PRAYA, LOMBOK TENGAH – Komisi II DPRD Lombok Tengah, senin 17/2, memanggil jajaran direksi dan pejabat PDAM Tirta Ardhia Rinjani ke ruang rapat komisi II. Pemanggilan Direktur Utama dan jajarannya terkait dengan kondisi pelayanaan air bersih yang dinilai buruk. Hadir Dirut PDAM H.L.Kitab, Direktur Umum H. Nursahim, Para Kepala Bagian, Para Kepala UPT dan sejumlah petinggi PDAM lainnya.
Dalam pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi II H.L.Kelan itu terungkap bahwa kurangnya maksum pelayanan air bersih PDAM disebabkan oleh beberapa faktor di antara kondisi debit yang sudah sangat jauh menurun, kondisi pipa yang sudah menua akibatnya terjadi kebocoran dimana mana dan juga banjir bandang yang mengempaskan beberapa pipa distribusi serta bangunan reservoir yang rusak akibat banjir bandang. “Ada bak penampungan kita yang belum diserah terimakan ke kita sudah keburu ambruk akibat banjir bandang” kata Dirut.
Menurut Kitab, terhadap kondisi diatas pihaknya tidak bisa berbuat apa apa sebab untuk pembangunan fan perbaikan buka menjadi tanggung jawab PDAM melainkan tanggung jawab pemerintah. “Pipa PDAM tiba tiba pecah, bocor disana sini dan itu diluar prediksi kami” jelasnya.
Diakui, Persoalan PDAM sangat pelik. Jadi tugas pemerintah daerah sesuai dengan Kepmendagri untuk pembangunan jaringan dan juga bak penampungan sementara PDAM hanya menjual air. “Ini Kami tidak ngeluh tapi wajib kami sampaikan, inilah kondisinya yang sebenarnya” jelasnya.
Dalam diskusi, sejumlah anggota DPRD mengungkapkan pertanyaan terkait kondisi PDAM.
Adi Bagus Anggota DPRD Loteng dari Demokrat mengungkapkan data mengenai pelayanan PDAM dan kondisi eksesting belum diterima padahal data itu penting dalam upaya mencari solusi menyelesaikan persoalan yang dihadapi PDAM. “data harus kita terima 2 atau 3 hari terima agar kita pelajari. Yang kita ingin lakukan sekarang adalah bagaimana solusi. Lalu langkah kongkrit itu apa. Berapa sih anggaran yang dibutuhkan untuk infrastruktur, semua harus jelas” paparnya.
Terkait pemetaan pipa di Loteng, Bagus mempertanyakan apakah kondisinya bagus atau apa. Sebab bukan persoalan debit saja tetapi pipa tersumbat. Selain itu yang dikeluhkan adanya kenaikan tarif sementara distribusi air kurang. “Perlu juga alat deteksi air dalam pipa. Tentu kita ingin cari solusi kalau pun tidak bisa tuntaskan sekaligus tetapi bisa bertahap” katanya.
Majrun anggota DPRD dari Nasdem itu mempertanyakan apakah PDAM Loteng masuk Katagori PDAM sehat atau apakah masih lemah atau sakit.
Variabel apa yang digunakan untuk mengetahui air kurang sebab kalau musim kemarau bisa kita terima argumennya tetapi ini musim hujan ini kenapa air masih saja kurang “Apakah karena pipa tersumbat atau mesin yang rusak atau apa, termasuk juga istilah SAKETAP” tanyanya.
Muhdan Rum anggota Fraksi Gerindra mempertanyakan ada bantuan pusat untuk bak penampungan air tetapi belum dipakai sudah rusak lalu langkah apa yang sudah dilakukan ke pusat, mungkin ada cari jalan keluar.
M. Rifai fraksi PKS mengatakan jika dilakukan survei kepuasan pelanggan terhadap kinerja pelayanan PDAM maka ada 90 persen tidak puas. Untuk itu perlu diperhatikan. Apa saja masalah dan berapa saja anggaran dibutuhkan silahkan saja disampaikan. Soal kecil nya debit, solusinya seperti apa. Tahun 2019 ada pemasangan pipa dari pertigaan lingkok buak sampai perbatasan lekor kok tidak tuntas.
Dari tahun ke tahun terus bermasalah, disatu sisi PDAM tambah pelanggan. Saat sekarang ini air tidak ada tetapi tetap bayar beban. “Apakah PDAM dalam keadaan sehat, tidak sehat atau sakit agar kita carikan solusi. Mari kalau mau nambah anggaran silahkan bicara dengan komisi” tanyanya.
