Opini|| Ada satu penyakit yang diam-diam menggerogoti kehidupan politik, organisasi, bahkan ruang-ruang intelektual kita: ketika kualitas pemikiran tidak lagi menjadi ukuran utama, sementara kedekatan personal justru dianggap sebagai sumber kebenaran. Orang tidak lagi dinilai dari ketajaman gagasannya, melainkan dari siapa yang ia kenal, kepada siapa ia berpihak, dan seberapa patuh ia menjaga kehormatan tokoh yang dianggap tidak boleh salah.
Di titik inilah kita berhadapan dengan dua gejala yang saling berkelindan: minus intelektual dan personal keramat.
Minus intelektual bukan berarti seseorang tidak memiliki gelar akademik, tidak pernah mengenyam pendidikan tinggi, atau tidak mampu berbicara dengan istilah-istilah ilmiah. Minus intelektual adalah keadaan ketika kemampuan berpikir kritis kehilangan tempatnya dalam pengambilan keputusan. Akal sehat dikalahkan oleh loyalitas, argumentasi digantikan oleh pembenaran, dan kebenaran diukur berdasarkan siapa yang mengucapkannya.
Sementara itu, personal keramat adalah gejala ketika seseorang ditempatkan sedemikian tinggi sehingga keberadaannya seolah-olah melampaui kritik. Ucapannya dianggap titah, keputusannya diperlakukan sebagai kebenaran mutlak, dan kesalahannya selalu dicari-cari pembenarannya.
Ketika dua gejala ini bertemu, lahirlah sebuah kultur yang berbahaya: orang yang berpikir dianggap melawan, sedangkan orang yang patuh dianggap paling berjasa.
Dalam organisasi yang sehat, loyalitas seharusnya tumbuh dari kepercayaan terhadap tujuan, nilai, dan cita-cita bersama. Loyalitas bukan berarti menanggalkan akal sehat, apalagi menyerahkan seluruh hak untuk berbeda pendapat kepada seorang tokoh.
Namun, dalam kultur personalistik, loyalitas mengalami pergeseran makna. Orang yang berani mengkritik dianggap tidak tahu diri. Mereka yang menyampaikan perbedaan pandangan dicap tidak sejalan. Bahkan, seseorang yang mencoba mengoreksi kekeliruan pemimpin dapat diperlakukan sebagai ancaman terhadap kehormatan organisasi.
Akibatnya, ruang diskusi berubah menjadi ruang pengukuhan kekuasaan. Forum musyawarah hanya menjadi panggung untuk mengamini keputusan yang sudah ditentukan sebelumnya. Pertemuan berlangsung, tetapi pemikiran tidak berkembang. Banyak orang berbicara, tetapi sedikit yang sungguh-sungguh berpikir.
Ironisnya, keadaan seperti ini sering dibungkus dengan istilah pengabdian, penghormatan, etika, bahkan kesetiaan terhadap tradisi.
Padahal, menghormati seseorang tidak berarti membenarkan seluruh tindakannya. Menghargai jasa seorang tokoh tidak berarti memberikan kekebalan intelektual kepadanya.
Tokoh boleh dihormati, tetapi gagasannya harus tetap diuji. Pemimpin boleh ditaati dalam koridor yang sah, tetapi kebijakannya tidak boleh dibebaskan dari evaluasi.
Sebab, ketika penghormatan berubah menjadi ketakutan untuk mengkritik, yang sedang tumbuh bukanlah kebijaksanaan, melainkan ketundukan.
Personal Keramat dan Lahirnya Feodalisme Moderan
Feodalisme sering dibayangkan sebagai warisan masa lalu: kekuasaan yang diwariskan, rakyat yang tunduk, dan hubungan sosial yang ditentukan oleh status keturunan.
Namun, feodalisme tidak selalu hadir dengan pakaian kebesaran atau gelar bangsawan. Ia dapat muncul dalam bentuk yang lebih modern, bersembunyi di balik struktur organisasi, sistem kepartaian, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, bahkan gerakan yang mengatasnamakan perubahan.
Feodalisme modern lahir ketika akses terhadap kekuasaan lebih ditentukan oleh kedekatan personal daripada kapasitas. Jabatan menjadi hadiah bagi mereka yang setia, kesempatan diberikan kepada orang-orang dalam lingkaran kepercayaan, sedangkan mereka yang kritis perlahan-lahan disingkirkan.
Dalam keadaan seperti ini, organisasi tidak lagi berfungsi sebagai wadah untuk mengembangkan gagasan dan memperjuangkan kepentingan bersama. Organisasi berubah menjadi perpanjangan tangan kehendak individu.
