Hearing Himpunan Pendidik dan Tenaga Pendidikan Anak Usia Dini (Himpaudi) dilaksanakan pada jumat 26 juni 2020 di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) kabupaten Lombok Timur.
LOMBOK TIMUR, Corongrakyat.co.id -Ketua Himpaudi Lombok Timur Usman, S.Pd menuturkan hearing ini didasari karena proses pencairan anggaran Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk lembaga Paud dinilai lamban prosesnya oleh Dikbud Lombok Timur.
“Adapun tuntutan kami dalam hearing ini mengenai anggaran BOP Paud yang belum juga disalurkan ke masing-masing lembaga, sedangkan anggaranya dari pusut Sudah masuk ke daerah, ” Kata Usman.
Usman meminta agar Dikbud Lombok Timur segera mempercepat pencairan BOP Paud ke lembaga satuan dan serahkan satuan PAUD untuk membuat dan menyusun Rencana Pembelanjaan sesuai dengan pernendikbud no 13 tahun 2020 Dan pernendikbud no 20 tahun 2020.
Usman yang juga merupakan ketua SBMI NTB itu menambahakn, Pihaknya juga meminta agar tidak digiring melakukan pembelian barang di UPTD tertentu, menurut peraturan pemerintah no 6 tahun 1974 tentang pembatasan kegiatan pegawai negeri dalam usaha swasta. Pada pasal 2 ayat 1 yakni larangan atau pembatasan untuk berbisnis. dilarang Untuk bisnis dan dagang baik secara resmi atau sambilan.
“Kami juga menuntut Stop untuk meminta satuan untuk mengeluarkan uang dengan alasan workshop, ” Tambahnya.
Lebih Jauh Usman menegaskan, jika tuntutan-tuntutan nya tidak segera di indahkan, maka pihaknya akan menggelar aksi bersama lembaga-lembaga paud yang ada di seluruh pelataran Lombok Timur.
“Kami tidak akan berhenti sampai disini, agar persoalan ini tidak berlarut-larut dan segera menemukan titik temu yang jelas demi lancarnya proses belajar mengajar di Lembaga Paud,” Ujarnya.
Dirinya berharap, agar semua guru Paud bisa tersenyum dengan cairnya BOP ini melihat selama dalam pandemi covid-19 ini, para guru Paud di Lombok timur sangat mengharap BOP untuk paud nya agar secepatnya di salurkan.
“Karena para guru Paud kita lebih banyak yang bertahun -tahun menggabdikan diri secara sukarela, karena hanya beberapa orang saja yang menjadi ASN, ribuan lainya hanya mengharapkan uluran tangan para donatur, Pemerintah dan BOP Paud,” Tutur Usman.
Terakhir Usman mengatakan dengan cairnya BOP, Paud tersebut tetap melaksanakan tugas mereka sesuai harapan pemerintah dan kita bersama pada proses belajar mengajar nya, walaupun saat ini masih dalam pandemi covid-19 harus mengikuti protokol kesehatan.
Sementara itu, Sekertaris dinas (Sekdis) Dikbud H. Huzaifah menanggapi apa yang di keluhkan oleh Himpaudi Lombok Timur terkait belum cairnya BOP tersebut. Dirinya menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti Proses Pencairan BOP Paud secepat mungkin. (CR-Wenk).
Harus ditegaskan dan diingatkan pak ketua agar pemerintah lombok timur khususnya dikbud jangan tidur dan selalu dibangunkan agar bop khususnya paud tidak dihambat oleh dikbud kasihan guru2 paud belum bisa terima honor selama musim pandemi ini