Lombok Timur — Dalam rangka refleksi satu tahun kepemimpinan Bupati Lombok Timur Haerul Warisin dan Wakil Bupati Edwin, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lombok Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Lombok Timur,(30/01).
Dalam aksinya, HMI menyoroti perjalanan satu tahun kepemimpinan pasangan Iron–Edwin yang dinilai belum menunjukkan perubahan signifikan bagi masyarakat Lombok Timur. Massa aksi menilai kinerja Pemerintah Daerah saat ini sangat memprihatinkan, sebab sejumlah program yang diluncurkan belum menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Koordinator aksi menyampaikan bahwa hingga memasuki satu tahun masa kepemimpinan, masih banyak persoalan mendasar yang belum terselesaikan dan justru terus berulang di tengah masyarakat.
“Mulai dari krisis obat dan lemahnya pelayanan di sektor kesehatan, dugaan korupsi fasilitas pendidikan, penyelewengan dana Baznas, hingga persoalan pengelolaan anggaran desa yang tak kunjung mereda. Semua ini menunjukkan lemahnya tata kelola pemerintahan daerah,” tegasnya dalam orasi.
Selain itu, HMI juga mengkritik kebijakan Pemda Lombok Timur yang dinilai lebih banyak melahirkan program-program populis tanpa dampak jangka panjang. Bantuan sosial dan bantuan UMKM yang beberapa kali dikucurkan pemerintah disebut hanya menjadi “pelipur lara” dan tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat.
Massa aksi bahkan menuding bahwa di balik program-program tersebut terdapat motif terselubung berupa pembagian kepentingan kepada tim sukses dan kelompok tertentu.
Tak hanya itu, HMI Cabang Lombok Timur juga menyesalkan sikap Bupati Lombok Timur yang dinilai tidak kooperatif terhadap aspirasi publik. Menurut mereka, dalam beberapa aksi unjuk rasa yang digelar, bupati tidak pernah hadir secara langsung untuk menemui massa aksi.
“Ini menunjukkan minimnya keberanian dan komitmen kepala daerah dalam membuka ruang dialog dengan rakyatnya sendiri. Seharusnya bupati hadir dan mendengar langsung jeritan masyarakat,” ujar salah satu orator.
Melalui aksi tersebut, HMI Cabang Lombok Timur mendesak Pemerintah Daerah agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan kinerja OPD, serta menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan pembangunan.||Ri CR
