Pokir antara Aspirasi Rakyat dan Perebutan Pengaruh
Opini|| Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tata kelola dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD berpotensi menjadi titik balik pengelolaan anggaran daerah. Persoalannya bukan hanya bagaimana aspirasi masyarakat masuk ke dalam APBD, melainkan juga siapa yang mengendalikan proses, bagaimana program dilaksanakan, dan apakah manfaatnya benar-benar diterima masyarakat.
Pokir pada dasarnya merupakan instrumen sah untuk menjembatani kebutuhan warga dengan kebijakan anggaran melalui reses dan perencanaan pembangunan. Masalah muncul ketika mekanisme tersebut bergeser menjadi transaksi kepentingan atau sarana menguasai proyek.
Usulan program semestinya ditentukan berdasarkan kebutuhan masyarakat, prioritas pembangunan, dan kelayakan teknis. Namun, terdapat risiko paket pekerjaan diarahkan kepada pihak yang memiliki kedekatan dengan pengusul, termasuk melalui badan usaha yang secara formal memenuhi syarat, tetapi perlu diperiksa mengenai pengendali dan penerima manfaat sebenarnya.
Jika pola itu terbukti, persoalannya bukan lagi sekadar administrasi, melainkan menyangkut persaingan usaha, independensi birokrasi, konflik kepentingan, dan integritas penggunaan uang rakyat. Meski demikian, setiap dugaan harus dibuktikan melalui dokumen, keterangan saksi, pemeriksaan transaksi, dan audit. Tidak semua pokir bermasalah, dan tidak setiap pengusul dapat dianggap menguasai proyek.
KPK telah lama menempatkan perencanaan pembangunan, penganggaran, pengadaan, hibah, dan bantuan sosial sebagai area rawan korupsi. Pada Maret 2025, KPK juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak membiarkan pokir yang tidak transparan dan proyek titipan merusak tata kelola pemerintahan. Tantangannya ialah memastikan pengawasan tidak berhenti pada dokumen yang tampak lengkap, tetapi mampu menguji substansi pelaksanaan. (Sumber: KPK, 19 Maret 2025).
Menelusuri Jejak Anggaran dan Pengendali Sebenarnya
Setiap tahapan anggaran seharusnya meninggalkan jejak: usulan, dokumen perencanaan, penganggaran, penetapan pelaksana, kontrak, pencairan, hingga laporan pertanggungjawaban. Namun, pemeriksaan yang hanya berfokus pada kelengkapan administrasi dapat melewatkan hubungan informal dan pengendalian tersembunyi.
Karena itu, supervisi perlu menjawab beberapa pertanyaan utama: siapa pengusulnya, siapa penerima manfaat sebenarnya, siapa yang mengendalikan pelaksanaan, apakah harga dan volumenya wajar, serta apakah pekerjaan atau barang benar-benar diterima masyarakat.
Data yang menghubungkan pengusul, program, nilai anggaran, lokasi, dan pelaksana dapat membantu mengidentifikasi pola. Pemeriksaan perlu melihat apakah paket berulang kali menguntungkan pihak yang sama, apakah terdapat hubungan kepentingan, dan apakah pemilihan penyedia berlangsung sesuai prosedur. Jika muncul indikasi konflik kepentingan, pemeriksaan tidak boleh berhenti pada nama badan usaha dalam kontrak, tetapi harus menelusuri pengendali dan penerima manfaat ekonomi yang sesungguhnya.
Tahapan KUA-PPAS juga perlu diawasi karena menjadi ruang penting dalam penentuan arah dan prioritas anggaran. Tanpa transparansi mengenai dasar penetapan program, negosiasi kepentingan dapat menggeser kebutuhan masyarakat. Karena itu, setiap usulan pokir perlu dapat ditelusuri sejak hasil reses, kesesuaiannya dengan prioritas pembangunan, lokasi, nilai anggaran, hingga mekanisme pelaksanaannya.
Risiko pada Program dan Kelompok Penerima
Pengadaan ternak, bantuan peralatan, hibah, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur merupakan contoh kegiatan yang perlu diperiksa berbasis risiko. Program pengadaan ternak, misalnya, dapat menjadi instrumen pemberdayaan, tetapi keberhasilannya tidak cukup dinilai dari proposal, surat keputusan kelompok, kuitansi, dan laporan pencairan.
Pemeriksaan harus memastikan kelompok penerima benar-benar ada, anggotanya mengetahui program, bantuan telah diserahkan, dan manfaatnya masih dikuasai pihak yang berhak. Jika terdapat ketidaksesuaian, penelusuran perlu mencakup pembentukan kelompok, asal-usul proposal, identitas penerima, transaksi pengadaan, harga satuan, distribusi, dan kondisi fisik bantuan.
Dalam proses tersebut, penting membedakan kesalahan administrasi, kegagalan program, konflik kepentingan, dan tindak pidana korupsi. Keempatnya tidak selalu sama dan memerlukan pembuktian yang berbeda.