Pemimpin menjadi pusat orbit. Pengurus menjadi pengikut. Kader menjadi penjaga kehormatan tokoh. Sementara itu, aturan dan mekanisme organisasi hanya digunakan ketika menguntungkan mereka yang sedang berkuasa.
Inilah paradoks yang menyedihkan: sebuah organisasi bisa berbicara tentang demokrasi, tetapi mempraktikkan feodalisme; mengampanyekan kemajuan, tetapi memelihara ketergantungan; mengaku mencetak kader kritis, tetapi justru takut kepada kader yang benar-benar kritis.
Pada akhirnya, nama besar organisasi hanya menjadi kemasan bagi praktik lama yang belum selesai: kekuasaan yang berpusat pada manusia, bukan pada nilai dan aturan.
Kita juga perlu membedakan antara orang berpendidikan dan orang yang sungguh-sungguh intelektual.
Pendidikan formal memberikan pengetahuan, metode, dan perangkat analisis. Akan tetapi, pendidikan tidak otomatis melahirkan keberanian moral untuk menguji kekuasaan. Seseorang bisa memiliki gelar berderet-deret, tetapi tetap menjadi pembela fanatik seorang tokoh. Ia bisa menguasai teori demokrasi, tetapi menolak demokrasi ketika hasilnya tidak menguntungkan kelompoknya.
Sebaliknya, seseorang yang tidak memiliki gelar akademik tinggi dapat menunjukkan kematangan intelektual melalui kemampuannya mempertanyakan keadaan, membaca persoalan secara jernih, menerima koreksi, dan mengubah pendapat ketika berhadapan dengan bukti yang lebih kuat.
Dengan demikian, intelektualitas bukan semata-mata persoalan berapa banyak buku yang dibaca atau seberapa tinggi gelar yang disandang. Intelektualitas juga berkaitan dengan keberanian untuk meragukan klaim yang tidak berdasar, kesediaan menguji pendapat sendiri, dan kemampuan memisahkan kepentingan pribadi dari kepentingan publik.
Orang yang intelektual tidak harus selalu benar. Namun, ia harus bersedia mengakui kemungkinan bahwa dirinya salah.
Sebaliknya, orang yang menjadikan tokoh sebagai sumber kebenaran mutlak akan kesulitan membedakan antara fakta dan pembenaran. Baginya, kebenaran bukan sesuatu yang dicari melalui argumentasi, melainkan sesuatu yang sudah dianggap melekat pada figur yang dikaguminya.
Di sinilah masalah sesungguhnya bermula. Bukan ketika seseorang memiliki idola, melainkan ketika kekaguman membuatnya kehilangan kemampuan untuk menilai.
Organisasi yang Takut Kritik Sedang Mengubur Masa Depannya
Organisasi besar tidak selalu menjamin lahirnya pemikiran besar. Nama yang harum tidak otomatis menunjukkan kesehatan internal. Sejarah panjang tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa sebuah organisasi masih memiliki kemampuan memperbarui diri.
Justru organisasi yang memiliki tradisi intelektual seharusnya paling terbuka terhadap kritik. Tradisi yang hidup bukanlah tradisi yang membekukan pemikiran, melainkan tradisi yang menyediakan fondasi untuk melahirkan gagasan baru.
Jika setiap kritik dianggap penghinaan, organisasi akan kehilangan mekanisme koreksi. Jika setiap perbedaan dianggap pembangkangan, organisasi akan kehilangan keberagaman pemikiran. Dan jika setiap jabatan hanya diberikan kepada orang-orang yang pandai menyenangkan pemimpin, organisasi akan kehilangan kesempatan untuk menghadirkan kader terbaiknya.
Dalam jangka pendek, kultur seperti ini mungkin menguntungkan mereka yang sedang memegang kekuasaan. Mereka merasa aman karena tidak ada yang berani menentang. Namun, keamanan semacam itu sesungguhnya rapuh.
Sebab, pemimpin yang hanya mendengar pujian akan kehilangan informasi tentang persoalan yang sebenarnya. Keputusan yang keliru akan terus dipertahankan karena tidak ada yang berani mengoreksi. Kesalahan kecil dapat berkembang menjadi krisis besar karena seluruh lingkungan telah terbiasa menyembunyikan kenyataan.
Organisasi akhirnya tidak lagi dipimpin oleh kemampuan membaca zaman, tetapi oleh kemampuan menjaga kenyamanan lingkaran kekuasaan.
