemerintah kedepan untuk dapat terus meningkatkan kualitas SDM masyarakat pesisir, akan tetapi pemerintah juga sangat diharapkan oleh masyarakat untuk dapat dengan serius memperhatikan masyarakat yang ada
pada wilayah pesisir ini.
Aq Ifan juga menuturkan bahwa sebelum Ali BD menjabat kembali sebagai bupati di kabupaten lombok timur, wilayah pesisir Labuhan Haji bisa dikatakan selama 5 tahun yang lalu terlepas dari segala bentuk perhatian pemerintah, selama 5 tahun tersebut satupun di wilayah Labuhan Haji tidak terdapat pembangunan yang berarti yang telah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya.
Begitu juga dibeberkan oleh Ipan, Kendati selama ini pada wilayah pesisir Labuhan Haji telah dibangun dermaga dengan biaya pembangunan berpuluh-puluh milyar oleh pemerintah, akan tetapi keberadaan dermaga tersebut sampai dengan saat ini belum mampu membuka
lapangan pekerjaan secara menyeluruh bagi masyarakat yang ada di kabupaten dan khususnya bagi masyarakat sekitar.
Bupati Lotim Ali BD juga diminta oleh masyarakat pesisir untuk dapat menegur dengan tegas stake holder yang ada dibawah, termasuk pejabat kecamatan dan kepala desa agar kedepannya benar-benar mampu menjalankan program pemerintah, karena bagaimanapun juga selama ini, masyarakat pesisir mulai mengeluhkan kinerja kedua pejabat tersebut yang seolah-olah tidak mau tahu akan persoalan yang tengah dihadapi oleh masyarakat. (Ar)
