Lombok Timur, corongrakyat.co – Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI ) Kabupaten Lombok Timur Mahsin, S.Pd mengkritik tindakan Pansus Pendidikan DPRD Kabupaten Lombok Timur yang bertindak melampaui kewengannya. Mahsin mengatakan tindakan penyelidikan kesatuan-satuan Pendidikan adalah bentuk intervensi lembaga dewan kepada pihaknya, sebagai lembaga dengan fungsi pengawasan, mestinya pansus tidak mengambil alih tugas-tugas lembaga yudikatif.
Mahsin yang juga Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ( Dikpora ) Kabupaten Lombok Timur ini mengatakan bahwa dewan belum memahami fungsinya sebagai Lembaga Legislatif, oleh karena itu ia mengintruksikan kepada seluruh kepala sekolah dalam kapasitasnya sebagai Kadis Dikpora Lotim untuk tidak menerima kunjungan Pansus Pendidikan ketempatnya apabila belum melakukan koordinasi dengan dirinya, karena banyak Kepala Sekolah yang dibuat repot oleh pansus.
“ Pansus tidak paham data, masak ada temuannya disalah satu SMP di Sikur yang dana Bosnya lebih dari 1 Milyar, ini tidak mungkin,” teriak Mahsin.(Senin,08/06/2015)
Bahkan pada kesempatan itu, Mahsin tidak segan-segan menyebut nama Ketua Pansus Pendidikan Hasan Rahman, ia mengatakan bahwa Ketua Pansus yang juga saudara Misannya itu disebut belum matang dengan aturan, selain menyebut Ketua Pansus, Mahsin juga mensinyalir Anggota Pansus dengan profile Kepala Botak dianggap paling tidak senang dengan dirinya.
Sementara itu Ketua Pansus Hasan Rahman yang didampingi Yusri dari Fraksi Gerindra yang diduga berprofil botak oleh Ketua PGRI menuding balik bahwa Mahsinlah yang tidak memahami fungsi dewan. Menurut Hasan Rahman yang juga politisi senior Partai Golkar ini, saat ini dewan membentuk Panitia khusus yang kewenganan pemeriksaanya di lindungi oleh Undang-undang berdasarkan Undang-undang MD3.
“ Dia yang tidak paham hukum, bahwa Pansus itu diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan,” tegansya.
Disamping itu kata Hasan Rahman, ia membenarkan bahwa Kadis Dikpora masih keluarga besarnya, Namun dalam Konteks menjalankan amanat rakyat dan Partai. Urusan keluarga harus diletakkan pada urutan terakhir.
“ ia, memang Mahsin itu sepupu saya, tapi keluarga ya keluarga kalau kita berada di pemerintahan harus di belakangkan” tegasnya.(one)
