Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Lombok Timur, Wawan Jaya Purnama, menyatakan bahwa pihaknya akan melayangkan surat resmi kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Nusa Tenggara Barat.
LOMBOK TIMUR, Corongrakyat.co.id – Surat tersebut berisi permintaan agar jajaran Polda NTB, mulai dari tingkat Polres, Propam, hingga Polmas, aktif melakukan pemantauan terhadap proses distribusi bantuan sembako yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lombok Timur.
Menurut Wawan, bantuan sembako yang dikucurkan saat ini terbagi dalam dua jalur utama, yakni jalur Bupati dan jalur Pokok Pikiran (Pokir) Dewan.
“Kami mencium adanya potensi ketidakadilan dan ketidakterbukaan dalam proses distribusi bantuan ini. Oleh karena itu, perlu ada pengawasan dari aparat penegak hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang,” tegasnya saat ditemui usai rapat internal, Senin (17/3).
Wawan juga mengungkapkan bahwa sebelumnya HMI MPO Lotim telah menantang pemerintah daerah untuk membuka data penerima manfaat kepada publik.
Tujuan dari tantangan itu adalah agar proses distribusi lebih transparan dan untuk mencegah adanya penerima ganda (double penerima manfaat). Namun, hingga kini, pemerintah daerah dinilai enggan merespons usulan tersebut.
“Sudah lama kami dorong agar data penerima manfaat dibuka ke publik. Biar masyarakat juga bisa ikut mengawasi, supaya tidak ada tumpang tindih. Tapi sepertinya ada alasan tertentu yang sulit mereka ungkapkan secara terbuka, sehingga ide kami itu tidak pernah diterima,” jelas Wawan.
Selain menyurati Kapolda, HMI MPO Lotim juga akan mengirimkan surat kepada Ombudsman Perwakilan NTB. Lembaga pengawas pelayanan publik ini diminta untuk segera melakukan pengawasan langsung, termasuk dengan pengambilan sampling, guna memastikan tidak ada proses mal administrasi dalam penetapan penerima manfaat.
“Kami ingin pastikan bantuan sembako ini tepat sasaran, tidak disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu, apalagi menjelang momentum politik seperti sekarang. Pemerintah harus bersikap adil dan transparan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Wawan juga mengungkapkan bahwa saat ini, berdasarkan lalu lintas percakapan di sejumlah grup WhatsApp, sudah ada anggota dewan yang mulai mendistribusikan Pokok Pikirannya dalam bentuk bantuan beras.
Salah satunya berasal dari legislator PDI Perjuangan. “Informasi yang kami pantau di grup WA, ada anggota DPRD dari PDIP yang sudah mendistribusikan Pokir-nya berupa beras. Ini semakin menguatkan alasan kami untuk mendorong pengawasan ketat. Kita tidak ingin ada indikasi penyalahgunaan bantuan ini untuk kepentingan politik praktis,” tegas Wawan.
HMI MPO Lotim berharap langkah ini bisa menjadi pintu masuk untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran daerah, terutama dalam program bantuan sosial yang menyangkut hak masyarakat. (CR.Billy)