Supervisi di NTB dan Tantangan Pengawasan
Perhatian terhadap tata kelola pokir di Nusa Tenggara Barat memperoleh relevansi melalui pemberitaan pada September 2026. Menurut detikBali, Pemerintah Kota Mataram memperketat tata kelola pokir setelah mendapat perhatian KPK dan berencana lebih mengarahkan pelaksanaan program melalui organisasi perangkat daerah, dengan tetap memperhatikan hasil reses serta penelaahan pengawas internal.
Dalam laporan lain, Inspektorat NTB menyatakan akan memeriksa ribuan paket pokir untuk menindaklanjuti temuan dan arahan KPK. Isu yang diperiksa mencakup kegiatan di luar daerah pemilihan, waktu pengajuan, kesesuaian tujuan program, dan hubungan dengan hasil reses. Lebih dari 2.000 paket pokir disebut telah dan akan dilaksanakan dalam APBD NTB 2026. Angka tersebut menunjukkan besarnya pekerjaan pengawasan, tetapi tidak dapat dianggap sebagai jumlah paket bermasalah. (detikBali, 7 September 2026; detikBali, 10 September 2026).
Keberhasilan supervisi tidak boleh diukur dari jumlah dokumen yang diperiksa atau rekomendasi yang diterbitkan. Ukurannya ialah meningkatnya transparansi, tercegahnya konflik kepentingan, ditindaklanjutinya pelanggaran, dan sampainya manfaat program kepada masyarakat.
Pembenahan tata kelola pokir juga berpotensi mengubah persaingan pada pemilu legislatif berikutnya, terutama antara tiga kelompok calon.
Pertama, incumbent atau petahana. Mereka memiliki pengalaman, jaringan, pengenalan publik, dan rekam jejak. Keunggulan itu sah jika dibangun melalui kinerja. Namun, apabila kekuatan elektoral terlalu bergantung pada akses anggaran, distribusi program, atau jaringan pelaksana, pengawasan yang lebih ketat akan memaksa petahana membuktikan hasil kerja nyata, bukan sekadar kedekatan dengan sumber daya pemerintah.
Kedua, incumbent jeda. Istilah ini merujuk pada mantan calon legislatif yang pernah mengikuti pemilu tetapi belum memperoleh kursi. Mereka memiliki pengalaman kampanye, pemahaman peta pemilih, dan jaringan yang telah terbentuk. Persaingan yang lebih terbuka dapat memberi mereka kesempatan memperbaiki strategi, meski keberhasilan tetap bergantung pada kapasitas, integritas, dan kemampuan menawarkan program yang realistis.
Ketiga, petarung baru. Mereka menghadapi keterbatasan jaringan, sumber daya, popularitas, dan pengalaman. Namun, tata kelola yang lebih transparan dapat membuka ruang bagi kandidat yang mengandalkan gagasan, integritas, rekam pengabdian, dan kemampuan menjawab kebutuhan masyarakat.
Pengetatan supervisi tidak menjamin ketiga kelompok memperoleh kursi yang sama. Perimbangan yang lebih penting ialah terciptanya kesempatan bersaing secara adil. Petahana tetap dapat menang melalui kinerja, incumbent jeda dapat kembali dengan strategi yang lebih baik, dan petarung baru dapat tampil sebagai alternatif yang dipercaya publik.
Syaratnya, supervisi KPK harus konsisten. Jika pengawasan hanya menguat ketika perhatian publik tinggi lalu melemah, praktik lama dapat kembali. Sebaliknya, transparansi, audit, dan penegakan aturan yang diterapkan kepada semua pihak dapat mendorong persaingan politik yang lebih sehat.
Dana pokir bukan milik pribadi anggota dewan atau kelompok politik tertentu. Pokir adalah instrumen untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan daerah. Karena itu, seluruh rantai pertanggungjawaban harus terbuka, mulai dari aspirasi, perencanaan, penganggaran, penunjukan pelaksana, pengadaan, hingga penerimaan manfaat.
Pemerintah daerah, DPRD, inspektorat, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil memiliki tanggung jawab untuk memastikan proses tersebut dapat diperiksa secara objektif. Kita tidak boleh menganggap seluruh pokir bermasalah, tetapi juga tidak boleh mengabaikan potensi penyimpangan hanya karena dokumen terlihat lengkap.
Jika supervisi KPK mampu mempersempit ruang penyalahgunaan anggaran, pertarungan legislatif berikutnya berpotensi lebih berimbang: petahana diuji rekam jejaknya, incumbent jeda memperoleh kesempatan kembali, dan petarung baru memiliki ruang untuk tampil.
Dalam demokrasi yang sehat, kursi legislatif semestinya dimenangkan melalui kepercayaan rakyat, bukan penguasaan akses terhadap anggaran publik.
#Bang Wan
