Oleh : Moh Fihiruddin ( Pimpus Pemuda Nahdlatul Wathan )
Terkait proses seleksi nama-nama yang diusulkan Gubernur NTB TGH Zainul Majdi kepada Mendagri sebagai pilihan untuk salah satunya ditetapkan oleh Presiden sebagai Sekda NTB, hendaknya gubernur NTB menimbang hal sbb :
1. Konstelasi Lokal : Konvensi (semacam kesepakatan tak tertulis) bahwa bila gub asal Lombok dan Wagub asal Sumbawa maka kader Birokrat yang merepresentasikan etnis Bima dan Dompu yang memenuhi semua syarat peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui proses seleksi yang transparan, diusulkan untuk ditetapkan menjabat Sekda NTB…. Ini sudah berlangsung pada tiga periode terakhir gubernur NTB, terutama pada masa Pilkada langsung ini di mana etnis sasak Lombok kadernya menjabat gubernur dan etnis samawa Sumbawa kadernya menjabat Wagub. Mengakomodasi kader dari etnis Bima Dompu yang memenuhi syarat yang berlaku untuk menjabat Sekda NTB dalam mengakomodasi “representasi” etnik Bima Dompu dalam kepemimpinan NTB.
Gub-Wagub-Sekda NTB ysng memenuhi “keterwakilan” tiga etnis utama/muasal penduduk NTB itu menyimbolkan harmoni kerukunan dan kondusivitas penyelenggaraan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan serta kehidupan bermasyarakat di provinsi NTB
2.Konstelasi Nasional : PEMERINTAHAN LOKAL yang tidak merepresentasikan kelokalan secara proporsional tidak dapat dengan efektif menyumbang kepada KEPENTINGAN NASIONAL (pembangunan nasional dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa), karena tersandera oleh krisis yang diciptakan oleh pemerintahan lokal itu sendiri, yaitu instabilitas akibat tidak proporsionalnya “keterwakilan” semua unsur lokal yang signifikan dan obyektif hidup pada realitas budaya setempat di dalam kepemimpinan pemerintahan local dimaksud.
