Mataram, 6 Mei 2025 — Aksi demonstrasi kembali digelar oleh Aliansi Masyarakat dan Pemuda Desa Woro sebagai bentuk protes atas lambannya penanganan dugaan kasus korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) yang menyeret nama Kepala Desa Woro. Puluhan mahasiswa dan warga Desa Woro yang kini berada di Kota Mataram menggelar aksi di depan Markas Besar Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Barat pada Sabtu, 3 Mei 2025.
Aksi ini merupakan tindak lanjut atas kekecewaan masyarakat terhadap stagnasi proses hukum terkait laporan dugaan korupsi ADD yang dilaporkan ke Polres Kabupaten Bima sejak Desember 2024. Namun hingga kini, belum ada perkembangan signifikan terhadap penyelidikan kasus tersebut.
Dalam orasinya, massa aksi menyuarakan desakan agar Kapolda NTB turun tangan mengevaluasi kinerja jajaran Polres Bima, khususnya Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) yang dinilai tidak serius menangani laporan masyarakat.
“Sudah hampir enam bulan laporan ini masuk, tapi tak ada perkembangan. Kami menilai ada pembiaran atau bahkan kemungkinan intervensi dalam kasus ini,” ujar salah satu orator aksi.
Sebelumnya, aksi serupa juga sempat digelar di depan Kantor Pemerintah Desa Woro. Namun sayangnya, aksi tersebut berakhir ricuh akibat adanya tindakan represif dari sekelompok warga yang diduga pro pemerintah desa.
Dalam aksinya di Polda NTB, Aliansi Masyarakat dan Pemuda Desa Woro menyampaikan tiga tuntutan utama:
1. Mendesak Polda NTB untuk berkoordinasi langsung dengan Unit Tipidkor Polres Kabupaten Bima guna segera menindaklanjuti perkara dugaan korupsi ADD tersebut.
2. Meminta Polda NTB melakukan pengawasan intensif terhadap kinerja Tipidkor Polres Bima, mengingat adanya dugaan intervensi dalam penanganan kasus.
3. Menuntut Polda NTB agar menyurati dan memberikan rekomendasi kepada Tipidkor Polres Bima untuk dilakukannya audit khusus oleh Inspektorat Kabupaten Bima guna mempercepat proses pengusutan kasus.
Aliansi menyatakan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan keadilan benar-benar ditegakkan bagi masyarakat Desa Woro.||Asrori
