oleh

Redistribusi Tanah Eks PT SKE Terancam Gagal, Sejauh Mana Langkah Pemda?

banner 300500

 

Pemda Lotim dan Kantor BPN Lotim siap melakukan redistribusi lahan eks PT. SKE. Hanya saja saat ini Pemda Lotim melalui Panitia Reforma Agraria tengah lakukan penjajakan kepada penggarap, untuk selanjutnya diklaim bakal diredistribusi secara adil, bagi para penggarap.

LOMBOK TIMUR, Corongrakyat.co.id- Polemik penguasaan tanah, (lahan garapan, red) oleh masyarakat pada lahan PT. Sembalun Karya Emas (SKE) yang luasnya hingga 270 hektar di Desa Sajang, Sembalun, Timba Gading dan Sembalun Lawang tampaknya akan segera ada jalan penyelesaian, sekalipun itu masih menunggu hasil penjajakan antara Pemda Lombok Timur dengan masyarakat penggarap.

Diterangkan oleh Sekretaris Daerah sekaligus Ketua Tim Persiapan Reformasi Agraria Lombok Timur, H.M. Juani Taofik, bahwa mekanisme penguasaan tanah oleh PT. SKE melalui proses pembebasan tanah pada masyarakat (jual beli, red) yang dibuktikan oleh kwitansi, sehingga diakui pihaknya mendapat kesulitan dalam melakukan reforma agraria total, karena secara keperdataan hak milik melekat pada PT. SKE.

“Berdasarkan dokumen yang kami pelajari, dulu PT. SKE ini membebaskan lahan dari warga, bukan tanah negara. Tapi perusahaan dengan masyarakat, berikut ada bukti foto dan kwitansinya,” kata Taofik (11/10/2021).

Atas dasar alas hak yang dapat dibuktikan secara perdata itu, diterangkan Taofik, PT. SKE mengajukan permohonan Hak Guna Usaha (HGU) kepada BPN. Namun berdasarkan rezim peraturan terbaru, bagi badan hukum (perusahaan, red) baru bisa diterbitkan dan atau diperpanjang izin HGU, apabila perusahaan itu melepas minimal 20 persen dari total luas lahan yang dikuasai, serta memberi tali asih kepada masyarakat penggarap yang menguasai secara fisik lahan yang tidak terurus (ditelantarkan, red).

“Secara otomatis perusahaan itu harus memberi tali asih, dan melepas minimal 20 persen dari luasan lahan yang dikuasai sebagai wujud reformasi agraria,” terang Taofik.

Diakui Taofik, setelah penjajakan pihaknya, dengan PT. SKE dan pihak terkait. PT. SKE pun bersedia melepas penguasaan tanah seluas 120 hektar, atau jika dipersentasikan sebesar 40 persen dari luas seluruhnya, dan menyatakan jika Pemda Lombok Timur bakal menyerahkan keseluruhan luas dari 40 persen (120 hektar, red) kepada masyarakat.

“Awalnya memang Pemda akan membuat fasilitas publik di sebagian tanah itu. Tapi Bupati mengatakan tegas, semuanya akan diberikan kepada masyarakat penggarap,” ucapnya.

Nyatanya, diakui oleh Taofik, saat ini Pemda Lombok Timur masih menunggu masyakarat penggarap (penguasa fisik, red) mau untuk menyerahkan bidang yang dikuasainya, untuk selanjutnya diredistribusi secara merata kepada masyarakat penggarap lainnya.

“Ada penggarap menguasai 2 hektar bahkan lebih. Sekarang kami ingin mengajak kepada masyarakat berfikir positif, daripada menguasai lahan yang luas tanpa status kepemilikan, lebih baik menguasai tanah status milik meski sedikit. Yang penting itu hak milik pribadi,” tegasnya.

Masih kata dia, di atas 270 hektar tanah milik PT. SKE, terdapat pemukiman 88 Kepala Keluarga, dengan jumlah masyarakat penggarap mencapai 600 jiwa. Sehingga nantinya 120 hektar itu akan dibagi 600 jiwa, dengan masing-masing penggarap mendapat 20 are.

“Tanah itu nanti akan diberikan SK Bupati. Itu nanti menjadi syarat permohonan sertifikat ke BPN. Dengan begitu, tentu tidak akan ada lagi konflik agraria. Sebab kita punya model, di Desa Bilok Petung, hal itu nyatanya menyelesaikan persoalan,” sebut dia.

Dari itu, ditegaskan olehnya, dari total 270 hektar yang melekat secara keperdataan pada PT. SKE, hanya 150 hektar yang akan dimohonkan izin HGU oleh perusahaan. “Praktis luas lahan yang akan dimohonkan mendapat HGU hanya 150 hektar,” tekan Taofik.

Terpisah, Kepala Kantor BPN Lombok Timur, I Nyoman Gde Giri dalam kesempatan wawancara dengan media ini menyatakan pihaknya dalam posisi menunggu proses redistribusi lahan eks PT. SKE kepada masyarakat, karena berdasarkan rapat yang diikutinya per tanggal (08/02) lalu, telah ada lampu hijau jika redistribusi siap untuk dilakukan kepada masyarakat penggarap.

“BPN menunggu kesepakatan Pemda dan masyarakat. Tapi tetap dengan prinsip clear and clean, baru kemudian kita usulkan ke BPN Pusat untuk redistribusi dan sertifikasi tanah,” tegasnya.

Dijelaskan lebih jauh oleh Nyoman Giri, jika masyarakat mengikuti terobosan (redistribusi, red), maka semua penggarap akan mendapat hak yang adil. Sebab dikatakannya, selain jaminan hak milik, masyarakat juga akan diberikan hak atas tanah berserta bangunan (pekarangan, red) khusus bagi yang bermukim di atas tanah eks PT. SKE, beserta lahan pertanian, dan bagi penggarap yang tidak bermukim di lokasi itu, akan dipastikan haknya atas lahan pertanian.

“Jadi prinsipnya, BPN dan Pemda hadir untuk memberikan kepastian hukum. Kita tunggu apakah masyarakat mau atau tidak dibagi-bagi, untuk keadilan di antara mereka,” cetusnya.

Terlepas dari persoalan yang terjadi hari ini. Dirinya pun mengakui jika proses permohonan HGU oleh perusahaan berlarut-larut, hingga akhirnya masyarakat masuk untuk menggarap lahan tersebut. “proses permohonannya berlarut-larut akhirnya masyarakat masuk,” katanya.

Diketahui sebelumnya, berdasarkan sumber media ini, PT. SKE mendapat izin HGU pertama kali pada masa orde baru, untuk 25 tahun pertama. Dari tahun 1889-2013 dengan luas izin 188,15 hektar. Pun ternyata PT. SKE mengkalim menguasai 555 hektar dengan alasan telah memberikan tali asih kepada masyarakat.

Pada dekade tahun 90-a PT. SKE sempat melakukan uji coba penanaman bawang putih, seluas 20 hektar, tapi gagal karena terkendala ketersediaan air. Semenjak gagal panen itu, PT. SKE diakui menelantarkan tanahnya, sehingga pengelolaan HGU-nya sempat berpindah kepada PT. Sampoerna Agro, yang kemudian beralih penguasaan kepada anak perusahaannya PT. Agrindo Nusantara. (Pin)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *