Mataram – Proyek pembangunan Gedung Layanan Pendidikan dan Laboratorium Terpadu di Poltekkes Kemenkes Mataram dengan anggaran Rp70 miliar kini menjadi sorotan publik. Forum Rakyat NTB menggelar hearing ke Poltekkes Kemenkes Mataram guna mempertanyakan kejelasan proyek yang hingga kini terbengkalai tanpa progres yang jelas.
Ketua Forum Rakyat NTB, Hendrawan Saputra, SH, menegaskan bahwa proyek ini harus diaudit secara menyeluruh.
“Kami tidak ingin proyek ini menjadi ajang bancakan oknum-oknum tertentu. Uang rakyat Rp70 miliar harus dipertanggungjawabkan! Jika ada indikasi permainan kotor dalam hal ini praktik KKN, maka harus dibawa ke ranah hukum,” tegasnya.
Senada dengan itu, Aldi, S.H. Ketua Forum Rakyat NTB Korwil Lombok Barat, juga menyoroti minimnya transparansi dalam proyek ini.
“Mengapa proyek sebesar ini molor tanpa alasan yang jelas? Apakah ada kongkalikong antara pihak kampus dan kontraktor? Jika tidak ada transparansi, kami akan melaporkan masalah ini ke KPK untuk dilakukan audit forensik!” ujarnya.
Sementara itu, Nurdin, S.H. Sekretaris Forum Rakyat NTB Korwil Lombok Barat, mengingatkan agar proyek ini tidak bernasib seperti kasus pengadaan alat bantu belajar mengajar (ABBM) tahun 2017, yang merugikan negara miliaran rupiah.
“Jangan sampai proyek ini menjadi sejarah hitam Poltekkes Mataram yang baru. Jika tidak ada kejelasan, maka kami akan menempuh jalur hukum dan menuntut pertanggungjawaban pihak terkait!” katanya.
Ebit, anggota Forum Rakyat NTB, juga menegaskan bahwa jika tidak ada jawaban yang memuaskan dari pihak Poltekkes, maka aksi lanjutan akan dilakukan.
“Jika Poltekkes dan kontraktor tetap bungkam, kami siap turun ke jalan untuk menuntut kejelasan! Jangan biarkan proyek ini menjadi ajang bancakan segelintir orang!” pungkasnya.
Saat dikonfirmasi, Direktur Poltekkes Mataram justru memilih bersikap pasif dan menyerahkan urusan audit kepada Inspektorat atau BPK.
“Kami serahkan semuanya ke Inspektorat atau BPK untuk melakukan pemeriksaan,” ujarnya singkat.
Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek ini enggan memberikan komentar terkait keterlambatan proyek, semakin memperkuat dugaan adanya kongkalikong dalam proyek bernilai miliaran rupiah ini.
Ketua Forum Rakyat NTB, Hendrawan Saputra, SH, menegaskan bahwa keterlambatan proyek ini harus diaudit secara menyeluruh oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memastikan tidak ada penyimpangan anggaran.
“Kami tidak ingin proyek ini menjadi ajang bancakan segelintir pihak. Jika ada indikasi permainan kotor atau praktik KKN, maka harus segera diproses secara hukum,” tegasnya.
Selain itu, Forum Rakyat NTB juga mendesak agar kontraktor bertanggung jawab atas keterlambatan proyek dan menjelaskan kendala yang menyebabkan stagnasi pembangunan. Sikap tertutup dari pihak Poltekkes Mataram dan kontraktor semakin memperkuat dugaan adanya kongkalikong dalam proyek bernilai miliaran rupiah ini.
Jika dalam waktu dekat tidak ada kejelasan dan pertanggungjawaban dari pihak terkait, Forum Rakyat NTB mengancam akan melakukan aksi besar-besaran guna mendesak transparansi.
“Kami tidak akan tinggal diam! Jika proyek ini terus molor tanpa alasan jelas, maka rakyat akan turun ke jalan untuk menuntut keadilan,” tegas perwakilan Forum Rakyat NTB.
Hingga berita ini diturunkan, Direktur Poltekkes Mataram hanya menyatakan bahwa pemeriksaan proyek akan diserahkan kepada Inspektorat atau BPK. Sementara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek memilih bungkam dan enggan memberikan klarifikasi terkait keterlambatan pembangunan.
