Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur meminta Pemerintah Lombok Timur memantau ekonomi masyarakat, terutama masyarakat bawah akibat dari covid-19. 07/05
LOMBOK TIMUR,Corongrakyat,co.id -penyebaran Virus Corona (Covid-19) mulai menunjukkan dampak ekonomi terhadap Daerah-Daerah bahkan Dunia sekalipun. Tidak sedikit pula wilayah-wilayah di beberapa tempat yang memprediksikan ekonominya akan resesi. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi akan negatif.
Ketua DPRD Lombok Timur Murnan,S.Pd mengingatkan agar pemerintah Daerah terus memantau kondisi ekonomi masyarakat bawah. Ini diperlukan untuk mengetahui sejauhmana dampak ekonomi sosial akibat corona (covid-19) yang semakin hari semakin berdampak.
Murnan menambahkan Pemerintah Lombok Timur segera mengambil kebijakan terhadap ekonomi sektor riil yang terancam melemah akibat corona. “ Ini berdasarkan fakta dilapangan, bahwa geliat ekonomi masyarakat dibawah sudah mengalami gangguan. Jika dibiarkan bisa menimbulkan kerawanan sosial lantaran krisis ekonomi akibat wabah ini,”Ujar Murnan yang juga Ketua DPD Partai PKS Lotim itu.
Menurut Murnan, Pemerintah Daerah diketahui mengalokasikan dana Rp 122 M untuk penanganan covid-19 dan dampak sosial ekonomi masyarakat. Kebijakan Pemda Lombok Timur dengan adanya pengucuran dana itu harus ditindaklanjuti segera secara tepat dan cepat.
Selain itu kata Murnan, Salah satu caranya adalah mempercepat penyaluran dana bantuan pangan non tunai (BPNT) yang kini ditangani oleh Dinas Sosial dan pembagian bansos lainnya. Dana itu penting untuk segera disalurkan dalam rangka paket kebijakan stimulan ekonomi sektor riil dimasyarakat. Seperti petani, peternak, dan nelayan yang hari ini mengalami penurunan pendapatan akibat covid-19.
“Pemda dan Pemdes juga harus bisa menggerakkan sektor BUMD dan BUMDes sebagai bagian dari revitalisasi penguatan ekonomi masyarakat akibat covid-19, mendorong bagaimana BUMD, BUMDes bisa membeli hasil IKM dan UKM yang ada di masing-masing Desa,” Paparnya.
Lebih jauh murnan mengatakan, langkah cepat Pemkab Lombok Timur dalam mengambil kebijakan penanganan sosial ekonomi masyarakat tersebut sebagai tolak ukur bahwa pemda memiliki sensitifitas atau rasa untuk melindungi masyarakat dari ancaman krisis ekonomi.
“Saya kira, Pemda juga harus proaktif untuk penyerapan kartu prakerja ditengah kondisi masyarakat bawah yang lagi lesu. Butuh penanganan serius dan cepat agar badai krisis tidak melanda rakyat,” Tutup Murnan. ( CR-Yusuf).
