LOMBOK TIMUR – Pertamina Patra Niaga dalam praktiknya selalu memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi, salah satunya LPG. Dalam proses distribusi, Pertamina masif melakukan pemantauan di lapangan sebagai upaya memastikan stok mencukupi dan LPG digunakan sesuai peruntukannya.
Sabtu (4/4), beredar informasi masyarakat Lombok Timur masih kesulitan mendapatkan LPG 3 kg. Menyikapi hal ini, Pertamina Patra Niaga telah melakukan pengecekan lapangan mulai dari stok hingga isu distribusi.
Sebagaimana disampaikan Pertamina Patra Niaga melalui Area Manager Communication, Relations & CSR Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menegaskan stok di Kabupaten Lombok Timur dipastikan aman dan mencukupi. “Pengecekan telah dilakukan dan kami pastikan penyaluran berjalan normal dan lancar dari level SPPBE hingga pangkalan. Sebagai mitigasi, Pertamina telah melaksanakan penyaluran tambahan pada momen libur panjang minggu ini sebanyak 17 ribu tabung kepada masyarakat Lombok Timur dan sekitarnya yang mana jumlah ini mencapai 50% dari alokasi normal dan selanjutnya juga dilaksanakan operasi pasar tiga hari kedepan yang sudah dimulai pada hari ini (5/4),” papar Ahad.
Selanjutnya Ahad menjelaskan, untuk pelaksanaan operasi pasar, Pertamina Patra Niaga akan menyalurkan sebanyak 24 ribu tabung atau setara dengan 70% alokasi normal. “Untuk hari ini akan dilaksanakan operasi pasar melalui penambahan alokasi pangkalan, selanjutnya untuk dua hari kedepan akan dilaksanakan di titik krusial sesuai koordinasi dengan pemda setempat. Sebagai antisipasi lebih lanjut, Pertamina Patra Niaga juga telah melaksanakan sidak gabungan bersama pemerintah daerah terkait dan juga APH sebagai tindaklanjut keluhan masyarakat Lombok Timur pada Kamis lalu (2/4). Pengecekan dilakukan upaya memastikan pasokan dan distribusi berjalan lancar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” tutup Ahad.
Sebagai mitigasi masih terjadinya lonjakan permintaan, Pertamina telah meminta agen agar dapat melaksanakan prioritas pengiriman kepada pangkalan dengan indikasi serapan tertinggi. Kemudian di level pangkalan untuk dapat memprioritaskan penjualan kepada konsumen langsung dengan harga sesuai HET. Segala antisipasi dan mitigasi ini dilaksanakan upaya memastikan pasokan dan distribusi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat setempat.
Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat untuk melakukan pembelian di pangkalan resmi Pertamina agar bisa mendapatkan LPG sesuai HET Rp18 ribu dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai. Masyarakat dapat mengakses titik terdekat lokasi pangkalan pada website https://subsiditepatlpg.mypertamina.id/infolpg3kg.
Pertamina telah menegaskan kembali ke seluruh agen dan pangkalan terkait penyaluran harus tepat sasaran dan senantiasa mengecek secara disiplin terkait penjualan akhir ke konsumen. Ketika ada salah satu ketentuan yang tidak dipatuhi oleh pihak agen/pangkalan resmi Pertamina, maka akan diberikan sanksi berupa stop alokasi sampai dengan Pemutusan Hubungan Usaha (PHU).
Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan produk Pertamina, masyarakat dapat memanfaatkan layanan Pertamina Contact Center di nomor 135.
Pada pemberitaan sebelumnya, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lombok Timur geram dengan langkanya tabung LPG 3 Kg di pasaran. Kondisi itu mebuat masyarakat alami kepanikan, hingga menimbulkan antrian panjang yang bahkan mengakibatkan adanya masyarakat yang pingsan.
Terkait itu, Ketua Umum HMI MPO Cabang Lombok Timur, Agamawan Salam, menegaskan bahwa kejadian warga pingsan saat mengantre gas merupakan tamparan keras bagi Pemerintah Daerah (Pemda). Terlebih, sebelumnya Pemda menyatakan tidak terjadi kelangkaan.
“Ini ironi yang tidak bisa ditutupi dengan narasi. Ketika masyarakat harus antre panjang hingga ada yang pingsan, kemana pemerintah? Pernyataan bahwa tidak ada kelangkaan justru memperlihatkan bupati tidak mampu merasakan penderitaan rakyat,” tegas Agamawan.
HMI juga menyoroti lemahnya pengawasan dan kelalaian pemerintah dalam menangani masalah di tengah masyarakat.
“Hal yang serius dianggap sepele, dan hal yang sepele justru diseriusi. Pemerintah gagal membaca kondisi riil masyarakat, dan gagal membaca potensi prioritas dalam penanganan problem masyarakat,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen mengawal kepentingan rakyat, HMI Cabang Lombok Timur membuka peluang untuk menggelar aksi demonstrasi jika Pemda tidak segera mengambil langkah cepat dan konkret.
“Jika tidak ada langkah konkret dari Pemda, HMI siap menggelar aksi untuk mengingatkan mereka,” tutup Agamawan. (**)
