DOMPU,CR – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tepatnya Komisi Dua yang membidangi Pertanian dan Kelautan melakukan kunjungan konsultasi, kordinasi dan lobby bantuan alat Industri Pertanian di Kementrian Pertanian Republik Indonesia (RI) dan konsultasi di Kementrian Perhubungan RI (26/2/2016) lalu di Jakarta. Terkait dalam wacana pembangunan Pelabuhan Nusantara di Kecamatan Kilo dan Pelabuhan Mini di Cempi Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu.
Dalam hal ini Pemerintah Pusat mengapresiasi positif dan meminta Pemerintah Daerah, khususnya Dinas terkait agar mempersiapkan segala sesuatu dalam rangka mendukung program atau wacana pembangunan Pelabuhan Nusantara dan Pelabuhan Mini Cempi yang ada di Kabupaten Dompu.
“ Dengan adanya Program ini Pemerintah Pusat menghimbau ke Pemerintah Daerah terutama pada Dinas terkait agar menyiapkan segala sesuatunya dan melakukan” Riil Komunikasi Ulang” yang intens dengan Pemerintah Pusat maupun dengan Pemerintah Provinsi mengenai pembebasan lahan, penyediaan lahan dan akses jalan,”jelas Muhammad Ikhsan S.Sos yang ditemui oleh CR di ruang kerjanya. Selasa (1/3/2016) pada pukul 12.00 wita. Ditanya kapan rencana pembangunan Pelabuhan Nusantara Ikhsan mengatakan pihaknya dan Pemerintah daerah akan melakukan komunikasi yang intens terhadap Pemerintah Pusat.
” Kami belum tahu pasti, karna itu harus ada komunikasi ulang antara DPRD dan Pemerintah Daerah untuk melakukan komunikasi yang intens ke Pemerintah Pusat, kalau untuk pelabuhan Mini Cempi itu sudah masuk dalam item perencanaan ulang untuk tahun anggaran 2016 ini,”kata Ikhsan.
Ia menambahkan lagi, bahwa dengan adanya pembangunan pelabuhan Nusantara ini untuk mendukung program nasional nya Joko widodo terhadap poros maritime, sehingga pelabuhan ini nantinya tempat keluar masuknya barang baik dalam negeri maupun luar negeri.
” Pelabuhan ini nantinya bertujuan untuk bongkar muat barang baik itu dari Daerah kita ataupun barang dari mana aja, karena ini pelabuhan barang, namun untuk penumpang komersil nanti kita lihat aja hasilnya dan ini tergantung keseriusan pihak Pemerintah Kabupaten dengan Lembaga legislatif untuk menangani permasalahan ini ke pemerintah pusat,”ujarnya(BC)
