JAKARTA — Ketua Umum Pusat Informasi dan Jaringan Aksi Reformasi 1998 (PIJAR 98), Sulaiman Haikal, menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset hingga disetujui menjadi undang-undang.
Haikal menilai, pengesahan regulasi tersebut merupakan bagian penting dari pemenuhan cita-cita Reformasi 1998. Menurutnya, perjuangan reformasi tidak sebatas pergantian kekuasaan, tetapi juga membangun Indonesia yang demokratis, berkeadilan, transparan, serta terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Ia berpandangan bahwa salah satu cita-cita utama Reformasi adalah memastikan kekayaan negara tidak terus-menerus dirampas oleh kepentingan pribadi maupun kelompok melalui praktik korupsi.
Menurut Haikal, keberadaan UU Perampasan Aset menjadi instrumen penting agar negara memiliki kemampuan menelusuri kekayaan yang berasal dari tindak pidana, melakukan perampasan melalui mekanisme hukum yang sah, serta mengembalikannya untuk kepentingan masyarakat.
Selama ini, penegakan hukum menghadapi persoalan ketika kekayaan hasil tindak pidana disembunyikan, dialihkan, atau disamarkan. Kondisi tersebut menyebabkan hukuman terhadap pelaku tidak selalu berbanding lurus dengan keberhasilan negara memulihkan aset hasil kejahatan.
Apresiasi terhadap komitmen dasco
Haikal secara khusus menyoroti komitmen Sufmi Dasco Ahmad yang sebelumnya berulang kali menyampaikan target penyelesaian RUU Perampasan Aset sebelum Desember 2026.
Pada 27 Agustus 2026, Dasco bahkan menyampaikan tenggat penyelesaian paling lambat 15 Desember 2026.
Target tersebut kemudian tercapai lebih cepat. Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada Rabu, 18 November 2026. Selanjutnya, pada Kamis, 19 November 2026, Rapat Paripurna ke-13 DPR RI menyetujui RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.
Pengesahan ini menandai berakhirnya penantian panjang masyarakat terhadap regulasi yang telah bergulir sejak 2008.
Haikal menilai Dasco bersama pimpinan dan anggota DPR, pemerintah, serta seluruh pihak yang terlibat telah mengambil bagian dalam proses politik yang mengantarkan regulasi tersebut hingga disahkan.
Di sisi lain, Haikal turut menyinggung berbagai tuduhan yang belakangan menyeret nama Dasco, mulai dari dugaan keterlibatan judi online, penyebaran data pribadi atau doxing, hingga intimidasi terhadap lawan politik.
Dalam pemberitaan Holopis, Dasco disebut telah membantah tuduhan tersebut melalui akun Instagram resminya pada 18 November 2026. Ia meminta agar persoalan diperiksa berdasarkan fakta dan hukum serta menyatakan akan berkonsultasi dengan kuasa hukumnya.
Waspadai ancaman corruptors fight back
Haikal mengingatkan bahwa dinamika politik di sekitar pengesahan UU Perampasan Aset perlu dicermati secara serius. Ia mengangkat kemungkinan munculnya fenomena corruptors fight back, yaitu perlawanan balik dari pihak-pihak yang merasa kepentingannya terancam oleh agenda pemberantasan korupsi.
Menurutnya, masyarakat perlu kritis terhadap berbagai dinamika yang berpotensi mengganggu agenda pemberantasan korupsi, termasuk kemungkinan upaya membangun pertentangan politik dengan membenturkan Dasco dan Presiden Prabowo Subianto.
Haikal menilai, apabila upaya semacam itu benar terjadi, dampaknya dapat mengganggu konsolidasi politik dan komitmen bersama dalam menjalankan agenda pemberantasan korupsi.
Meski demikian, berbagai dugaan mengenai operasi politik maupun keterlibatan kelompok tertentu tetap harus diuji berdasarkan fakta dan bukti. Kritik terhadap pejabat publik juga harus ditempatkan dalam kerangka kebebasan berpendapat dan tanggung jawab hukum.

