Opini||Di tengah gencarnya kampanye perlindungan anak dan larangan pernikahan dini oleh negara, realitas sosial di banyak daerah di Indonesia justru memperlihatkan tren yang berlawanan. Di Lombok, seperti halnya di banyak wilayah lain, praktik menikah di bawah umur masih menjadi “jalan keluar” yang dianggap paling masuk akal ketika terjadi kehamilan di luar nikah atau peristiwa “tertangkap basah”.
Hal ini menimbulkan kontradiksi besar antara aturan hukum dan kenyataan sosial: di satu sisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan batas usia minimal pernikahan 19 tahun, di sisi lain masyarakat tetap mendorong anak-anak mereka menikah dini demi menutup aib keluarga.
Ketika Aib Lebih “Berat” dari Undang-Undang
Di banyak komunitas tradisional dan religius seperti di Pulau Lombok, harga diri keluarga dan kehormatan perempuan sering kali dianggap lebih penting daripada aturan hukum negara. Ketika seorang anak perempuan diketahui berpacaran terlalu jauh atau hamil di luar nikah, respons instingtif keluarga adalah menikahkannya secepat mungkin — bukan untuk kebahagiaannya, tetapi agar “aib” tidak menyebar.
Dalam berbagai kasus, bahkan pihak sekolah, tokoh masyarakat, dan lembaga agama ikut mendorong solusi pernikahan. Di mata mereka, membiarkan seorang remaja perempuan hamil tanpa status suami adalah aib yang merusak martabat keluarga dan komunitas. Sementara regulasi negara dianggap sekadar formalitas yang bisa disiasati lewat permohonan dispensasi ke pengadilan agama.
Konsekuensi dari Menutup Aib Lewat Pernikahan Dini
Yang jarang dibicarakan adalah nasib anak-anak yang dinikahkan atas nama menutup aib. Mereka belum cukup matang secara psikologis dan ekonomis untuk membina rumah tangga. Studi dari UNICEF menunjukkan bahwa pernikahan dini secara signifikan meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi, putus sekolah, serta kemiskinan antargenerasi.
Dalam banyak kasus, setelah menikah karena dipaksa oleh kondisi, remaja-remaja ini tidak bertahan lama dalam hubungan pernikahan mereka. Perceraian di usia muda meningkat, dan sering kali disertai kekerasan dalam rumah tangga. Ironisnya, aib yang hendak ditutupi justru menjadi luka yang lebih dalam dan berkepanjangan bagi keluarga dan anak.
Digitalisasi dan Percepatan Pubertas: Realita Baru, Solusi Lama
Aktivis perlindungan anak dan perempuan sering mengkritik cara pikir menutup aib ini. Namun tantangannya tidak sederhana. Di era digital, anak-anak mengalami pubertas lebih cepat dan memiliki akses luas ke konten pornografi dan hubungan asmara lewat media sosial. Di satu sisi mereka belum cukup dewasa, tapi di sisi lain mereka berhadapan dengan dunia yang serba terbuka dan penuh godaan.
Alih-alih memperkuat pendidikan seks, pengawasan digital, dan pemberdayaan remaja — banyak orang tua justru lebih memilih solusi “instan” berupa pernikahan. Maka kontradiksi ini bukan sekadar soal peraturan versus tradisi, tapi juga soal ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi modernitas.
Pintu Keluar dari Paradoks
Untuk mengatasi paradoks ini, dibutuhkan pendekatan holistik. Hukum harus ditegakkan, namun pendekatannya harus sensitif terhadap konteks sosial dan budaya. Kampanye anti-nikah dini tidak cukup dengan baliho dan seminar, melainkan harus menyentuh akar persoalan: pendidikan keluarga, pemahaman agama yang moderat, serta penguatan ekonomi keluarga.
Pendekatan berbasis komunitas, dengan melibatkan tokoh agama, pemuda, dan perempuan di tingkat desa, jauh lebih efektif. Mereka bisa menjadi jembatan antara regulasi dan kenyataan. Menutup aib tidak harus dengan menikahkan anak, tetapi bisa dengan mendampingi mereka agar tetap bersekolah, diberi konseling, dan dirangkul — bukan dihakimi.
Antara Norma dan Hak Anak
Negara sudah menetapkan aturan. Namun realita sosial menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, aib lebih menakutkan daripada hukum. Maka pertanyaannya adalah: apakah kita rela mengorbankan masa depan anak-anak hanya demi menjaga nama baik sementara?
Jika jawabannya tidak, maka kita harus berani keluar dari solusi lama, dan membuka ruang untuk cara baru — yang lebih manusiawi, adil, dan menjunjung tinggi hak anak sebagai manusia yang utuh, bukan sekadar alat penyelamat martabat keluarga.|| BangWan
