KLU, Corong Rakyat– Pemkab Lombok Utara menggelar rapat pimpinan kepala SKPD Selasa(12/01/2016) kemarin. Dalam rapat kali ini lebih banyak membahas realisasi penggunaan anggaran serta realisasi fisik tahun anggaran 2015 yang bertempat diaula Kantor Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) kemarin.
Dalam rapat kali ini ada dua SKPD mendapat sorotan tajam atas kinerja pada tahun 2015 lalu, dua SKPD tersebut diantaranya Dinas Kesehatan dan Dinas Pariwisata yang tercatat realisasi anggaran paling rendah.
Dalam rapat yang dihadiri oleh Penjabat Bupati Lombok Utara H, Ashari SH, MH, Sekda Lombok Utara Drs Suardi beserta Assisten I, II, III dan juga seluruh pimpinan SKPD di Lombok Utara ini memaparkan semua capaian dari masing-masing SKPD.
Sekda KLU H. Suardi, mencatat dalam realisasi penggunaan anggaran terdapat dua SKPD yang dinilai rendah, Dinas Kesehatan, 64,85 persen, Dinas Pariwisata 77,91 persen, sementara yang lain diantaranya Dikbudpora sebesar 90, 56 persen, RSUD 92,56 persen, Dinas PU Tamben 88,36 persen, Kanpersentor Kebersihan 97,22 persen, Bappeda KLU 94,65 persen, Dishubkominfo 98,59 persen, Kantor Lingkungan Hidup 98,86 , Dukcapil 95,61, Dinsosnakertrans 94,40 persen, Diskoprindag 94,69 persen, Kesbangpol 96,92 persen, Sat pol pp 99,90 persen, BPBD 94,36 persen, DPRD 93,94, Sekretariat Daerah 87,46 persen, Sekretariat DPRD 89,67 persen, Dispenda 81, 69 persen, Inspektorat 97,58 persen.
Untuk Kecamatan sendiri, Sekda menuturkan realisasi anggaran Kecamatan Tanjung 96,62 persen, Kecamatan Pemenang 97,48 persen, Kecamatan Gangga 98,30 persen, Kecamatan Kayangan 99,49 persen, Kecamatan Bayan 97,70 persen. Lebih lanjut Sekda mengatakan, KPPT 95,47 persen, Badan Ketahanan Pangan (BKP) 86,80 persen, BPM PPKB Pemdes 93,90 persen, Perpustakaan Daerah 94,70 persen, Dinas Pertanian 95,52 persen.
‘’Jika mengacu tahun lalu hasil ini jelas turun, maka dari itu mari seleseikan tugas pokok fungsi kita dengan baik, biar masyarakat yang menilai,” tandasnya.
Sementara itu, Penjabat Bupati Lombok Utara H, Ashari SH, MH mengatakan, ini akan menjadi bahan evaluasi kinerja pemerintahan. Dimana dengan adanya rapim ini, pihaknya ingin mengetahui apa yang menjadi kendala hingga membuat program tidak dapat terselesaikan dengan baik.
‘’Tentu sebagai catatan tersendiri, apa penyebab nanti kan jadi suatu sikap bagaimana dia bisa kerjakan tugas dengan baik sesuai kemampuannya atau tidak,” ucapnya.
Saat ditanya apakah akan memberikan rapor merah terhadap SKPD yang realisasinya dibawah rata – rata ?, penjabat mengatakan istilah rapor merah itu tidak ada, hanya bagaimana yang dibawah standar ditingkatkan lagi.
Dalam laporan Sekda Drs Suardi kemarin, terjadi penurunan rata – rata jika dibandingkan tahun sebelumnya dimana pada tahun ini angkanya mencapai 89,95 persen. Tentunya, hal ini menjadi bahan evaluasi kedepan bagi pemkab Lombok Utara agar kinerja SKPD bisa ditingkatkan lagi. Selain itu, dari rapat tersebut sekda juga meminta beberapa hal yang harus dibenahi oleh SKPD kedepan diantaranya, kepatuhan SKPD dalam mengerjakan tugas dan fungsi, peningkatan Standar Operasional Pelayanan (SOP), pembenahan SDM, hingga pengawasan kepala SKPD selaku pimpinan agar diperketat sehingga lebih kompetitif lagi.
‘’Kita perlukan inovasi, saya lihat SKPD tidak ada inovasi dan ini menjadi prioritas kita kedepan,” ujarnya. (Adi)
