Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi menerima mantan Deputi Kapolri Bidang Operasi (Deops) Mayor Jenderal Polisi Purnawirawan I Gusti Made Putera Astaman di ruang kerjanya, Kamis (14/4/2016).
Mataram, CR- Pertemuan tersebut dihadiri oleh Asisten 2 Ekonomi dan Pembangunan Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si dan Kepala Biro Humas dan Protokol H. Yusron Hadi, ST, M. UM.
Pada kesempatan itu, Putera Astaman menyampaikan tentang bagaimana mengimplementasikan pancasila dalam bidang ekonomi. Sesuai dengan sila ke-5 yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, namun kenyataannya kesenjangan antara masyarakat yang kaya dan miskin masih tinggi berada di rasio 0,41. Selain itu, para ahli mengatakan kawasan timur Indonesia tertinggal 100 tahun dari kawasan barat Indonesia.
“Sudah 70 tahun Indonesia merdeka, namun bentuk masyarakatnya masih sama, yang kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin,” ujarnya.
Putera Astaman memaparkan Indonesia termasuk negara dengan penggunaan listrik yang masih rendah, yaitu sekitar 700 kilowatt perkapita. Potensi desa masih belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menghasilkan PLTS, apalagi Indonesia adalah negara khatulistiwa yang sangat mudah untuk menerapkan PLTS.
“Jika 1 desa menghasilkan 0,25 megawatt, maka 600 desa di NTB yang mengelola PLTS akan menghasilkan 120 megawatt. Tentu saja hal ini akan membantu kebutuhan listrik NTB,” tambahnya.
Dengan memaksimalkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang dapat melakukan berbagai macam usaha, termasuk pengelolaan PLTS, maka akan memaksimalkan potensi desa dan dapat mensejajarkan PLTS Indonesia dengan negara lain. Oleh karena itu, Pemda harus memotivasi dan memfasilitasi pengelolaan BUMDES agar dapat bekerja optimal.
Menanggapi kunjungan tersebut, Gubernur akan mendiskusikan secara internal dengan pihak terkait dan akan melakukan kajian untuk menindaklanjuti usulan tersebut.
“Saya akan berkoordinasi dengan Asisten 2 untuk mengkaji usulan tersebut,” pungkas Gubernur. (Afif)
