oleh

Ketua Komisi II Dorong Pemda untuk Perhatikan Kesejahteraan Guru Paud dan PKBM

banner 300500

Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Lombok Timur berseta Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( FK-PKBM) Lombok Timur dan Gerakan Rakyat (GERAK) NTB melakukan hearing ke kantor DRPD Kabupaten Lombok Timur tentang perhatian pemerintah daerah kabupaten Lombok Timur terhadap PKBM,Lembaga Paud dan Pendidiknya.

LOMBOK TIMUR,Corongrakyat.co.id –Heraring berlangsung di kantor DPRD komisi II yang dihadiri oleh Ketua Komisi II, Kadis PMPTSP, Kepala Bidang Paud dan PNF Dikbud Lombok Timur , Himpaudi Lombok Timur, FK-PKBM dan GERAK NTB pada senin, 12/04/2021.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Timur Ir, Baidullah, M.AB  pada kesempataan tersebut mengatakan, kedatangan Ketua Himpaudi Lombok Timur kali ini bermaksud menyampaikan aspirasi tentang belum adanya Perhatian dari Daerah Kabupaten Lombok Timur untuk Pendidikan anak usia dini dan Gurunya, juga perhatian terhadap Pendidikan Non Formal yang menjadi Program di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Lombok Timur. Kebijakan Bupati  kabupaten Lombok Timur yang dianggap belum ada yang jelas terhadap Lembaga PAUD, PKBM dan Guru PAUD, Guru PKBM

Ia menjelaskan, berdasarkan fenomena tersebut, HIMPAUDI Lombok Timur menginginkan suatu kebijakan yang di keluarkan baik berupa Perbup atau Perda tentang khusus PAUD agar para  Guru  PAUD di Lombok Timur dari jumlah Lembaga/sekolah TK, KB, SPS, dan TPA sebanyak 929 Lembaga  Jumlah PTK nya/guru  4, 245  orang  dan jumlah anak/siswa 51. 682 orang  PAUD di Lombok Timur paling banyak dari Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat, agar para guru PAUD mendapatakan perhatian dari pemerintah.

Masih Kata Baidullah Banyak guru-guru yang sudah mengabdi di PAUD sampai 20 tahun bahkan lebih namun hingga saat ini belum ada perhatian secara husus di daerah Lombok Timur, walaupun beberapa tahun yang lalu HIMPAUDI  bersama Guru-guru PAUD di Lombok Timur telah mejadi pendukung Bupati agar mereka semua di perhatikan namun sudah masuk tahun ke 3 belum ada titik terang nya yang jelas, dengan hering di DPR D Lombok Timur di Komisi II sekaligus meyerahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 TAHUN 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimum.

“ Permendikbud No 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan untuk mendorong  kebijakan melalui adanya peraturan Bupati (Perbub) atau Peraturan Daerah  (Perda) di Lombok Timur tentang PAUD agar guru PAUD ada harapan dan bisa tersenyum selama ini hanya mendapatkan Honor Dari Allah (HONDA) padahal PAUD adalah Pendidikan paling pertama,” Terangnya.

Dalam hering itu juga ketua HIMPAUDI yang juga selaku Ketua SBMI Lombok Timur menyinggung persoalan  pindahnya mengurus ijin pendidikanb yang tidak lagi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan seperti tahun – tahun lalu dengan adanya Perbup.,” Sangat di sayangkan hal tersebut justru membebankan dan menyulitkan masyarakat dan Lembaga untuk mengajukan izin dan menyambung izin lembaga yang sudah habis masanya di ribetkan dengan pengusulan Proposal di antar ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Lombok Timur,” Ujarnya.

Lanjut Usman, sebelum dari Dinas PMPTSP menerbitkan Izin nanti akan ada survey terlebih dahulu  dilakukan oleh Dikbud baru akan mengeluarkan Rekomendasi dan di antar ke Dinas PMPTSP baru di lanjutkan turun kembali dari  Dinas PMPTSP dan sekaligus menyuguhkan diminta yang mengajukan izin tersebut wajib harus mengurus IMB baru izin pendidikan di keluarkan.

“Padahal masyarakat atau lembaga mengurus izin nya bukan membangun diwajibkan harus IMB juga di ajukan serta ada surat pernyataan yang di keluarkan yang beredar yang isi nya meminta sumbangan ke Pemda. Saya melihat ada yang aneh, apakah Pemda tidak memiliki dana, juga HIMPAUDI dan FK – PKBM Lombok Timur sepakat untuk meminta dalam pengurusan Izin secara khusus di kembalikan pengurusan Izin sekolah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur,”Imbuhnya.

Sementara itu Sekretaris FK-PKBM Lombok Timur Moh, Husnan Aminollah mengatakan selama ini sama juga dengan PAUD terhadap keberadaan PKBM belum ada perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur. Melalui  hering di Komisi II tersebut pihaknya berharap nantinya keinginan mereka selama ini bisa terlaksana dan mendapatkan perhatian secara khusus terhadap pendidikan Non Formal Paket A setara SD, Paket B, Setara SLTP dan Paket C Setara SLTA yang mulai dari usia 22 tahun yang putus sekolah dan tidak lanjut sekolah karena \paktor ekonomi dan nikah dini akan melanjutkan sekolah mendaftar di PKBM namun tidak memilki biaya.

“PKBM berswadaya selama ini  dengan adanya kebijakan Bupati dengan Perbup ini nantinya kami berharap agar  Desa bisa membiayai masyarakatnya yang telah bermasalah tadi bisa dibiayai  dari dana Desa juga selebihnya dari Daerah,” Tungkasnya.

Lebih jauh  ketua Gerakan Rakyat  Nusa Tenggara Barat, Arsa Ali Umar mengatakan, Pemda Lombok Timur sudah seharusnya memperhatikan Lembaga PAUD  terutama Gurunya yang sangat prihatin sehingga di sebutkan guru yang paling Ikhlas adalah Guru PAUD.

“Guru PAUD berhap agar  di perhatian khusus, apalagi saat ini banyak dari guru SD, dan seterus nya yang lulus menjadi CPNS melalui P3K tersebut yang terutama memilki SK Bupati mungkin bisa di  alihkan untuk guru – guru PAUD  agar guru – guru PAUD ini bisa tersenyum ada yang di harapkan,” Tutupnya. (Cr-Wenk).