Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) NTB bekerjasama dengan Solidarity Center Jakarta menyelenggarakan workshop pendataan buruh migran dari tingkat Desa/Kelurahan. Kegiatan ini dilaksanakan di Lombok Timur bertempat di Aula Loka Latihan Kerja (LLK) Lombok Timur, Kamis (l3/10/2019).
LOMBOK TIMUR, Corongrakyat.co.id – Menurut Ketu DPW SBMI NTB, Usman, bahwa kegiatan tersebut melibatkan semua Kepala Desa yang berada di Dua wilayah kecamatan, yakni kecamatan Sakra Timur dan kecamatan Sukamulia. Hal itu semata-mata dihajatkan supaya para Kepala Desa mengetahui betapa pentingnya melakukan pendataan buruh migran atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) mulai dari tingkatan desa.
“Jika semua pemerintah desa sudah mendata buruh migrannya, maka secara nasional data buruh migran itu akurat, dan tidak akan ada lagi perbedaan data antara instansi pemerintah seperti yang terjadi hingga saat ini,” jelas ketua SBMI Nusa Tenggara Barat.
Dengan memiliki data buruh migrant, pemerintah desa juga tidak akan kesulitan dalam melindungi Masyarakatnya ketika ada persoalan didalam maupun luar negeri.
Dari awal persiapan menjadi Calon PMI, untuk mencegah terjadinya penipuan dan trafiking, untuk mepermudah menginditifikasi Mayarakatnya.
Terlebih lagi jika didukung dengan teknologi sistem informasi ketenagakerjaan yang bisa diupdate dari tingkatan Desa.
Diegaskannya, desa harus mengetahui Nama Perusahaan/PPTKIS yang boleh melakukan rekrutmen, dan identitas PPTKIS sponsor/calo,, alamat sponsor, nomor HP sponsor dan fotocopy KTP sponsor, termasuk SK dan surat tugas dari perusahaan tempat dia bekerja.
Usman berharap kegiatan ini mendukung pemerintah desa di dalam memberikan perlindungan terhadap warganya karena dengan sistem ini akan mengurangi penipuan bermodus penempatan buruh migran ke luar negeri.
Sementara, perwakilan Solidarity Center Jakarta, Wiliy Balabala mengatakan tujuan melakukan pendataan untuk memberikan perlindungan karena selama ini Desa/kelurahan hanya memberikan surat keterangan kepada masyarakat nya yang menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia untuk berkat ke luar negeri, Jadi ketika ada persoalan, aktivis buruh migran dari tingkatan desa atau dari pemerintah desa itu sendiri itu bisa meminta pertanggungjawaban kepada perekrut lapangan ataupun perusahaan penyalur yang telah menempatkannya ke luar negeri.
Dengan melakukan pendataan dari desa pemerintah desa juga memiliki data siapa saja yang melakukan rekruitmen.
Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur, Haji Supardi mengatakan, kegiatan ini sangat baik, dan pihaknya mendukung kegiatan tersebut karena ini baru pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Lombok Timur, beliau berharap agar diteruskan ke desa-desa/kelurahan yang lain diseluruh laombok timur tentang penting nya desa/kelurahan melakukan pendataan tersebut. (cr-01)