Kritikan dari masyarakat dan dewan anggap sebagai pemicu dan pemacu untuk lebih baik lagi.
Dewan tidak sedang cari siapa yang salah tetapi cari solusi agar masalah kebutuhan masyarakat paling vital bisa teratasi.
Apakah PDAM punya program unggulan untuk atasi masalah air ini. “Di Jonggat, di Barejulat pernah ada pendataan untuk penambahan jaringan atau pelanggan namun tak ada tindak lanjutnya. Apa masalah dan solusinya” tanyanya.
Menjawab pernyataan itu, Direktur Utama PDAM H.L.Kitab mengatakan variabel untuk mengetahui kehilangan air itu ada dua yakni Konsumsi resmi berapa yang djual dan Berapa yang hilang.
Dari yang kedua variabel ini dijabarkan lagi dalam katagori Konsumsi resmi dimana pelanggan menikmati air bersih termasuk juga masyarakat yang tidak menikmati air bersih. Kemudian Konsumsi resmi tak berekening. Biasanya dilakukan oleh oknum pegawai untuk permintaan air buat acara kondangan atau begawe dari sahabat atau teman, dan Kehilangan air fisik.
Semua ini di uji oleh BPKP. Ada alat ukur tetapi tidak semua pipa bisa diukur. Tahun ini pemasangan meter induk dilaksanakan oleh provinsi.
Ada spam atau bak penampungan yang rusak dengan kapasitas 200 liter perdetik, namun belum diserah terimalah sudah terhempas banjir. “Sangat kami harapkan bisa dibantu untuk selesaikan kerusakan itu” kata Dirut.
Soal pernyataan Didik Ariesta soal adanya pendataan di Barejulat, Dirut menegaskan tidak ada yang survei dari PDAM sedangkan yang di . Janapria terkait pemasangan pipa, Kitab mengatakan tidak dilakukan oleh PDAM. “Mungkin oleh PU, kalau kami pipa tersier saja” ungkapnya.
Soal pertanyaan H.L.Kelan yang mempertanyakan soal jabatan Dirut oleh Bupati dengan mengacu ke perbup dianggap bertentangan dengan undang undang, Kitab menegaskan Jabatan dirut tidak bertetangan. Karena di hitung satu periode.
Masalah BTN hanya minta direkomendasi dari PDAM sebagai sarat untuk Pinjam Bank. “Kami tidak memasang jaringan ke perumahan tersebut” ungkapnya. Soal pertanyaan Didik Ariesta soal kondisi PDAM Sakit atau sehat, H.L.Kitab menegaskan dalam 10 tahun PDAM sudah temasuk dalam perusahaan sehat berdasarkan audit akuntan publik dan sekarang sedang auidt dan BPKP.
Soal pembayaran air tinggi tidak ada air. Untuk kasus ini pihaknya berlakukan penghapusan rekening tertunggak “kita blokir atau hapus rekeningnya” jelasnya.
Hanya saja pelanggan juga perlu dikasi pemahaman bahwa angka di meter takkan bergerak atau jarum tak berputar kalau tidak ada desakan air, jadi pergerakan angka meter dan jarum itu karena adanya dorongan air, jadi pasti mereka sudah terima air. “PDAM juga harus kita didik untuk faham dan juga irit. Penghapusan sudah kita lakukan bagi yang tidak dapat air” ujarnya.
“Jadi sekali lagi saya katakan, tidak ada air di sumber mata air bukan tugas PDAM melainkan tugas pemerintah untuk mengatasinya, kami hanya menjual air” tutup Dirut.
Diakhir diskusi Ketua Komisi II H.L.Kelan meminta PDAM untuk perhatian apa yang menjadi keluhan masyarakat dan juga perlu diperhatikan oleh pemerintah untuk pembebasan lahan.
“Kami ingin tinjau dimana lahan tersebut yang perlu dibebaskan. Diklasifikasikan berapa lahan pemda. Ada penyertaan modal dalam rangka mengatasi permasalahan ini baik itu melalui Pokir Dewan. Bisa melalui dinas terkait. Pemda berinvestasi untuk spam kecil yang nilaianya Rp. 3 M untuk 6 titik dengan harga 500 juta per spam. “Akan kita tinjau spam yang rusak dan belum terpakai termasuk di nyerdep terkahir saya katakan manajemen PDAM sudah sehat sebab kita belum temukan ada temuan namun yang tidak sehat adalah airnya” ujarnya.
Selanjutnya Seluruh anggota komisi II DPRD bersama direksi PDAM meninjau kondisi sumber mata air di ribu lempanas desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara. [jt]
