oleh

SK Pemberhentian Kades Banjarsari Masih di Meja Bupati, Pjs Dari Unsur PNS

banner 300500

Usai menyatakan pengunduran diri oknum Kades Banjarsari dari jabatannya, ternyata tidak berhenti pada tahap itu. Saat ini SK pemberhentian belum diputuskan oleh Bupati Lotim, jika nantinya SK itu telah keluar, maka bupati langsung akan menunjuk Pjs Kades berdasarkan usulan BPD dan Pjs Kades, yang selanjutnya akan membentuk panitia PAW untuk menentukan Kades definitif.

LOMBOK TIMUR, Corongrakyat.co.id- Protes masyarakat Desa Banjarsari, Kecamatan Labuhan Haji yang berlanjut dengan aksi unjuk rasa menuntut kepala desa (Kades) yang diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mengundurkan diri yang kemudian diketahui bersama oknum Kades inisal Z itu mengundurkan diri dari jabatannya, saat ini masih terus berproses.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lombok Timur (Lotim), M. Hairi yang dikonfirmasi terkait hal itu menyatakan kasus itu bermula dari tindakan oknum itu yang diduga tidak mencairkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ada di desa tersebut, sehingga terjadi protes dari masyarakat.

“Kaitan dengan Desa Banjarsari Kecamatan Labuhan Haji diindikasikan dana BLT untuk KPM di desanya tidak diberikan, konon dipinjam pakai untuk keperluan yang lain,” katanya di ruang kerja, Jum’at (05/02/2021).

Unjuk rasa menuntut oknum Kades terjadi, kata Hairi karena sebelumnya sudah ada kesepakatan antara masyarakat dengan oknum Kades untuk dilakukan pengembalian dana BLT kepada KPM, tapi sampai dengan tanggal yang disepakati (29/01), oknum Kades itu ternyata tidak melakukan apa yang disepakati, sehingga terjadi unjuk rasa.

“Kepala desa berjanji mengembalikan dana yang katanya dipinjam pakai itu sejumlah Rp 189 juta pada tanggal 29 Januari, kalau tidak mampu dia menyatakan siap mengundurkan diri. Karena tidak sanggup mengembalikan itu pada tanggal 29, maka masyarakat turun ramai-ramai mendesak dia mundur, lalu Kades itu membuat berita acara pengunduran diri,” jelasnya.

Hairi mengaku, pihaknya tetap mengarahkan secara legal formal dalam berita acara pengunduran diri oknum Kades itu, yang kemudian ditindaklanjuti oleh BPD untuk dimusyawarahkan, yang selanjutnya nanti akan berakhir di meja bupati.

“Dia memang yang membuat sendiri di atas meterai 6000, lalu diserahkan ke BPD. BPD kemudian mencari jalan cepat, BPD memusyawarahkan itu berdasarkan berita acara, disampaikan ke camat, dan pak camat nanti mengeluarkan rekomendasi, lalu nanti Bupati mengeluarkan SK pemberhentian,” paparnya.

Setelah SK pemberhentian dikeluarkan oleh bupati, maka proses berikutnya adalah penunjukan Penjabat Sementara (Pjs) yang merupakan usulan dari BPD atas dasar musyawarah, di mana Pjs dengan BPD nantinya bertugas untuk menyiapkan panitia Pergantian Antar Waktu (PAW) kepala desa definitif.

“Jika nanti sudah keluar SK pemberhentian dari bupati, maka langsung Pjs-nya diusulkan oleh BPD dari unsur PNS, untuk nantinya menjabat sampai kemudian nanti dilakukan pemilihan kepala desa,” tuturnya.

Ia juga menegaskan, terkait dengan kapan waktu pelaksanaan PAW jabatan Kades, murni merupakan kesiapan dari BPD dan Pjs Kades dalam pembentukan panitia.

“Untuk pelaksanaan PAW itu kesiapan dari panitia yang dibentuk oleh BPD dan Pjs,” tutupnya. (Cr-Pin).

BERITA TERKAIT