Ketika kritik disingkirkan demi menjaga perasaan seorang tokoh, sesungguhnya organisasi sedang mengorbankan masa depannya demi mempertahankan kenyamanan masa kini.
Politik dan Industri Pemujaan Personal
Dalam politik, personal keramat memiliki konsekuensi yang jauh lebih luas. Demokrasi yang seharusnya mengandalkan kompetisi gagasan dapat berubah menjadi kompetisi loyalitas terhadap figur.
Pemilih tidak lagi diajak menilai program, rekam jejak, kapasitas, dan integritas. Mereka justru diarahkan untuk mengagumi sosok, membela citra, serta menerima keputusan elite tanpa pemeriksaan kritis.
Partai politik yang semestinya menjadi sekolah demokrasi berisiko berubah menjadi kendaraan personal. Kaderisasi tidak lagi terutama bertujuan melahirkan pemimpin yang kompeten, tetapi menghasilkan orang-orang yang patuh terhadap pusat kekuasaan.
Di sini, kritik terhadap pemimpin mudah dipersepsikan sebagai serangan terhadap seluruh kelompok. Seolah-olah mempertanyakan kebijakan seseorang sama dengan mengkhianati perjuangan bersama.
Padahal, demokrasi tidak pernah mensyaratkan manusia untuk menjadi sempurna. Demokrasi justru dibangun atas kesadaran bahwa setiap pemegang kekuasaan memiliki keterbatasan dan karena itu harus diawasi.
Kekuasaan membutuhkan kritik bukan karena setiap pemimpin pasti berniat buruk, melainkan karena tidak ada manusia yang sepenuhnya bebas dari kekeliruan, kepentingan, dan keterbatasan pengetahuan.
Ketika tokoh politik dikeramatkan, pengawasan kehilangan daya. Ketika pengawasan kehilangan daya, kekuasaan mudah berkembang menjadi dominasi. Dan ketika dominasi dibiarkan, demokrasi hanya tersisa sebagai prosedur pemilihan, tanpa semangat kesetaraan dan pertanggungjawaban.
Kita mungkin masih memiliki pemilu, rapat, musyawarah, dan pidato tentang rakyat. Namun, jika keputusan penting hanya berputar di sekitar kehendak segelintir orang, demokrasi sedang kehilangan substansinya.
Menghormati Tokoh Tanpa Menyembah Pribadi
Tentu, tidak semua bentuk penghormatan terhadap tokoh merupakan pemujaan personal. Masyarakat membutuhkan keteladanan. Organisasi membutuhkan kepemimpinan. Tradisi membutuhkan penghormatan terhadap orang-orang yang telah berjasa.
Persoalannya terletak pada batas antara penghormatan dan pengultusan.
Menghormati tokoh berarti mengakui jasa-jasanya tanpa menutup mata terhadap kekurangannya. Menghargai pemimpin berarti memberikan ruang baginya untuk memimpin sekaligus memastikan bahwa kekuasaannya berjalan sesuai aturan. Mengapresiasi pendiri organisasi berarti menjaga nilai-nilai yang diwariskannya, bukan menjadikan seluruh perkataannya sebagai dalil yang tidak boleh diperdebatkan.
Bahkan, salah satu bentuk penghormatan tertinggi kepada seorang tokoh adalah meneruskan cita-citanya melalui pemikiran yang mandiri, bukan sekadar meniru seluruh tindakannya.
Sebab, jika seorang tokoh benar-benar meninggalkan warisan intelektual yang kuat, warisan itu semestinya mampu melahirkan generasi yang berani berpikir, bukan generasi yang takut berbeda pendapat.
Tokoh yang besar tidak membutuhkan pengikut yang selalu membenarkannya. Ia membutuhkan orang-orang yang mampu meneruskan perjuangannya secara kritis, kreatif, dan bertanggung jawab.
Sebaliknya, apabila keberlangsungan pengaruh seorang tokoh hanya dapat dipertahankan dengan membungkam kritik, mungkin yang sedang dipertahankan bukan lagi nilai perjuangannya, melainkan kepentingan untuk tetap berkuasa.
Jalan Tengah: Mengembalikan Martabat Akal Sehat
Untuk keluar dari pertentangan antara minus intelektual dan personal keramat, kita perlu mengembalikan akal sehat ke pusat kehidupan organisasi dan politik.
Pertama, membangun budaya argumentasi. Setiap keputusan penting harus dapat dijelaskan dengan alasan yang masuk akal, data yang memadai, dan pertimbangan yang dapat diuji. Nama besar seseorang tidak boleh menggantikan kualitas argumentasi.
