Calon Bupati Lombok Tengah (Loteng) Ahmad Zaidi berkomitmen, jika terpilih menjadi Buapti akan memperjuangkan nasib Guru Tidak Tetap (GTT) yang selama ini selalu menuntut Kesejahteraan.
LOMBOK TENGAH, Corongrakyat.co.id -Persoalan GTT Ahmad Ziadi menjelaskan, desakan yang sudah hampir lama semenjak dirinya memjadi pimpinan DPRD Kemudian beberapa kali persoalan ini menjadi cukup kencang di tengah-tengah pemerintahan daerah selama ini. Menyangkut persoalan GTT ini setelah dirinya mencoba berhitung ,ada sekitar 3500 an kurang lebih selalu menuntut untuk kesejahteraan.
“Jadi setelah kami berhitung dengan angka angka maka, saya menemukan angka sekitar 18 miliar per tahun untuk diberikan kepada kawan-kawan GTT dengan angka Rp500.000 dan itu kecil bukan? ini yang kita lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dari sisi kemanusiaan sebelum kita mampu mendekati UMR,” Katanya 26/09.
Ziadi menambahakan, persoalan GTT ini menjadi substansi yang cukup lama didemo dan lain sebagainya di mata masyarakat. Sehingga dirinya sebagai calon Bupati ingin menyatakan bahwa setelah berhitung dari 3 ribuan lebih giat itu, dia berani menetapkan angka 500.000 untuk sementara kemudian yang menyangkut BCP jadi honor non PNS. Begitu ada sekitar 420 orang di rumah sakit dan hampir 1300-an yang tersebar di setiap Pustu Puskesmas dan polindes.
“Nah itu kami nyatakan bahwa, siap akomodir kebutuhan kawan-kawan untuk di PT kan. Seperti yang terjadi di Lombok Barat termasuk BPJS-nya dan lain sebagainya. Itu kita akan tiru dan saya yakin itu bisa kita laksanakan. Sehingga honor non PNS yang ada di keperawatan dan kebidanan itu tidak menjadi beban yang terlalu besar bagi daerah, karena ada jaminan kapitasi jasa pelayanan yang sudah memang ada aturan mainnya,” Imbuhnya.
Politisi dari partai demokrat itu juga menuturkan, sudah melakukan konsultasi di beberapa kostum orang-orang kesehatan dan sebagainya, dan menegaskan agar mau berpikir rasional.
Oleh karena itu agar mendekati kemanusiaan maka, dirinya akan coba mulai dari angka Rp500.000 dan keperawatan kebidanan itu akan di SK kan langsung oleh Bupati agar standardisasi-standardisasi itu nanti antara polindes dan postu akan digabung menjadi satu menjadi poskesdes(pusat pelayanan kesehatan Desa) itulah korelasi yang di maksudkan. Satu Desa satu dokter.
“Terkait layanan, kalau itu sudah ada kapitasi ada namanya dana kapitasi non kapitasi itu sudah ada, dan kami siap untuk Rp500.000. Untuk mempraktekkan pegawai tidak tetap yang di SK kan oleh Bupati yang tersebar hampir 1300 lebih dan kami siap untuk meng SK kan nanti,” Tungkasnya.
Lebih jauh Ziadi mengakatan, jika Allah menghendaki dirinya menjadi bupati akan menuntaskan persoalan ini. Dirinya mengakui tidak mengerti dana kapitasi tetapi ini yang perlu diluruskan sehingga nantinya satu data satu pelayanan satu tata kelola.,” Jadi tidak boleh ada varian-varian menu yang terlalu banyak cara bekerja. Mereka bisa ditendang suka tidak suka yang terjadi pada atasannya. Mereka bisa ditendang itu tidak boleh. Mereka harus stabil karena menyangkut pelayanan kesehatan ini menjadi hak dasar yang tidak boleh diganggu gugat,”katanya.
Begitu juga dengan jaminan mutu dalam pendidikan, Ziadi menerangkan perlu dikelola kembali agar tidak menjadi ucapan ucapan yang mengatakan selama ini tidak ada perhatian pemerintah atau memang terkesan baper anggaran secara ketentuan. Maka saat ini Lombok Tengah telah melebihi 20% dari total APBD, akan tetapi rincian di atas anggaran untuk pendidikan yang betul-betul keberpihakannya kepada daerah sangat kecil karena hampir 95% anggaran yang 600 miliar tersebut merupakan anggaran yang terarah dari pemerintahan pusat. (Cr-ndi).
