Lombok Timur, Corong Rakyat – Dalam kegiatan Reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Lombok timur Dapil 1 Labuhan Haji yang berlangsung dikantor Desa Labuhan Haji pada Kamis (22/10/2015), sempat mendapatkan kritikan pedas dari Kadus Mandar Maezadin.
Dikatakan Maezadin, selama beberapa periode Daeng Paelori menjabat sebagai anggota DPRD di kabupaten Lombok Timur (Lotim), baru kali ini dirasakan berkenan mau menggelar reses secara formal di kantor desa Labuhan Haji dan dihadiri oleh masyarakat banyak seperti ini.
“Kegiatan reses secara formal seperti ini memang betul baru pertama kali ini digelar oleh Daeng Paelori di kantor Desa Labuhan Haji,” ungkap maezadin pada wartawan media ini usai menyampaikan aspirasinya dalam sesi tanya jawab.
Mendengar adanya kritikan pedas seperti itu, Daeng Paelori kemudian langsung memberikan penjelasan.
“Dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat. Saya bukan tumben melakukan reses, tapi tiap tahun kita melakukan reses di Desa Labuhan Haji ini secara dor tu dor, sudah banyak titik yang saya kunjungi, akan tetapi secara formal seperti ini saya akui memang tumben kita melakukannya. kendati demikian lanjut Daeng. jika itu permintaan masyarakat, kedepan kita akan gelar reses secara formal seperti ini lagi”, janjinya.
Disisi lain, dalam kesempatan tersebut, kritikan pedas juga sempat dilontari oleh Guru Samid, yang ditujukan kepada Anggota DPRD Daeng Paelori dan kepada Kepala Desa Labuhan Haji Saprudin, SE.
Dikatakan oleh Guru Samid, terhadap penggunaan anggaran Aspirasi dan ADD perlu dilakukan pengawasan serta sosialisasi yang serius agar peruntukannya tidak terjadi tumpang tindih, mana pembangunan yang seharusnya dikerjakan dari sumber dana ADD dan mana pembangunan yang seharusnya dikerjakan dari dana aspirasi dewan.
“Saya berharap kedepan kepada wakil rakyat DPRD Daeng Pelori dan Kepala Desa Labuhan Haji, terhadap penggunaan dana proyek dan dana aspirasi, dalam implementasinya dapat diperjelas, dimana dana aspirasi dikerjakan dan dimana dana ADD dikerjakan, jangan sampai karena kurangnya pengawasan dan sosialisasi yang dilakukan, kemudian pembangunan yang seharusnya dikerjakan dari dana aspirasi lalu kemudian masuk kedalam proyek yang dikerjakan dari dana ADD,”kritiknya.
Menjawab kritikan masyarakat seperti itu, Kepala Desa Labuhan Haji dan Daeng Paelori meyakini, kalau selama ini tidak pernah terjadi tumpang tindih anggaran ADD dengan aspirasi dewan seperti itu, terlebih dalam penggunaannya dana ini sangat diawasi dengan ketat jelasnya. (Ari)