Kedua, memisahkan loyalitas terhadap nilai dari loyalitas terhadap pribadi. Kesetiaan terhadap organisasi harus diukur dari komitmen terhadap tujuan, aturan, dan kepentingan bersama, bukan dari kemampuan membela setiap keputusan pemimpin.
Ketiga, melembagakan kritik dan evaluasi. Kritik tidak boleh bergantung pada keberanian personal semata, tetapi harus memperoleh perlindungan melalui mekanisme organisasi yang adil. Perbedaan pendapat perlu dikelola sebagai sumber perbaikan, bukan diperlakukan sebagai ancaman.
Keempat, membangun kepemimpinan yang terbuka terhadap koreksi. Pemimpin yang kuat bukanlah pemimpin yang selalu menang dalam perdebatan, melainkan pemimpin yang mampu menerima argumen lebih baik tanpa merasa kehilangan martabat.
Kelima, mengembalikan meritokrasi dalam pengisian jabatan. Kompetensi, integritas, rekam jejak, dan kemampuan bekerja harus lebih menentukan daripada kedekatan personal. Organisasi yang sehat tidak takut dipimpin oleh orang yang lebih cakap, bahkan ketika orang itu tidak berasal dari lingkaran terdekat pemimpinnya.
Jalan tengah bukan berarti mengambil posisi aman di antara kebenaran dan kesalahan. Jalan tengah adalah keberanian menjaga keseimbangan antara penghormatan dan kebebasan berpikir, antara kepemimpinan dan pengawasan, serta antara tradisi dan pembaruan.
Kita tidak perlu merendahkan tokoh untuk memuliakan akal sehat. Kita juga tidak perlu menghapus penghormatan terhadap pemimpin untuk membangun budaya kritis.
Yang perlu kita hentikan adalah kebiasaan menempatkan manusia di atas prinsip, kedekatan di atas kompetensi, dan kepatuhan di atas kebenaran.
Penutup: Jangan Sampai Akal Sehat Menjadi Korban Kesetiaan
Sejarah memperlihatkan bahwa organisasi dan peradaban tidak hanya mengalami kemunduran karena kekurangan sumber daya. Mereka juga dapat merosot ketika kehilangan keberanian untuk berpikir dan memperbaiki diri.
Minus intelektual membuat orang kehilangan kemampuan menguji gagasan. Personal keramat membuat orang kehilangan keberanian menguji tokoh. Ketika keduanya bertemu, kesalahan dapat berubah menjadi kebijakan, kebijakan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan akhirnya dianggap sebagai kebenaran.
Yang lebih mengkhawatirkan, generasi berikutnya dapat tumbuh dengan keyakinan bahwa menjadi kader yang baik berarti tidak banyak bertanya, menjadi bawahan yang loyal berarti tidak boleh berbeda pendapat, dan menjadi pemimpin yang dihormati berarti tidak perlu menjelaskan keputusan.
Jika keadaan ini terus dibiarkan, kita bukan sedang membangun tradisi kepemimpinan. Kita sedang membangun tradisi ketergantungan.
Maka, sudah saatnya kita membedakan dengan tegas antara menghormati manusia dan mengultuskan pribadi, antara loyalitas dan ketakutan, serta antara kebijaksanaan dan kepatuhan buta.
Sebab, ketika intelektualitas dikorbankan demi menjaga kesakralan seorang tokoh, yang sesungguhnya sedang dikeramatkan bukanlah kebijaksanaan, melainkan kekuasaan yang takut diperiksa.
Dan ketika sebuah organisasi lebih takut kehilangan seorang tokoh daripada kehilangan akal sehat, jangan heran jika suatu hari tokohnya tetap diagungkan, tetapi gagasannya berhenti berkembang.
Pada akhirnya, ukuran kebesaran seorang tokoh bukanlah seberapa banyak orang yang berani membelanya, melainkan seberapa banyak orang yang mampu berpikir mandiri setelah belajar darinya.
Sebab, pemimpin sejati tidak melahirkan manusia yang selamanya bergantung pada dirinya. Ia melahirkan manusia yang kelak sanggup berdiri tegak, berpikir jernih, dan berkata benar, bahkan ketika kebenaran itu tidak menyenangkan dirinya.
Sebab, akal sehat tidak boleh menjadi tumbal kesetiaan, dan kebenaran tidak boleh menjadi tawanan kekaguman. (Bang wan)
